Pendidikan

Pj Walikota : Rencana Pembangunan SLB Segera Dihentikan

SIANTAR, EDUNEWS.id – Terkait dengan rencana pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Pematang Siantar, Pejabat (Pj) Walikota Pematang Siantar, Jumsadi Damanik berencana akan memberhentikan pambangunan yang dikerjakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.

Hal tersebut disampaikannya saat ditemui sebelum memimpin rapat di Balai Kota, Jum’at (1/7/2016) kemarin.
“Saya hari ini pimpin rapat, nanti kalau dalam rapat banyak yang bertentangan dengan aturan yang ada, saya akan berhentikan pembangunan SLB, sampai jelas status tanah, harus jelas seluruhnya surat-suratnya,” ujarnya.

Jumsadi menjelaskan, bahwa dirinya sudah meminta kepada pihak Inspektorat untuk segera memerinksa atau mengusut segala permasalahan yang terjadi dalam rencana pembangunan SLB tersebut.

Ia juga menegaskan akan menindak siapapun yang yang terlibat melakukan kesalahan dalam rencana pembangunan tersebut.

Baca juga :  Wah, Ternyata Dari 4300 Perguruan Tinggi di Indonesia, Hanya 49 Akreditasi A

“Saya sudah perintahkan Inspektorat untuk mencari tahu kenapa terjadi permasalahan dalam pembangunan SLB itu. Siapa pun nanti orangnya, jika bersalah akan saya tindak,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, jika pembangunan SLB tersebut juga sangatlah penting. Namun ia tidak mau jika pembangunan tersebut melanggar semua peraturan yang ada.

“Pembangunan SLB penting, tapi jangan sampai kita melanggar aturan,” ucap Jumsadi.

Dalam rapat tersebut, Ia melanjutkan akan dibahas rencana untuk mengeluarkan surat pemberhentian pembangunan tersebut.

“Akan segera dikeluarkan surat pemberhentian jika dinilai banyak pertentangan aturan,” tutupnya.

Perlu diketahui sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar berencana melakukan pembangunan SLB di Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba.

Baca juga :  Pemerintah Pusat Diminta Perhatikan Perguruan Tinggi di Luar Jawa

Pembangunan yang dananya sebesar Rp 2,1 Miliar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dinilai banyak melanggar peraturan. Dimulai dari ketidakjelasan status tanah, site plan yang tidak jelas dari Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, serta tidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan Peraturan Daerah Pematang Siantar yang menerangkan baik bangunan pemerintah maupun masyarakat harus memiliki IMB.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com