Pendidikan

Pemprovsu Larang Pemerintah Kabupaten/Kota Mutasi Kepala Sekolah

MEDAN, EDUNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kembali mengeluarkan peringatan, yakni melarang pemerintah kabupaten/kota untuk tidak lagi mengganti guru ataupun kepala sekolah (kepsek) di jajaran Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga proses pengalihan kewenangan dilakukan pada bulan Oktober mendatang.

Meskipun saat ini daerah masih berwenang dalam masalah pendidikan menengah dan pemerintah pusat sudah melarang untuk dilakukannya mutasi.

“Masing-masing kabupaten/kota sudah kita minta agar tidak melakukan mutasi hingga proses pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota kepada Pemprovsu selesai,’’ kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Kaiman Turnip, baru-baru ini.

Diakui Kaiman, ada dua daerah yang saat ini sudah memutasi guru dan kepsek, yakni Kabupaten Simalungun dan Labuhanbatu. Namun, Labuhanbatu data P3D sudah dikirim pihaknya ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebelum mutasi dilakukan bupati pada 26 Agustus 2016, sementara untuk Simalungun memang hingga saat ini datanya belum masuk ke BKD Sumut.

Baca juga :  Gubernur Kepri Launching Tabloid Pendidikan
Advertisement

Sekda Provsu, Hasban Ritonga, mengakui kalau hingga saat ini data P3D dari daerah memang belum rampung. Padahal per Oktober proses pengalihan kewenangan harus dilakukan.

“Memang belum rampung, karena ternyata masih ada lagi daerah yang melakukan mutasi ini yang menjadi sulit, tadinya si A sudah di tempat B, ini berulah lagi si A dipindah lagi,” kata Hasban.

Oleh karena itulah kata Hasban, Pemprovsu memiliki kewenangan nantinya setelah dilakukan proses pengalihan untuk mengevaluasi dan mengeluarkan kebijakan terhadap P3D.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com