Pendidikan

Bupati Bekasi : SMA Tak Boleh Pungut Biaya

Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin

CIKARANG, EDUNEWS.ID – Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin menegaskan SMA dan SMK dilarang memungut biaya pada orang tua murid. Meski kini dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat, larangan itu tetap berlaku sesuai komitmen Kabupaten Bekasi di dunia pendidikan.

Hal tersebut ditegaskan Neneng setelah adanya informasi yang menyebutkan pihak sekolah dapat memungut biaya tambahan untuk menyesuaikan kebutuhan operasional siswa. Bahkan Neneng mengaku bakal menemui Gubernur Ahmad Heryawan guna membahas langsung pembiayaan sekolah.

“Warga Kabupaten Bekasi tetap mendapatkan pendidikan SMA dan SMK secara gratis. Walaupun saya dengar kabar, katanya itu masih dibolehkan mengambil pungutan. Tapi saya kurang setuju dengan hal itu,” kata Neneng, Selasa (25/4/2017).

Baca juga :  Tolak Full Day School, Ribuan Massa NU Turun ke Jalan

Menurut dia, Pemkab Bekasi sebelumnya sudah berkomitmen untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan dari mulai sekolah dasar hingga SMA/sederajat. Untuk itu, meski SMA kini dikelola Permprov, Neneng menegaskan komitmen itu harus tetap dipertahankan.

Demi komitmen tersebut, lanjut dia, Pemkab telah mengucurkan dana bantuan pendidikan pada SMA/sederajat melalui Pemprov sebesar Rp 99 miliar. Hanya saja, karena masih dalam tahap alih kelola, dana tersebut tidak kunjung disalurkan oleh Pemrpov ke setiap sekolah.

Advertisement

“Karena memang kami sudah berkomitmen pendidikan gratis di Kabupaten Bekasi, maka kami memberikan bantuan kepada Pemprov Jawa Barat untuk anak-anak kita. Kalau memang diperbolehkan melakukan pungutan untuk memenuhi BOS, ya tak usah saja kita berikan bantuan. Kan logikanya seperti itu,” ucapnya.

Untuk memastikan tidak ada pungutan, Neneng mengaku akan menemui Gubernur, sekaligus membahas percepatan pembayaran yang menjadi hak para tenaga pendidik.

“Nanti saya akan bicara dengan Pak Gubernur agar tak diperbolehkan pungutan ini. Sekarang kan pengelolaan di Pemprov, namun kami turun memberikan bantuan. Kami serahkan ke Pemprov bantuannya, dan mereka yang membagikannya,” kata Neneng.

Namun, lanjut dia, memang ada kendala sehingga tidak kunjung cair. Tapi pihaknya pastikan keterlambatan pencairan itu bukan kendala dari kabupaten, melainkan provinsi, karena masih dalam proses pemindahan pengelolaan kewenangan.

EDUNEWS.ID

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com