Pendidikan

Mulai tahun ini Seluruh Kepala SD di Kabupaten Bekasi Jadi CEO

 

 

BEKASI, EDUNEWS.ID – Mulai tahun 2018, seluruh kepala sekolah dasar di Kabupaten Bekasi bakal mendapat tugas baru. Selain memimpin sekolah, mereka pun menjabat manajer dan juga chief executive officer layaknya di sejumlah perusahaan.

Hal tersebut terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Dalam regulasi tersebut, tercantum penghapusan UPTD, termasuk pendidikan, di setiap kecamatan. Alhasil, kepala sekolah memiliki kewenangan penuh terhadap sekolah termasuk mengelola anggaran.

“Dengan demikian kepala sekolah dasar negeri ataupun swasta akan menjadi kuasa pengguna anggaran atau KPA. Anggarannya yang tadinya ada di UPTD kini langsung ke sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Maman Agus Supratman, pekan lalu.

Baca juga :  Sembilan Kepala Sekolah Dicopot, Kejaksaan Telusuri Dugaan Gratifikasi

Dengan dihapusnya UPTD, lanjut dia, Dinas Pendidikan langsung membawahi 708 SD di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Tidak hanya sebatas penghapusan UPTD, kata Supratman, pihaknya pun memastikan siap menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru dan Kepala Sekolah.

Para pimpinan di setiap sekolah telah disiapkan melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan untuk mengelola penuh sekolah. Konsep pengelolaan ini meniru dari sistem sebuah perusahaan.

“Jadi, maju mundurnya sekolah tergantung kepala sekolahnya, sejalan dengan itu tentu disdik harus menyiapkan, karena tidak mungkin kepala sekolah yang sekarang tidak diberikan keterampilan tambahan.

Advertisement

Penyiapan telah kami lakukan jauh-jauh hari. Kami berikan kursus tambahan menjadi pengelola anggaran. Jadi bagaimana mengelola keuangan, adminstrasi keuangan daerah dan lain sebagainya ke 708 SD,” ucapnya.

Diakuinya, dengan penerapan program seperti ini, pada tahun pertama akan sulit bagi kepala sekolah karena tidak terbiasa dengan penyiapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Tetapi di tahun berikutnya setelah pengalaman satu tahun, kepala sekolah akan terbiasa dengan program tersebut, sehingga setiap sekolah mampu menganggarkan sesuai dengan kebutuhan sekolahnya,” ucapnya.

Kelebihannya, kata dia, dalam pengajuan anggaran tidak adanya keseragaman, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. “Misalnya SD 4 butuh A tetapi yang diberi B, nanti tidak akan ada lagi seperti itu. Itu disesuaikan dengan 8 standar kependidikan,” katanya.

Dalam sistem terbaru ini, kata Supratman, Dinas Pendidikan hanya membantu memperlancar prosesnya. Karena pengalo­kasian dan penggunaannya sudah menjadi manajemen berbasis sekolah.

“Namun pengawasan dan pendampingan tetap kami lakukan. Karena tentu saja masih harus ada penyesuaian. Kami pun harus memastikan pengajuan anggaran nanti apakah sesuai kebutuhan atau tidak,” kata dia.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com