Pendidikan

PGRI Minta Peningkatan Kompetensi Guru Diperhatikan

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasyidi

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah melalui Kemdikbud memperbaiki tata kelola guru. Guru jangan terlalu banyak dibebani hal-hal yang administratif.

“Kami memohon buatlah sistem tata kelola yang dapat mengukur kinerja dengan baik dengan tetap menjaga otoritas profesi guru,” ujar Ketua PGRI, Unifah Rasyidi usai acara Halalbihalal yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Unifah mengaku prihatin dalam revisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, tunjangan fungsional guru nonsertifikasi dan guru tetap swasta dihapus.

Advertisement

Kemudian, syarat tunjangan profesi guru jauh lebih rumit dibandingkan syarat tunjangan kinerja pegawai. Sertifikasi guru dalam jabatan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dihentikan, padahal masih terdapat ratusan ribu guru yang memenuhi syarat belum disertifikasi.

“Mari buka hati dengan jernih, jika pendidikan ingin maju, berikan kepercayaan dan penghormatan pada guru,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Unifah juga menyampaikan kekurangan guru PNS, yang kemudian diisi oleh tenaga honorer. Oleh karena itu, perlu dicari format dalam penyelesaian guru honorer, terutama yang bekerja di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com