Pendidikan

PGRI Sepakat Jika USBN SD dan SMP Dihapuskan

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menilai salah konteks jika pelaksaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk meningkatkan kompetensi guru. Unifah mengaku akan sepakat jika USBN SD dan SMP dihapuskan.

Menurut dia, peningkatan kompetensi guru seharusnya dilakukan dengan beragam pelatihan dan desain jangka panjang yang terukur. Ia menegaskan, USBN hanya akan membebani murid dan kontradiktif dengan program wajib belajar 9 tahun. Menurut dia, pemerintah tidak cakap dalam melihat permasalahan kualitas pendidikan nasional sehingga kebijakannya kerap melenceng.

“Kalau maunya USBN untuk tingkatkan kemampuan guru, ya salah alamat. Karena ujian itu untuk siswa. Kasihan siswanya nanti dirugikan. Cara pandang (pemerintah) harus diluruskan. Kalau maksudnya (meningkatkan kompetensi) guru, kewajiban pemerintah sudah belum dilakukan? Pelatihan belum terstruktur, desainnya mana, bagaimana klafisikasi guru, apakah sudah ikuti tuntutan zaman sekarang? Saya belum lihat (ada pelatihan),” kata Unifah di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Ia menyatakan, murid dan guru jangan sampai dirugikan karena kebijakan yang tidak tepat. Di berbagai negara maju, pola ujian sudah tidak lagi diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Anak SD gak usah USBN, karena dia itu adalah wajar 9 tahun. Di negara manapun tidak ada ujian. Karena dia wajib belajar yang harus diberikan adalah akses pendidikan bermutu. Supaya semua anak bisa sekolah minimal SD sampai SMP,” katanya.

Pengamat pendidikan Itje Chodidjah sependapat dengan Unifah. Itje menegaskan, setelah tidak lagi dipakai untuk penentu kelulusan, beragam ujian baik USBN atau pun UN sebaiknya dihapus.

Penyelenggaraan USBN/UN hanya akan menyedot anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur penunjang pendidikan seperti penambahan kelas.

“Saya tidak pernah sepakat dengan yang namanya ujian-ujian untuk jenjang sekolah dasar. Selain tidak tepat, ujian itu juga bertentangan dengan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). PPK sudah bagus dan tepat karena untuk menggali potensi dan bakat murid, kalau dibebani dengan ujian juga, guru dan murid akan keteteran,” kata Itje.

USBN kebijakan yang buruk

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji juga menilai buruk kebijakan USBN, terutama USBN SD. Ia menuturkan, pola penerapan ujian merupakan peninggalan skema pendidikan yang dibangun pemerintah Belanda. Pola tersebut sudah usang dan tidak sesuai dengan perubahan zaman serta persaingan global yang semakin kompleks.

“Jadi jangan karena anggarannya sudah ada, terus USBN, UN atau apalah namanya dipaksakan digelar. Jangan asal untuk menyerap anggaran. Kasihan anak-anak, sebagai calon generasi penerus bangsa tidak mendapatkan pendidikan yang benar. Dulu Kemendikbud mengusulkan agar UN dimoratorium, itu baru tepat. Tapi sekarang USBN malah diterapkan di SD, kok tidak konsisten. Satu waktu mengusulkan menghapus ujian, sekarang malah memperluas cakupan ujian. Kalau sampai USBN nanti 8 mapel, itu sangat buruk,” ujar Indra.

Facebook Comments

Most Popular

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2017 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!