Pendidikan

Komite Sekolah Jember : Perbup dan Pedoman Penyelenggaraan Gratis ‘Bertabrakan’

JEMBER, EDUNEWS.ID – Program pendidikan gratis yang menjadi salah satu dari 22 janji kerja Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqit Arif ini ternyata membingungkan sebagian kalangan di dunia pendidikan.

Perwakilan Komite Sekolah Dasar Negeri Jember Lor III, David mengatakan, ada kontradiksi pasal dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gratis di Kabupaten Jember. Selain itu perbup ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Pada pasal 1 perbup, disebutkan ‘yang dimaksud dalam perbup adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas negeri dan swasta’. Tapi saat masuk pasal 3 tentang sasaran pendidikan gratis, hanya satuan jenjang pendidikan sekolah negeri. Pasal 1 dan pasal 3 tidak nyambung,” kata David, dalam diskusi publik mengenai satu tahun pemerintahan Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqit Arif yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Hotel Aston, Kabupaten Jember, Sabtu (25/2/2017).

Baca juga :  Minim Alokasi BOS, Kualitas Pendidikan di SMA/SMK Terancam Merosot

David juga menyebutkan ketidaksesuaian perbup dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2006, komite diberi ruang untuk memberi saran dan sumbangan secara sukarela. Sementara peraturan bupati melarang komite menarik sumbanga sukarela, namun di pasal 15 perbup itu, disebutkan adanya ‘dana yang diperoleh dari sumber lain’.

“Semestinya di pasal 15 ini tidak ada ‘pendanaan dari sumber lain’ (karena sumbangan masyarakat tak diperbolehkan-red),” katanya.

David meminta agar peraturan bupati soal pendidikan gratis benar-benar diuji.

Advertisement

“Kami tidak mengerti maunya ke mana pendidikan gratis ini,” katanya.

David mendesak agar pendidikan gratis diberlakukan proporsional. David juga mempertanyakan adanya kepala sekolah yang masih berstatus pelaksana tugas.

Bagi orang tua yang pendapatannya di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten) Jember, gratiskan. Tapi bagi yang merasa kaya, dikasih ruang untuk sedekah bagi sekolah yang mencerdaskan anak-anak kami. Bagaimana kelayakan dari sisi hukum ketika menandatangani ijazah, karena ijazah itu dokumen negara,” katanya.

Jargon ‘tegak lurus’ yang didengungkan bupati telah memunculkan tekanan psikologi terhadap guru dan kepala sekolah dalam mengambil kebijakan.

“Kreativitas terpasung, walau dalam perbup dikasih ruang, tapi dananya tidak mencukupi,” kata David.

Mengingatkan perbedaan nilai akreditasi sekolah yang menyebabkan kebutuhan anggaran pengelolaan berbeda pula.

“Mohon pemerintah menerapkan pendidikan gratis tidak melihat kondisi riil di sekolah. Tapi lihatlah ‘tegak lurus’ aturan paling atas. Dasarnya seperti apa. Implementasi pendidikan gratis harus mengacu peraturan yang lebih tinggi (undang-undang),” kata David.

Staf ahli DPRD Jember dari Universitas Islam Jember Bambang Sunggono mengatakan, saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan menjadi peraturan daerah, besaran dana untuk program pendidikan gratis sekolah dasar adalah Rp 150 ribu per bulan per siswa.

“Tapi dalam Rencana APBD hanya Rp 20 ribu. Itu yang kemudian membuat teman-teman DPRD kecewa, dan muncul sindiran kok hanya seharga sebungkus rokok,” katanya.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com