Pendidikan

Kopel : Alokasi Anggaran APBD Sulsel Untuk Pendidikan Hanya 2,40 Persen

MAKASSAR, EDUNEWS.id--Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan baru-baru ini merilis hasil temuannya terkait alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan di sektor pendidikan.

Dalam keterangannya, Kopel menyebutkan, pada tahun 2015, total APBD Sulawesi Selatan sebesar Rp 6,17 triliun. Dari total APBD tersebut, alokasi untuk pembiayaan pendidikan sebesar Rp 148 milyar ditambah anggaran dari APBN sebesar Rp 1,22 triliun.

“Anggaran untuk pembiayaan pendidikan di Sulsel diperuntukkan untuk membiayai 127.202 guru, 1,95 juta siswa, dan 8.916 jumlah sekolah yang tersebar di 24 kab/kota di Sulawesi Selatan,” ujar Musaddaq, Koordinator Divisi Advokasi Masyarakat Sipil Kopel Indonesia, baru-baru ini.

Musaddaq menyebut, alokasi anggaran untuk pendidikan dalam APBD jika di persentasekan hanya mencapai 2,40 persen dari total APBD.

Baca juga :  Anggaran Pendidikan Belum 20 persen, Dana Hibah Harus Dikurangi

“Masih rendahnya alokasi anggaran pendidikan ini menempatkan Sulsel di urutan ke-26 dari 34 provinsi se-Indonesia atau jauh dibawah DKI Jakarta yang sudah mengalokasikan 18,17 persen, Provinsi Aceh 8,90 persen, Kalimantan Selatan 8,33 persen, Kepulauan Riau 8,18 persen dan DI Yogyakarta 8,13 persen dari APBD,” bebernya.

Sementara jika dihitung alokasi APBD untuk pendidikan per siswa dalam setahun Sulawesi Selatan hanya mengalokasikan Rp 76.000 per siswa per tahunnya. Atau masih jauh dari provinsi-provinsi yang APBDnya lebih rendah dari Sulawesi Selatan, seperti Provinsi Aceh yang sudah mengalokasikan Rp 987.400, DI Yogyakarta Rp. 484.500, Provinsi Gorontalo Rp. 377.100, atau Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan pemekaran dari Sulawesi Selatan Rp. 112.700.

Baca juga :  FT UII Ajarkan Siswa SMK Berdayakan Teknologi

Padahal, lanjut Musaddaq, terhadap pengalokasian anggaran pendidikan tersebut telah ditegaskan kembali pada Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

“Namun, Pemerintah Daerah justru belum banyak yang memenuhi kewajiban tersebut,” kata Musaddaq.

Meski kewenangan untuk urusan pendidikan sebenarnya telah didesentralisasikan kepada mereka.

“Hingga saat ini, masih banyak daerah yang masih menggantungkan pembiayaan pendidikannya dari dana transfer Pemerintah pusat. Termasuk Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!