JAKARTA, EDUNEWS.ID – Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru tidak ada prioritas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beserta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) sepakat untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap guru honorer dan peserta seleksi.
Rekrutmen CPNS guru akan dilakukan setelah Pilkada 2018 selesai. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, kekurangan guru pada tahun ini mencapai 733.000 orang.
Jumlah tersebut berkurang dari penghitungan awal yang diperkirakan sebanyak 988.000 guru. Menurut dia, pada tahun ini, pemerintah hanya akan merekrut tak lebih dari 100.000 guru CPNS.
“Tapi hal itu (100.000 CPNS guru) baru formulasi. Berapa alokasinya akan ditentukan oleh Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan. Karena untuk mengangkat 100.000 guru sekarang, sama artinya mengangkat 200.000 guru pada masa lalu karena memperhitungkan tunjangan dan sebagainya. Guru honorer dan bukan memiliki peluang yang sama untuk diangkat jadi CPNS,” kata Hamid di Kantor Kemendikbud, beberapa hari yang lalu.
Ia menjelaskan, berkurangnya jumlah kekurangan guru terjadi setelah pemerintah menghitung guru yang diredistribusi, guru yang dididik melalui program keahlian ganda dan guru multitingkatan. Menurut dia, kekurangan jumlah guru tersebut terjadi pada semua jenjang sekolah dasar dan menengah. “Mulai dari TK, SLB, SD, SMP, SMA maupun SMK,” katanya.
Ia menyatakan, perekrutan guru akan lebih banyak 1,5 kali lipat dari jumlah guru yang pensiun. Misalnya, ucap Hamid, jika guru yang pensiun mencapai 60.000 orang, maka pemerintah akan merekrut 90.000 guru CPNS. Dengan demikian, kekurangan 733.000 setiap tahunnya dapat ditutupi walaupun jumlahnya tidak signifikan. “Karena disesuaikan dengan kemampuan kas negara,” ujarnya.
Guru produktif
Hamid menuturkan, selain rekrutmen CPNS, Kemendikbud juga akan terus melakukan perekrutan guru produktif melalui program guru keahlian ganda. Menurut dia, SMK masih membutuhkan sebanyak 94.553 guru produktif. “Program ini akan berjalan hingga 2019. SMK negeri kekurangan sekitar 41.861 guru produktif, sisanya untuk SMK swata,” katanya.
Sekolah yang kekurangan guru produktif antara lain terjadi pada SMK yang membuka jurusan penerbangan. Ketua Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia M Lukman menuturkan, kekurangan tersebut terjadi karena tidak ada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang khusus mencetak guru untuk SMK penerbangan. Menurut dia, saat ini, sebagian besar guru SMK penerbangan bukan berasar dari sekolah keguruan.
Lukman mengaku, kekurangan guru produktif juga terjadi di SMK lainnya. Kendati demikian, pemerintah pusat lamban dalam memberikan solusi. Menurut dia, pengganti guru yang akan pensiun seharusnya sudah dipersiapkan sejak dua tahun sebelumnya. Dengan demikian, sekolah tidak akan kekurangan guru.
“Selama dua tahun itu, calon guru pengganti misalnya dari jurusan teknik dapat tandem dengan guru di SMK penerbangan. Dengan demikian, ketika guru tersebut pensiun, sudah ada penggantinya. Saya khawatir kekurangan guru di SMK akan menurunkan kualitas lulusannya,” kata Lukman.
