Pendidikan

Legislator : Sektor Pendidikan Harus Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Sektor pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah di jalur pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan menjadi kunci bagi Indonesia untuk bersaing di dunia global. Oleh karenanya, amanat kontitusi soal politik anggaran di dunia pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Meskipun, penggunaan terhadap anggaran tersebut harus dipastikan sesuai dan tidak ada penyimpangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

“Persoalan pendidikan tidak hanya domain pemerintah pusat. Andil pemerintah daerah cukup signifikan dalam operasional pendidikan di daerah sebagaimana yang tertuang dalam UU Jo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda),” ujar anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati kepada edunews.id, Selasa (2/5/2017).

Baca juga :  Dewan Pendidikan Lepas 500 Siswa untuk Magang

Oleh karena itu, lanjut Reni, politik pendidikan kepala daerah harus berorientasi pada penguatan karakter anak didik dan mendorong pembentukan SDM yang berintegritas dan berdaya saing tinggi.

Persoalan di dunia pendidikan yang masih saja muncul seperti kekerasan di lingkungan pendidikan, komersialsiasi pendidkan, ketersediaan infrastruktur pendidikan yang tidak merata merupakan sejumlah masalah yang belum tuntas di sektor pendidikan hingga saat ini.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai leading sector di penidikan nasional dapat bekerjasama dengan kementerian/lembaga lainnya untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Koordinasi antarinstansi dapat lebih memudahkan persoalan yang muncul,” ujar Wakil Ketua Umum DPP PPP tersebut.

Reni mengambil contoh pelaksanaan sejumlah Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2017 ini, termasuk yang dilakukan hari ini di tingkat SMP, masih terjadi sejumlah masalah laten yang muncul. Seperti soal ketersediaan komputer, jaringan server yang bermasalah, pasokan listrik serta kebocoran soal membuktikan masih belum tuntasnya koordinasi baik di level pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga :  Jika Anggaran Pendidikan Disunat
Advertisement

“Setelah reses kami akan panggil pihak Kemendikbud untuk evaluasi pelaksanaan UNBK serta menyoroti sejumlah masalah yang menyita perhatian publik seperti aksi bunuh diri seorang siswa di Riau lantaran diteror karena mengetahui praktik kebocoran soal UN,” ujar Reni.

Perempuan yang juga Ketua Fraksi DPR RI PPP ini mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat program kerja yang fokus dan terarah sesuai priroitas program kerja pemerintahan Jokowi-JK. Refleksi dalam setahun terakhir ini, sejumlah program kerja atau wacana yang dimunculkan justru menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

Wacana full day school, penghapusan Ujian Nasional yang maju mundur termasuk yang terbaru kewajiban menyanyi Indonesia Raya bagi anak sekolah setiap hari sebelum masuk sekolah merupakan beberapa contoh program kerja yang hanya gaduh di permukaan.

“Saran saya, sebelum program kerja atau ide dilempar ke publik, baiknya setelah melalui kajian yang matang dan analisa dampak penerapan rencana tersebut. Kemendikbud harus fokus untuk menyiapkan SDM yang berkatakter dan berakhlak,” ujar Reni.

EDUNEW.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com