Pendidikan

Polemik YPI Al-Zaytun, FSGI : Ratusan Guru Dipecat Sesuka Hati

Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melakukan kajian hukum atas kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal 116 Guru YPI Al-Zaytun dan menemukan 10 Pelanggaran Hukum yang diduga dilakukan Syakyh A.S. Panji Gumilang dalam kapasitasnya sebagai pimpinan dan bagian dari manajemen YPI Al-Zaytun.

“Sebenarnya persoalan utama yang berujung pada PHK sewenang-wenang terjadi karena 116 guru tersebut menuntut keterbukaan tata kelola manajemen yayasan dan kerap mengkritisi kebijakan pimpinan Al-Zaytun yang dinilai tidak demokratis dan tidak transparan. Namun, tawaran dialog justru selalu ditolak oleh pihak YPI Al-Zaytun tanpa alasan yang jelas,” ujar Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti, dalam keterangan tertulis, Minggu (5/2/2017).

Retno memaparkan, para guru yang di PHK pernah melaporkan Panji Gumilang atas dugaan penyalahgunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ke Kejaksaan Negeri Indramayu pada 27 Januari 2017 dan pada 13 Januari 2017 ke Polda Jawa Barat dengan tuduhan dugaan Penghinaan dan Penistaan terhadap guru karena menyebut ‘banyak guru nyeruwat, otaknya diisi asu edan’, dalam suatu kegiatan dzikir di lingkungan pesantren Al-Zaytun dan dihadapan ribuan santri.

Baca juga :  Penerimaan Siswa Baru, KPAI Dukung Pendaftaran Via Online

“Karena itu, yayasan telah melakukan pelanggaran Pasal 151 UU RI No. 13 Tahun 2013 yang melarang pemberi kerja melakukan PHK dengan 10 alasan. Dari ke-10 alasan tersebut, yang berkaitan dengan kasus ini adalah pada butir (8), yaitu Pekerja yang mengadukan pemberi kerja kepada yang berwajib dengan dugaan melakukan tindak pidana,” jelasnya.

Karena melaporkan pimpinan perusahaan ke pihak yang berwajib dengan dugaan pelanggaran pidana, sambung Retno, ke-116 guru tersebut di PHK kendati belum memasuki usia pensiun.

“Pimpinan dan manajemen YPI Al-Zaytun telah melanggar pasal 163 UU No. 13/2003 UUK tentang prosedur PHK,” jelas Retno.

Teknis pelaksanaan (prosedur) PHK dalam pasal tersebut pada dasarnya merujuk pada ketentuan pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU No.13/2003, bahwa setiap pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan (sesuai mekanisme bipartit), baik perundingan mengenai alasan PHK-nya maupun perundingan menyangkut hak-hak atau kewajiban yang harus ditunaikan.

Baca juga :  PB PGRI: Tunjangan Guru tidak Mungkin Dihapus

Menurut Retno, guru yang di PHK tidak pernah dijelaskan apalagi diajak dialog terkait pemberhentian mereka. Keputusan sepihak tersebut, sambung Retno, tanpa didahului Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 dan kesempatan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen tersebut.

“Ke-116 guru yang diberhentikan tidak pernah di beri kesempatan melakukan pembelaan diri, bahkan meminta penjelasan mengapa mereka diberhentikan pun sulit diperoleh. Pintu dialog tidak pernah dibuka meski para guru berkali-kali meminta klarifikasi,” jelasnya.

Selain belum mendapatkan surat resmi PHK, guru-guru tersebut juga belum mendapatkan kompensasi finansial sesuai ketentuan. Karena itu, Retno menegaskan, dari kajian mereka menyimpulkan pihak yayasan bertindak sewenang-wenang dan melawan hukum dengan melakukan PHK tanpa penjelasan, tanpa alasan, tanpa memberikan kesempatan pembelaan diri, tanpa surat pemberhentian, tanpa pesangon dan menyalahi prosedur.

Baca juga :  Kemendikbud-Pemprov DKI Kerjasama Pengembangan Keprofesian Guru

Ponpes Al-Zaytun yang berdiri 17 tahun yang lalu tersebut memiliki santri mencapai hampir 4000 orang dengan 345 guru dan karyawan hampir 1000 orang.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com