DAERAH

Anggaran Pendidikan di Pemko Batam Cukup Besar, Tapi Belum Tepat Sasaran

 

 

BATAM, EDUNEWS.ID – Sejumlah pos anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum menunjukan hasil yang maksimal. Padahal pemerintah daerah telah menggelontorkan dana yang cukup besar dari APBD untuk beberapa sektor prioritas.

Salah satu hasil rendah dari penganggaran besar ada di sektor pendidikan. Dalam APBD sebenarnya Pemko Batam mengalokasikan 20 persen untuk Dinas pendidikan (Disdik). Tapi sayangnya semua itu tidak digunakan secara efektif.

Anggota Komisi IV DPRD Batam Aman mengatakan, besarnya anggaran ini tidak membuat kualitas pendidikan di Batam lebih baik dibanding daerah lain. Masih banyak persoalan pendidikan yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Selain gaji, alokasi pendidikan masih terfokus di administrasi yang sifatnya bukan pada peningkatan pendidikan. “Posting anggaran kita besar, tapi belum tepat sasaran. Akibatnya Rp 562,16 miliar anggaran pendidikan tahun 2018 belum terfokus kepada peningkatan pendidikan,” kata Aman, Selasa (1/5/2018).

Baca juga :  Hanya 7 Pemda Taati Aturan Pengalokasian Anggaran Khusus Pendidikan 20 Persen

Dia mencontohkan, masih banyak program yang fokus di RPJMD belum dijalankan, semisal pendidikan berkualitas, RKB yang memadai, serta pendidikan yang menyentuh seluruh masyarakat. Dengan pendidikan berkualitas seharusnya sudah berbicara bagaimana konsen meningkatkan karakter peserta didik, sehingga mereka bisa bertanggungjawab dalam belajar.

“Contohnya, ketika berbicara Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Tapi nyatanya apa? Kota Batam jauh tertinggal dari daerah-daerah lain di Indonesia. Peserta UNBK kita paling rendah secara nasional,” sesal Aman.

Berbicara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), hampir setiap tahun ribut akibat tidak semua siswa tertampung di sekolah. Belum lagi keterbatas Ruang Kelas Baru (RKB), sehingga tidak mampu menampung peserta didik yang akan masuk sekolah.

Baca juga :  Kobeta Ingatkan Petani Jaga Benih Lokal

Disini jelas tidak adanya data rill jumlah peserta didik yang lulus dengan persediaan ruang kelas. “Artinya, kita belum fokus menyiapkan pendidikan yang berkualitas sesuai RPJM itu,” tuturnya.

Masalah lain yang harus segera diselesaikan ialah masih adanya sekolah yang tidak memiliki sarana prasarana. Bahkan ada sekolah yang sudah empat tahun dibangun namun tidak memiliki gedung sekolah sendiri. “Artinya, banyak persoalan menyangkut kualitas pendidikan. Serharusnya dengan anggaran besar ini sudah bisa diatasi,” sesalnya.

Masalah lain yang harus segera diatasi disdik ialah menyangkut kebutuhan guru. Sebab, masih ada kebutuhan guru yang tidak sebanding dengan banyaknya sekolah saat ini. Jika dipetakan ada beberapa kebutuhan guru di pelajaran tertentu yang saat ini tidak terpenuhi. Disatu sisi ada komposisi guru yang banyak dibanding kebutuhan sekolah.

Baca juga :  Anggaran PAUD Ditambah
Advertisement

Contohnya, di salah satu sekolah kekurangan guru agama. Sementara posisi guru yang lain malah melimpah. Begitu juga dengan distribusi ke sekolah, ada pelajaran tertentu menumpuk di satu sekolah, sementara lain kekurangan. “Artinya pemetaan belum berjalan dengan baik, dan ini perlu database,” sebut Aman.

Komisi IV, lanjut dia, sudah mengusulkan di anggaran perubahan 2017 dan pembahasan anggaran murni 2018 agar pemko merekrut guru sesuai kebutuhan yang sebenarnya. Namun sampai saat ini, hal tersebut belum dilakukan. Sementara di sekolah tertentu sudah teriak karena kekurangan guru mata pelajaran tertentu. “Ada apa di sini,” ungkap Aman.

Selain itu, komisi IV juga mendorong agar gaji guru honor disetarakan dengan upah minimum kota atau paling tidak disamakan dengan karyawan honor di OPD Pemko lain. Menurut dia, penyetaraan gaji guru honor ini sudah disampaikan mitra dinas pendidikan tersebut sejak pembahasan APBD murni 2018. Namun belum ada respon yang baik dari pemko.

“Saat ini belum sama, gaji guru honor jauh dibawah UMK dan honor pemko lain. Kebutuhan guru harus diperhatikan, berbicara guru apresiasinya harus lebih tinggi dibanding honor lain atau paling tidak disamaratakan,” jelasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari menambahkan, PPDB tahun ini kembali terancam bermasalah. Sebab, hingga sampai saat ini belum ada satupun RKB yang dibangun Disdik Kota Batam.

Menurut dia, terlambatnya pembangunan RKB ini disebabkan oleh tunda bayar sejumlah proyek di tahun 2017 lalu. Sehingga imbasnya, pemerintah daerah harus menunda pembangunan RKB demi pembayaran proyek yang tertunda tersebut.

“Mulai Desember ada tunda bayar kegiatan sebesar Rp 152 miliar, dan ini harus diselesaikan Pemko. Kemungkinan belanja langsung publik seperti RKB dan Unit Sekolah Baru (USB) baru dilaksanakan Mei atau Juni,” sesalnya.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com