Pendidikan

Pemko Siantar Dinilai Tidak Mampu Menyelenggarakan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas

SIANTAR, EDUNEWS.ID – Berhentinya proses pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) di lahan seluas 1 hektar yang berada di Jalan Tuan Rondahaim, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar mendapat perhatian khusus dari Forum Pendidikan Sumatera Utara.

Pemerintah Kota (Pemko) Siantar diharap mampu menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan sebagai mana anak normal lainnya.

Mengenai hal tersebut mantan Ketua Dewan Pendidikan Kota Siantar Natsir Armaya Siregar ikut berkomentar tentang SLB itu.

Armaya, yang kini menjadi Ketua Forum Pendidikan Sumatera Utara menyampaikan rasa kepeduliannya terhadap pendidikan, khususnya bagi anak anak penyandang cacat di Kota Siantar yang menyandang gelar pluralis ini. Siantar yang dulunya menjadi destinasi para pelajar dari berbagai daerah merupakan sebuah prestasi yang gemilang. Pertanda bahwa Siantar dulunya memiliki mutu pendidikan yang berkualitas dizamannya.

Seperti tertuang dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hal ini suatu satuan pendidikan yang diselenggarakan tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, tidak terkecuali juga para penyandang cacat.

Baca juga :  Boros! Pemko Siantar Anggarkan Rp 11 miliar Hanya Untuk Mobil Dinas

Berangkat dari fungsi pendidikan tersebut menurut Armaya, pentingnya peran SLB di Kota Siantar untuk mewujudkan cita cita luhur pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terang Armaya, di Siantar, sekolah khusus bagi anak-anak penyandang cacat hingga kini masih  belum terealisasi. Adapun sekolah luar biasa yang aktif untuk siswa siswa penyandang cacat masih hanya satu dan berstatus milik swasta.

“Di Siantar ini SLB masih hanya satu. Itu pun punya swasta. Kalau para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya pasti berfikir dahulu, karena SLB swasta biayanya lebih mahal. Gak semua orang sanggup menyelekolahkan di swasta karena begitu mahal. Karena kita tau kalau guru SLB itu orang yang khusus memiliki kemampuan dan gajinya lebih tinggi dari guru biasa,” ujar Armaya, Sabtu (24/9/2016).

Beberapa bulan yang lalu Pemko Siantar melaui Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dispenjar) merencanakan pembangunan SLB yang dannya berasal dari Kementriaan Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) senilai Rp 2,1 miliar.

Separuh rancangan pembangunan itu dikerjakan dan pada akhirnya terpaksa dihentikan akibat menuai sejumlah persoalan baik status IMB, status lahan dan berbagai unsur menuai pro dan kontra di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta organisasi atau lembaga.

Baca juga :  Pendidikan Karakter Di SDT Bina Ilmu Berawal Dari Mesjid

“Terlepas dari pertikaian status pendirian SLB itu. Jika Pemko Siantar punya sikap tegas, maka persoalan itu mungkin dapat segera diselesaikan. Saya berharap pemko segera melanjutkan pembangunan SLB itu. Satu sisi kita harus melihat anak anak di Siantar yang membutuhkan pendidikan (khususnya penyandang cacat). Kalau ada orang tua yang mau sekolahkan anaknya gara gara mahal,kan kasihan anak anak itu mau kemana lagi. Padahal SLB itu,punya potensi mendidik dan mengembalikan mental anak anak sehingga punya harapan. Lihatlah ada orang tuanya yang tidak mampu, mau dibuat anaknya ke SLB jadi gak jadi  karena gak mampu,” jelas Armaya

Lanjut Armaya, demi kepentingan umum, persoalan-persoalan yang mengakibatkan macetnya pembangunan sekolah tersebut, Pemko Siantar harus mampu mengajak  dinas dinas terkait bersatu dan duduk bersama untuk menyelesaikan tiap persoalan yang berhubungan dalam pembangunan tersebut. Jika ditemukan penyimpangan atau pelanggaran hukum agar segera diadukan.

Baca juga :  Desakan SMA dan SMK Dikembalikan ke Pemda Menguat

“Mereka (Pemko) bisa duduk satu meja menyelesaikan masalah itu. Kepada seluruh LSM atau lembaga yang paham melihat situsi itu (sengketa SLB) kalaub ada yang melanggar hukum silahkan diadukan. Tapi kalau soal pembangunan sekolah itu dilanjutkan lah, ini demi kepentingan umum,” harapnya.

Beberapa bulan lalu SLB itu dikerjakan di lahan eks HGU PTPN III yang keselurahan luasnya  573 hektar di lahan yang dikenal masyarakat Siantar dengan nama Tanjung Pinggir.

Di lahan seluas 1 hektar itu lah SLB didirikan dan banyak kejanggalan yang terjadi dalam pembangunan tersebut. Diantaranya, status lahan yang masih dalam proses penyerahan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Pemko Siantar serta tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lahan tersebut.

Perlu diketahui khusus bagi para penyandang cacat juga disebutkan dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 2 bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pendidikan khusus yang dimaksud adalah pendidikan luar biasa.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!