Pendidikan

Pemerintah Dinilai Tak Prioritaskan Sekolah Rusak

Sejumlah murid SD Negeri Mekarjaya belajar di ruang kelas yang sudah rusak dan keropos di Desa Mekarsari, Panimbang, Pandeglang, Banten, Rabu (13/8). Pihak Kepala Sekolah mengaku sudah mengadukan kerusakan sekolah untuk segera diperbaiki sejak tahun 2012 namun hingga sekarang belum ada tanggapan. (Foto : Antara)

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Sekolah rusak masih menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan Indonesia karena tidak menjadi prioritas pemerintah. Anggaran untuk rehabilitasi sekolah rusak yang dialokasikan oleh pemerintah daerah sangat minim, yakni sebesar 0,99 persen dari APBD untuk pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas.

Hal ini terbukti dari studi yang dilakukan YAPPIKA-ActionAid pada tahun 2016 ini terhadap 10 daerah di Indonesia. Kesepuluh daerah tersebut yakni Kota Banda Aceh, Kota Pekan Baru, Kota Yogyakarta, Kota Kupang, Kota Ambon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Serang, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Mempawah.

Manager Advokasi YAPPIKA-ActionAid Hendrik Rosdinar menuturkan kesepuluh daerah yang menjadi sampel studi kasus tersebut sebenarnya rata-rata telah mengalokasikan 30,43 persen APBD untuk pendidikan. Namun hanya 0,99 persen anggaran yang dialirkan untuk pembangunan ruang kelas baru, dan rehabilitasi kelas rusak. Adapun sebagian besar anggaran fungsi pendidikan daerahnya tersedot untuk membiayai pegawai struktural dan fungsional yakni sebesar 26,2 persen.

Baca juga :  Persaingan Ketat, Sepak Takraw Masih Berkutat
Advertisement

“Jika minimnya prioritas anggaran rehabilitasi sekolah rusak terus seperti ini, diperkirakan butuh waktu yang lama bagi dunia pendidikan Indonesia untuk bisa mencapai kondisi infrastruktur sekolah yang memadai secara merata,” ujarnya dalam diskusi ‘Mengatasi Sekolah Rusak’ di Jakarta, kemarin (27/10/2016).

Minimnya perhatian anggaran untuk rehabilitasi sekolah rusak, menurut Hendrik, juga semakin diperparah dengan buruknya tata kelola rehabilitasi sekolah rusak. Masih berdasarkan hasil studi, tata keola sekolah rusak belum cukup transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kondisi sekolah atau ruang kelas yang rusak mengancam keselamatan peserta didik. Diketahui sepanjang tahun 2014-2016 setidaknya terdapat 105 anak korban luka, dan 4 anak korban jiwa akibat sekolah roboh.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com