EDUNEWS

Polemik Legalisasi Kartu Keluarga untuk PPDB, ini tanggapan Forma APB Unhas

Riswanto MR

 

MAKASSAR, EDUNEWS.ID-Sejak diberlakukan 3 hari lalu, kebijakan legalisasi Kartu Keluarga (KK) untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK  justru menuai polemik. Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap menyengsarakan calon siswa dan orang tuanya.

Akibatnya Dinas Pendidikan Sulsel memilih untuk menganulir kebijakan tersebut. Namun, tidak sampai disitu, pembatalan ini justru memunculkan konflik antar SKPD terkait dalam tubuh Pemprov Sulsel.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Mahasiswa APB Fisip Unhas Riswanto MR menuturkan bahwa Kebijakan Legalisasi KK untuk PPDB SMA/SMK perlu kajian mendalam. Hal tersebut dibutuhkan agar sebuah kebijakan publik tidak melahirkan masalah baru.

“Sebuah kebijakan perlu difikirkan secara matang. Kebijakan publik diharapkan mampu menyelesaikan masalah publik, bukan malah menimbulkan persoalan. Pemprov Sulsel perlu memikirkan ulang soal legalisasi KK ini.” Ucap Riswanto MR saat ditemui di Hotel Grand Clarion Makassar, Sabtu, (24/06/2018)

Riswanto MR menambahkan, kasus yang terjadi tidak perlu dibesarkan. Apa yang dikhawatirkan dalam proses penerimaan siswa baru SMA/SMK terkait dihindarinya data fiktif dari calon siswa tidak perlu terlalu dirisaukan. Itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di tubuh Pemprov Sulsel.

“Saya rasa apa yang terjadi pada Disdukcapil di berbagai daerah, seperti antrian yang membuat beberapa masyarakat akhirnya berdesak-desakan tak perlu dibesarkan. Disdik telah menganulir kebijakan itu dan saya fikir itu adalah respon yang tepat,” tambahnya.

Terkait dengan konflik antar Disdik dan Disdukcapil, Mahasiswa Pascasarjana Fisip Unhas ini menyarakankan agar kedua SKPD segera duduk bersama. 

Menurutnya, konflik pada sebuah kebijakan yang di dalamnya terdapat kolaborasi antar instansi adalah keniscayaan. Namun, bukan tidak mungkin konflik sektoral bisa diminimalisir jika saja koordinasi dan komitmen antar institusi terjalin dengan baik.

“Saya berharap Disdik dan Disdukcapil dapat duduk bersama membicarakan pokok persoalan. Ini hanya persoalan miss communication, saya harap koordinasi antar keduanya lebih diintensifkan. Tak perlu saling menyalahkan,” ujarnya.

Tokoh pemuda sekaligus Ketua Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Sulsel ini juga mengajak para tokoh pendidikan untuk bersama-sama mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut bisa terwujud jika kebijakan pendidikan kita tepat sasaran.

“Masih banyak masalah pendidikan di Sulawesi Selatan, terutama akses dan fasilitasnya. Lebih baik Pemerintah dan tokoh-tokoh pemerhati pendidikan di Sulsel fokus menyelesaikan itu” pungkasnya.

Facebook Comments

Most Popular

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!