Pendidikan

DPR Minta Rekrutmen Kepsek Jangan Disamakan dengan Mutasi PNS Biasa

 

 

PALANGKA RAYA, EDUNEWS.ID – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan agar proses seleksi Kepala Sekolah (Kepsek) dilakukan melalui assessment atau penilaian. Hal besar semacam ini harus diperhatikan, supaya dalam perjalananya rekrutmen yang dilakukan tidak asal-asalan.

Ketua Komisi C, Syamsul Hadi menyebutkan, rekrutmen Kepsek melalui assessment bertujuan agar sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan punya kualitas tinggi. Dengan demikian, pengelolaan sekolah semakin optimal dan mutu pendidikan mengalami peningkatan.

“Sebetulnya perekrutan dan pengangkatan seorang guru menjadi Kepala Sekolah tidak bisa disamakan dengan mutasi aparatur sipil negara (ASN) biasa karena ada landasan hukum sendiri yang telah mengaturnya,” ucapnya.

Ia menyebutkan, dasar assessment dalam perekrutan Kepsek sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

Baca juga :  PPDB, Disdik Lakukan Pemantauan Secara Online

“Aturan tersebut sangat jelas mengatur mekanisme maupun tahapan perekrutan Kepala Sekolah. Ini harus diperhatikan Pemerintah di Kalteng ini,” jelasnya.

Dengan demikian, sejumlah tahapan pada proses perekrutan harus diperhatikan secara serius. Mulai dari seleksi dan nilai kredit yang telah dikumpulkan seorang guru selama mengajar.

Sistem ini, kata Syamsul, wajib dilakukan agar pengelolaan dan mutu pendidikan dapat berjalan dengan optimal.

“Kalau sistem prekrutannya memenuhi ketentuan, maka Kepsek yang dihasilkan juga punya mutu dan pendidikan di Kalteng semakin baik pula,” katanya.

Politisi PPP ini menambahkan, Komisi C sendiri berencana mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan pihak terkait untuk membahas sejumlah permasalahan pendidikan, khususnya penyabaran guru dan pengangkatan Kepala Sekolah.

Baca juga :  Muhadjir Minta Dukungan Soal Full Day School, Pesantren Menolak

“Sekarang ini kan wewenang SMA dan sederajat, berada di Pemprov Kalteng. Kita ingin mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan Kepala Sekolah yang baru-baru ini dilakukan Pemprov,” ucapnya.

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!