EDUNEWS

Mendikbud : Penghapusan NISN Masih Dipertimbangkan

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy masih mempertimbangkan usulan tidak lagi digunakannya Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan akan diganti dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Masih dipertimbangkan. Urgensi untuk memastikan status anak,” kata Muhadjir dalam sela-sela kunjungan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Community Learning Centre (CLC) Tunas Prima di Tawau, Sabah, Malaysia, Jumat (28/1/2019).

Menurut Muhadjir dengan menggunakan NIK akan mempermudah pendataan anak-anak yang masuk dalam usia sekolah. Karena, dalam NISN data siswa hanyalah informasi terkait status siswa itu dalam pendidikannya.

“Dengan NIK tidak hanya diketahui sekolah dimana. NIK informasi keseluruhannya. Jadi bisa relevan dengan kebijakan zonasi. Intinya NIK saja itu cukup,” terangnya.

Baca juga :  Wali Kota Magelang Minta Sekolah jangan Pungli

Muhadjir mengatakan dalam penerapan NIK pihaknya didukung oleh Kemendagri terutama dalam mengatur sistem penerimaan siswa baru. Melalui kerja sama itu, jika sebelumnya orang tua yang mendaftarkan anaknya maka sekarang justru sekolah bersama aparat desa yang mendata anak untuk masuk ke sekolah.

“Tinggal menyepadankan data NIK di Kemendagri, Dukcapil. Jadi tidak hanya diketahui sekolah dimana. Tapi status keluarganya, status bantuan beasiswanya. Semua bisa terlihat,” ucapnya .

Namun, sambung dia, pihaknya masih ingin meninjau kembali urgensinya apakah masih diperlukan NISN. “Jadi sekarang dicoba dulu dua-duanya, targetnya tahun ini kita lihat bagaimana urgensinya,” ujarnya.

Sebelumnya Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan dengan NIK dapat mengetahui anak-anak yang putus sekolah. Sehingga Mendikbud bisa memerintahkan dinas pendidikan daerah untuk mengecek kondisi anak itu.

Baca juga :  Dapat Bantuan Buku, Djarot Minta Disebarkan ke RPTRA

“Kalau ternyata tidak punya biaya untuk sekolah, kita bisa mengurusnya dan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP),” katanya.

Dengan demikian, lanjut Zudan wajib belajar 12 tahun bisa terwujud dengan terintegrasinya data yang ada di Kemendagri dan juga Kemendikbud

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!