Komunitas

SESMI Pusat: Kamus Sejarah Indonesia Tidak Dapat Digunakan Sebagai Pedoman Sejarah di Indonesia

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Sekaitan dengan beredarnya softcopy Kamus Sejarah Indonesia Jilid I (Nation Formation) dan Jilid II (Nation Building), Eksponen Serikat Sarjana Muslimin Indonesia (SESMI) Pusat menyatakan bahwa kamus tersebut tidak layak dijadikan rujukan bagi pendidikan sejarah perjuangan bangsa dan pelajar Indonesia.

SESMI menilai bahwa kamus yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah pada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, banyak berisi materi dan framing sejarah yang secara terstruktur dan sistematis telah menghilangkan peran dan tokoh perjuangan bangsa Indonesia terutama dari kalangan umat Islam.

“Seperti peran Nahdlatul Ulama dan Hadlratus Syaikh KH Mohammad Hasyim Asy’ari, yang jelas tercatat sebagai anggota BPUPK, Panitia Sembilan dan PPKI. Juga banyak tokoh umat Islam lain yang sudah diakui sebagai Pahlawan Nasional dan berperan konstruktif untuk menghadirkan dan membentuk Indonesia Merdeka juga tidak dimasukkan ke dalam kamus tersebut.” Tegas Koordinator Eksekutif Eksponen SESMI Pusat, Anwar MMSA.

Lanjutnya, beberapa tokoh penting lainnya yang tidak dicantumkan, di antaranya, KH Mas Mansoer yang merupakan mantan Ketua PB Muhammadiyah, Anggota BPUPKI. Juga ada pendiri MIAI Mr Syafruddin Prawiranegara yang merupakan tokoh Masyumi sekaligus pencetus dan pemimpin Pemerintahan Darurat RI (PDRI). Lalu Mohammad Natsir, tokoh Partai Masyumi sekaligus pencetus mosi integral yang menyelamatkan NKRI. Belum lagi Ir Djoeanda yang merupakan Guru Muhammadiyah yang berjasa dengan Resolusi Djoeanda menjadikan Indonesia menjadi betul-betul NKRI yang bercirikan Nusantara, dan lain sebagainya.

Baca juga :  SMK Butuh Praktek, Komisi X : Dana BOS SMK Tidak Sama Dengan SMA

Tidak ada nama Tengku M. Daud Bereuh. T. Daud Bereuh bersama para ulama seluruh Aceh pada 15 Oktober 1945 mengeluarkan MAKLUMAT PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), yang mendukung Republik Indonesia. Di masa agresi militer Belanda II tahun 1948-1949, T. Daud Bereuh adalah Gubernur Militer di Aceh.

Tidak ada nama Aruji Kartawinata, yang setelah Indonesia merdeka, diangkat menjadi Komandan BKR (Badan Keamanan Rakyat) Jawa Barat. Sebagaimana diketahui TKR (Tentara Keamanan Rakyat) Divisi III Jawa Barat ini merupakan cikal bakal Divisi Siliwangi. Divisi ini terkenal memiliki prestasi yang gemilang mempertahankan kemerdekaan. Bahkan hingga kini juga masih menjadi unit elit TNI AD.

Karir yang terbilang gemilang Arudji juga penah menjabat sebagai Menteri Muda Pertahanan pada kabinet Syahrir II. Pada tahun 1948, terdapat situasi yang mengharuskan TNI hijrah ke Yogyakarta akibat adanya perjanjian Renville. Arudji ditunjuk menjadi Ketua Panitia Hijrah TNI bertugas memindahkan tentara-tentara Republik Indonesia yang ada di pelosok.

“Aruji Kartawinata ini, di samping sebagai Tokoh PSII juga pendiri Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia(SEMMI).” Imbuh Anwar MMSA.

Baca juga :  Menanggapi Keberadaan BRIN, Begini Sikap SESMI Pusat

Begitu pula, di kamus ini tidak dimasukkan nama Bustamam tokoh TP (Tentara Pelajar) yang berjuang pada masa Perang Kemerdekaan di Sumatera bersama dengan Tengku Moh. Hassan, juga beliau tokoh PSII dan pendiri Serikat Sarjana Muslimin Indonesia (SESMI).

Selain menihilkan peran tokoh, kamus tersebut juga tidak mencantumkan peran berbagai lembaga pergerakan di era awal kemerdekaan. Seperti mengenai Jong Islamiten Bond dan Pemuda Muslimin Indonesia (Pemuda Muslim) yang berperan aktif dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 serta PANDU SIAP yang didirikan oleh H.Agus Salim tahun 1927.

“Padahal mereka semua punya peran yang sangat penting dan diakui dalam pembentukan bangsa ini, sesuai dengan judul kamus tersebut. Tapi justru malah tidak dimasukkan,” justru sejumlah pihak yang tercatat pernah memberontak dan memecah-belah bangsa Indonesia dimasukan ke dalam Kamus Sejarah Indonesia tersebut, penjelasan mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendapat porsi yang jauh lebih besar dibanding partai-partai lainnya atau Ormas Islam.

“Misalnya tokoh-tokoh sentral Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti Alimin, Semaun, Musso, Amir Syarifuddin, DN Aidit malah disebut. Bahkan, Bapak Komunis Asia Tenggara Henk Sneevliet yang sukses memecah belah Sarekat Islam menjadi putih dan merah justru dicantumkan, termasuk organisasinya, ISDV.” Urai Anwar.

Baca juga :  Menteri Muhadjir Ingin Penyelenggaraan Pendidikan Gelorakan Semangat Berkesenian

Tanyanya lagi, “Apakah peran mereka yang memecah belah perjuangan Bangsa dan memberontak terhadap Pemerintah Indonesia yang sah nampaknya lebih penting ,ketimbang peran tokoh-tokoh bangsa dari umat Islam yang telah menghadirkan Indonesia Merdeka dan mempertahakankan Indonesia Merdeka dengan NKRI-nya.”

Bagi SESMI, narasi yang dibangun dalam kedua jilid Kamus Sejarah Indonesia tersebut tidak sesuai dengan kenyataan sejarah, karena cenderung mengunggulkan organisasi tertentu dan mendiskreditkan organisasi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa naskah tersebut tidak layak menjadi rujukan para praktisi pendidikan dan pelajar Indonesia. Di luar itu, banyak kelemahan substansial dan redaksional yang harus dikoreksi dari konten Kamus Sejarah Indonesia tersebut.

Sejarah sebuah bangsa sangat penting untuk membangun peradaban di masa yang akan datang. Tidak ada satu bangsa yang menjadi besar tanpa memahami dan mempelajari sejarah perjuangan pendirinya. Karena itu, penulisan sejarah yang jujur merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa bangsa.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, Eksponen SESMI Pusat menuntut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menarik kembali naskah tersebut dan meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia atas kecerobohan dan kelalaian dalam penulisan kamus sejarah tersebut.

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com