DAERAH

Dana Otsus Besar tapi Kualitas Pendidikan di Papua Masih Rendah

 

 

SORONG, EDUNEWS.ID – Besarnya aliran dana otonomi khusus (otsus) ke Papua belum diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur, perekonomian, dan kesehatan.

Meski sejak tahun 2001 mendapatkan kewenangan khusus kondisi pendidikan di Papua belum menunjukkan kemajuan signi­fikan. Buruknya kondisi pendidikan ini berdampak serius terhadap rendahnya kinerja pembangunan daerah.

Hal tersebut mengemuka dalam dialog bertajuk “Membangun Sinergi UGM, Pemda, dan Sektor Swasta dalam Pe­ngembangan SDM dan SDA untuk Kesejahteraan di Papua” yang berlangsung di SwissBel Hotel, Sorong, akhir pekan lalu.

Ketua Gugus Tugas Papua UGM, Bambang Purwoko, mengatakan indeks pembangunan manusia (IPM) Papua dan Papua Barat berada pada posisi terendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Baca juga :  Sistem Pendidikan Indonesia Dinilai Produksi Generasi Pengecut

Kenyataan ini mengindikasikan rendahnya kondisi pendidikan dan kesehatan masyarakat. “IPM rendah karena banyak penduduknya miskin, tingkat buta huruf yang tinggi, dan kesehatan rendah,” jelasnya.

Bambang menyampaikan kondisi pendidikan di Papua ibarat foto yang diedit. Data statistik pendidikan di Papua terlihat lebih indah dari aslinya. Demikian halnya dalam prosentase dan jumlah masyarakat buta huruf.

“Padahal realitasnya tidaklah sebagus yang ditampilkan data statistik tersebut,” katanya.

Menurutnya pembangunan pendidikan di Papua tidak bisa dijalankan dengan cara yang biasa dilakukan di daerah-daerah Indonesia lainnya. Namun, harus ada program akselerasi khusus untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Papua.

“Membangun Papua harus dengan cara ‘gila’, kalau dengan cara biasa tidak akan pernah bisa mengejar dengan daerah lainnya,”tandasnya.

Baca juga :  Uji Coba, FSGI : Sekolah Lima Hari Gagal

Lebih lanjut, Bambang me­ngatakan bahwa sejak tahun 2013 silam UGM telah melakukan pengembangan sektor pendidikan di Papua melalui pengiriman guru penggerak daerah terpencil. Diterjunkan sebanyak 190 guru di 8 distrik Kabupaten Puncak, 5 distrik di Kabupaten Intan Jaya, dan 2 distrik di Mappi.

Banyak Persoalan

Sementara itu, Bupati Tam­brauw, Gabriel Asem, me­nyebutkan Papua dan Papua Barat masih dihadapkan berbagai persoalan seperti ting­ginya angka kemiskinan, IPM di bawah standar, pendapatan per kapita masyarakat rendah, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Gabriel mengungkapkan, di Kabupaten Tambrauw, masih rendah berada di bawah standar minimal. Saat ini IPM Ka­bupaten Tambrauw 50,53 poin. Selain itu, juga memiliki keterbatasan sumber daya di bidang pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan.

Baca juga :  BUMN Ingin Tingkatkan CSR jadi 30 Persen ke Sektor Pendidikan

“Harapannya UGM bisa memban­tu menemukan solusi dalam mengatasi persoalan keterbatasan SDM dan juga persoalan lainnya,” tuturnya. Rektor UGM, Panut Mulyono, menyampaikan UGM terus berupaya mendorong pem­bangunan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua.

Karenanya UGM selalu membuka diri untuk bekerjasama dalam pengembangan Papua baik dalam bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dan pendampingan tata kelola pemerintahan serta sektor lainnya.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com