Pendidikan

Surat Terbuka untuk Kadis Pendidikan Provinsi Sulsel

subarman salim

Oleh : Subarman Salim

Pak Kadis yang terhormat

Banyak kawan-kawan guru SMA/SMK begitu sumringah menerima SK peralihan ke provinsi. Alasan kegembiraan mereka terutama karena mereka bisa bernafas lega untuk tidak lagi terjebak dalam dinamika politik kabupaten.

Awam diketahui bersama jika setiap Pilkada dan Pemilu, para PNS dengan berbagai motif diarahkan untuk mendukung calon atau kelompok tertentu. Tidak ada yang berusaha membantah, mungkin mereka pikir itu bagian dari Tupoksi mereka mengabdi kepada atasannya.

Saya juga ingat, kelompok berbaju kuning yang diarahkan ke lapangan, sebagian besar adalah PNS, mereka bergembira, berteriak bersama, bernyanyi, dan mengeluk-elukkan ketua partai.

Pak Kadis yang terhormat…

Pernah bapak berbicara di sebuah media tentang nilai pakasi yang diterima guru SMA sederajat sama dengan jumlah yang bapak terima. Kawan-kawan banyak yang mengapresiasi kebijakan bapak yang terkesan membuang ego jabatan. Bapak mungkin ingin dikenal sebagai sosok yang dekat dan memahami bawahannya.

Tapi, kebijakan bapak dan apa yang bapak sampaikan, kenyataannya menimbulkan pertanyaan: semu ini untuk apa? Peralihan itu untuk apa? Bisakah guru-guru dan PNS dilepaskan dari bau politik?

Pak Kadis, bukankah kedengaran ganjal, aneh dan kesan terlalu birokratis kalau guru diharuskan dapat surat tugas Kepala Dinas hanya utk ikut kegiatan pelatihan, seminar atau workshop?

Paling banter, kalau kawan-kawan guru yang ikut pelatihan atau seminar mereka merogoh kocek sendiri, jika beruntung mereka dapat uang transportasi dari dana BOS. Tapi, kalau semua itu harus lewat meja bapak dulu baru bisa ikut kegiatan pelatihan dan pengembangan diri, ini sama saja dengan model baru pengekangan birokrat.

Surat edaran Pak Kadis dan Sekprov itu mengindikasikan bahwa ada komunikasi yang tidak berjalan baik antara Pemprov dan Pemerintah Pusat (Kementerian). Tapi, mengapa bawahan (guru-guru) yang bapak surati?

Urusan birokrasi selesaikan dengan cara-cara bijak dan tak usah libatkan bawahan. Bapak lah yang seharusnya yang berkonsultasi ke pihak kementerian, jika langkah-langkah yang mereka lakukan selama ini dianggap melangkahi kewenangan bapak.

Bapak mungkin belum tahu, beberapa guru di provinsi ini, juga rajin melakukan riset, banyak yang rajin menulis opini di media, bahkan beberapa diantaranya telah menulis buku (bukan hanya buku mata pelajaran). Dan diantara mereka, ada yang mendapatkan hibah dari kementerian untuk melakukan riset lokal penulisan buku.

Bukankah ini sebuah indikator kualitas? Bukankah seharusnya itu yang didukung? Bukankah seharusnya bapak membuka lebar-lebar kesempatan kepada mereka yang ingin mengembangkan diri? Ataukah bapak ingin mereka semua terlena dengan tunjangan sertifikasi yang masih diragukan efeknya terhadap kualitas pembelajaran?

Pak Kadis, tugas kita adalah sama, yang berbeda hanya pekerjaan dan gaji.

Salam,
Dari kami pemerhati pendidikan

Baca juga :  Unhas akan Kukuhkan 3 Guru Besar, 2 Bersaudara Kandung, Djusman AR : Selamat !

[NHN]

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top