Pendidikan

Marak Pungli, DPRD Panggil Semua Kepala Sekolah

 

 

 

PEKANBARU, EDUNEWS.ID – Sejumlah kepala sekolah negeri di kota Pekanbaru, Riau dipanggil Komisi III DPRD setempat, Selasa (8/8/2017).

Pemanggilan itu terkait banyaknya laporan warga bahwa sekolah negeri tersebut telah melakukan pungutan liar (pungli) selama penerimaan peserta didik baru (PPDB) beberapa waktu lalu.

Bahkan untuk menindaklanjuti persoalan ini, Komisi III memanggil pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Abdul Jamal serta pihak terkait lainnya.

Hearing yang dihadiri 25 Kepala sekolah di Kota Pekanbaru ini langsung dibuka oleh Ketua Komisi III Nofrizal MM didampingi anggota DPRD lainnya yakni, Tarmizi Muhammad, Zainal Arifin, Dian Sukheri, Marlis Khasim,Fikri Wahyudi Hamdani.

“Banyak hal yang akan kami bicarakan dalam pertemuan ini, diantaranya kasus dugaan Pungli saat PPDB tahun 2017 yang belakangan mencuat,” Kata Nofrizal.

Baca juga :  Perpustakaan Mesti Jadi Pusat Pengembangan SDM

Dugaan Pungli yang belakangan mencuat menurut Nofrizal, diantaranya terkait pembelian seragam sekolah, pembelian fasilitas sekolah seperti meja dan kursi dan berbagai modus lainnya.

“Contohnya soal pembelian seragam sekolah, seharusnya ini tidak menjadi sarat masuk sekolah, jangan jadi paksaan apalagi kepada siswa kurang mampu, tetapi beradasarkan kesepakatan bersama, tidak hanya diwakili oleh pihak komite saja,” Tegasnya.

Adapun hasil dari hearing tersebut dikatakannya bahwa tahun 2017 tak Ada lagi jual LKS dan seragam sekolah Di SMP Pekanbaru.

“Mengenai penerimaan siswa baru tahun ini 2017 itu yang kami dengarkan beberapa persoalan tadi sudah kami rangkul seperti masalah LKS. Tidak ada lagi namanya sekolah itu menjual LKS dan seragam sekolah, seragam dikelola oleh koperasi tidak melalui kepala sekolah dan itu harus mendapat persetujuan wali murid,” jelasnya

Baca juga :  Standar Pendidik di Madrasah Masih Rendah
Advertisement

Menurutnya, persoalan seragam ini harus dikordinir oleh komite Sekolah terlebih dahulu untuk diundang. Ketika terjadi kesepakatan, maka ini menjadi pedoman keputusan seragam sekolah dibuat.

“Kalau kesepakatan itu terjadi, saya kira tidak akan ada wali murid satu dua orang yang tidak setuju,” terangnya.

Dia juga menyatakan bahwa tidak semua wali murid mempunyai pola pikiran dan keinginan yang sama, dimana ada yang menyerahkan kepada kepala sekolah, ada juga orang tua murid yang ingin yang sama. Termasuk memutuskan nilai nominal yang wajar dari harga seragam sekolah.

“Pihak sekolah diminta menyeragamkan harga dan tidak diperbolehkan sekolah yang menetapkan harga. Itukan tidak benar,” ungkapnya.

Minat anak didik baru pada sekolah negeri yang membludak ini tahun ini menurutnya adalah hal wajar dengan tujuan menampung keinginan dari masyarakat.

“Ada yang satu kelas 49 orang. Ini overkapasitas. Karena jumlahnya yang besar, ada kebutuhan yang dipenuhi. Masyarakat harus mengerti dengan kebutuhan sekolah itu, termasuk melengkapi kebutuhan yang ditimbulkan,” paparnya.

Ke depan, Pemko Pekanbaru harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Karena banyaknya persoalan yang ditimbulkan dalam penerimaan siswa baru.

“Persoalan ini nantinya jadi prioritas bagi pemprov riau dan pemerintah pusat. Ke depan kita minta ada dianggarkan RKB bagi siswa saat penerimaan nanti,” pungkasnya.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com