EDUNEWS

Lima Pemda Di Sumut Belum Serahkan Data Guru SMA

MEDAN, EDUNEWS.ID – Sebanyak lima Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatera Utara (Sumut) saat ini belum menyerahkan data guru tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada Pemprov Sumut. Padahal, penyerahan data tersebut telah dibatasi hingga awal Oktober 2016 mendatang.

Demikian yang disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sumut, Kaiman Turnip, Rabu (21/9/2016).

“Saat ini ada lima lagi yang belum menyerahkan itu. Memang ada yang telah menyerahkan data, tapi hanya berbentuk soft-copysaja. Sedangkan kita butuh data dengan serah terima resmi atau data riil-nya,” kata Kaiman.

Kata Kaiman, kelima pemerintah daerah kabupaten dan kota yang belum menyerahkan datanya adalah Pemko Gunungsitoli, Pemkab Nias Selatan, Pemkab Samosir, Pemkab Mandailingnatal, dan Pemkab Simalungun.

Baca juga :  JKP Peringati Hari Lahir Chairil Anwar

Kaiman mengimbau agar kelima pemerintah daerah tersebut dapat segera menyerahkan datanya. Pasalnya, keterlambatan penyerahan dapat berdampak terhadap pendataan para guru yang berada di kabupaten dan kota tersebut. Selain itu, Pemprov Sumut harus segera meneruskan setiap data yang telah diterima pihaknya kepada Badan Kepegawaian Negara agar diproses lebih lanjut.

“Karena itu kan ada batas waktunya, kalau terlambat nantinya yang kasihan guru-guru di sana,” ujar Kaiman.

Data itu, katanya, diserahkan ke BKN setelah dua pemerintah daerah tersebut menuntaskan pelimpahan data kegawaian guru kepada Pemprov Sumut beberapa waktu lalu.

“Tadi kita serahkan data itu ke BKN,” katanya.

Seperti diketahui, kewenangan terhadap lembaga pendidikan tingkat SMA akan dialihkan mulai tahun anggaran mendatang. Jika selama ini kewenangan tersebut berada di tingkat pemerintah kabupaten dan kota, mulai tahun depan kewenangan tersebut resmi beralih kepada pemerintah provinsi.

Baca juga :  SMA/SMK Siantar Diserahkan ke Pemprov, Nasib SMAN 5 Tak Jelas

Hal itu merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Jadi tahun depan tanggungjawab terhadap guru, termasuk gaji-gajinya, sudah menjadi tanggungjawab Pemprov Sumut. Maka kalau nanti data yang disampaikan kurang baik, bisa saja nanti bakal terjadi permasalahan,” ujar Kaiman mengakhiri.

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!