Hukum

BEM USI Minta Pilkada Siantar Jangan ‘Tertunda’ Lagi

SIANTAR, EDUNEWS.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Simalungun (BEM USI) ternyata tak ambil diam dalam menentukan serta memperhatikan persoalan di Kota Siantar, seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang selalu ‘tertunda’.

Ini sebagai salah satu kontrol dalam kehidupan bermasyarakat, serta adanya Motto Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satu diantaranya menyebutkan pengabdian terhadap mayarakat.

Wakil Ketua BEM USI, Berto Purba mengatakan, mahasiswa/I sebagai salah satu penyumbang suara, meminta agar Pilkada harus berlangsung dalam tahun ini.

“Jangan ada lagi kata penundaan hingga sampai tahun 2018, seperti yang santer terdengar dalam pemberitaan di Kota Siantar,” ucapnya, Jumat (15/7/2016).

Menilik sedikit persoalan antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan salah satu pasangan hingga terbawa dalam urusan pengadilan, Berto menilai ini membuat Siantar seakan kaku dalam berpolitik. Dampaknya membuat banyak kalangan merasa dirugikan serta beberapa kebijkan yang bersifat ‘ompong’.

Baca juga :  Sandiaga Uno Prihatin Proyek Air Bersih di Palu Dikorupsi

“Saat ini kan, KPUD Siantar ingin sekali membuat sebuah putaran yang sangat lama dalam mengambil kebijakan. Kita sudah melihat ada sebuah titik terang dengan keputusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan yang menguatkan putusan PTUN Medan terkait Pilkada Siantar.

“Namun kenapa KPUD Siantar justru ingin melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan itu, apakah ingin menegakan hukum serta mengorbankan beberapa peraturan untuk mendapat sebuah kemenangan,” ucap Berto.

Sambungnya, kalau mengunakan budaya Timur serta motto Kota Siantar ‘Sapangambei Manoktok Hitei’ yang berarti mari bersatu dan bergotong royong untuk sebuah kemajuan dinilai sudah terlihat mundur dan hilang.

Advertisement

“Hal itu terlihat, karena DPRD Siantar hanya diam serta sebagai penonton dalam pertarungan ini, bukan membuat sebuah upaya mediasi untuk mengambil jalan tengah. Seperti upaya perdamaian, sehingga tidak berlanjut ke hukum. Sebaliknya DPRD Siantar, malah sibuk mengurus tender parkir, retribusi pasar dan kunjungan kerja (kunker) ke daerah lain”

“Desakan DPRD Siantar membuat sebuah mediasi, merupakan upaya seperti upaya hukum adat yang masi tetap berjaLan tanpa ada sebuah kekuatan. Ini untuk kebersamaan dalam artian gotong royong memecahkan masalah dan memberikan solusi,” ungkapnya.

Berto menambahkan, BEM USI meminta agar diadakan acara mimbar bebas melibatkan DPRD bersama Penjabat (Pj) Wali Kota, KPUD Siantar dan pasangan calon (paslon) disaksikan seluruh masyarakat baik secara media dan langsung. Tujuannya bersama – sama membuat sebuah keputusan untuk mengadakan pilkada.

“Memang nya Siantar ini hanya milik KPUD Siantar dan para paslon, maka seenaknya saja menentukan menghentikan pilkada. Bagaimana jika warga meminta agar calon yang bukan asli penduduk Siantar digugurkan saja,” paparnya dan menambahkan pihaknya akan meminta mundur sebagai pemilih di Pilkada Siantar.

[Berto Purba]

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com