Pendidikan

Program Kemendikbud ‘Bagi-bagi’ Kuota Belajar Dinilai Kurang Tepat

ilustrasi

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menduga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tak banyak belajar dari program Kartu Prakerja dalam penerapan subsidi kuota belajar.

“Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak belajar dari apa yang sudah dilakukan. Seharusnya kalau belajar dari Kartu Prakerja yang dibatasi tidak banyak bermanfaat, seharusnya tidak terjadi di bantuan kuota ini,” katanya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (30/9/2020).

Diketahui, Kemendikbud memberikan subsidi kuota internet bagi siswa hingga mahasiswa. Bantuan kuota ini dibagi dua jenis, yakni kuota belajar dan kuota umum. Dalam kuota belajar, siswa hanya bisa mengakses situs dan aplikasi tertentu.

Sementara, kuota umum bisa dipakai tanpa batasan aplikasi atau situs. Hanya saja, jumlahnya jauh lebih kecil daripada jatah kuota belajar.

Baca juga :  Ada Kabar Baik untuk Guru Honorer

Ubaid mengatakan pembatasan jumlah aplikasi dan situs yang bisa diakses melalui kuota belajar ini justru akan membatasi pembelajaran.

Contohnya, jenjang perguruan tinggi. Dia menyebut aplikasi dan situs yang bisa diakses kuota belajar merupakan platform belajar untuk siswa pendidikan dasar dan menengah.

“Kebutuhan mahasiswa gimana mampu mengakses jurnal internasional? Sumber belajar mahasiswa kan pasti lebih luas. Gimana mereka bisa akses sumber belajar di luar saluran yang ditentukan pemerintah?” ujarnya.

Terpisah, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 52 Jakarta Timur Heru Purnomo mengamini kegiatan belajar sesungguhnya bukan hanya menggunakan platform belajar, konferensi video, dan WhatsApp.

Menurutnya, masih banyak sumber belajar yang umum dipakai di sekolahnya. Sayangnya, itu tidak bisa diakses kuota belajar.

Baca juga :  538 Guru PAUD di Pasuruan belum Sarjana
Advertisement

“Kami prediksi kuota umum tidak mencukupi. Perkiraan kami kuota umum itu kebutuhannya 20 sampai 25 Gigabyte. Karena kalau akses Youtube, buat tugas berupa video, itu satu jam bisa menyedot hampir 1 Gigabit,” ucapnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.

Heru, yang juga bagian dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) itu, menilai besaran kuota yang disamaratakan antara pendidikan dasar hingga menengah juga tidak masuk akal. Ia mengatakan pemakaian kuota siswa kelas 1 SD misalnya, tentu berbeda dengan siswa SMK.

Menurutnya, pembelajaran siswa SMK lebih banyak melakukan kegiatan belajar praktek. Dan ketika dilakukan secara daring, sarana yang dipakai tidak bisa dilakukan hanya dengan konferensi video dan aplikasi platform belajar.

“Siswa SMK enggak butuh penelusuran, misalnya menggunakan Quipper, Zenius. Siswa SMK itu kan butuhnya praktek. Dengan kondisi seperti itu, kami sampaikan perlu kuota umum diposisikan lebih banyak dibanding kuota belajar,” tambahnya.

Kemendikbud mencatat ada 27,3 juta orang yang menerima subsidi kuota bulan September. Jumlah bervariasi sesuai jenjang, yakni 20 Gigabyte untuk siswa PAUD, 35 Gigabyte untuk siswa SD sampai SMK, 42 Gigabyte untuk guru dan 50 Gigabyte untuk mahasiswa dan dosen.

Sebelumnya, Kartu Prakerja diluncurkan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Bentuknya, bantuan keuangan tunai dan pelatihan daring.

Program ini menuai polemik karena pelatihan itu hanya menggandeng aplikasi-aplikasi tertentu secara kurang transparan dengan biaya yang terbilang tinggi.

cnn

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com