Pendidikan

Pemprov NTB : UU Tak Mengamanatkan untuk Akomodir Honorer

MATARAM, EDUNEWS.ID – Jumlah guru honorer SMA/SMK sederajat di Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini mencapai 9.000 orang. Dari jumlah tersebut, Pemprov NTB hanya akan mempertahankan 3.000 honorer saja. Sisanya, 6.000 guru honorer, masih menjadi polemik.

Kebijakan gubernur ini rupanya tidak memuaskan organisasi guru. Sehingga dewan menolak kebijakan ini. DPRD NTB bahkan mengancam tidak akan mengetok APBD Perubahan 2017 bila honor guru honorer tidak diakomodir dalam belanja perubahan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB Supran menjelaskan, amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan, pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi adalah menyangkut sarana prasarana dan SDM.

Baca juga :  Berikut Capaian Kemendikbud Sepanjang Tahun 2016

“SDM yang dimaksudkan adalah PNS, kalau honor yang dulu membuatkan SK bupati,” katanya beberapa hari yang lalu.

Menurutnya, tidak ada di dalam UU tersebut amanat untuk mengakomodir honorer. Artinya, pemerintah juga tidak mau salah langkah. Dan menurutnya, sikap pemprov sudah jelas yakni dengan melakukan tes ulang untuk nanti diangkat tenaga honorer dengan SK gubernur.

Sementara honor untuk mereka saat ini pemprov tidak memiliki pos anggaran untuk itu.

“Anda tahu nggak berapa jumlah tenaga honorer? Empat belas ribuan lebih, bagaimana bisa?” kata Supran.

EDUNEWS.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com