Regulasi

KSPSI : Pemerintah Ngurus TKI Kayak Pedagang Orang

Wakil Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Wakil Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat mengatakan cara pemerintah menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama ini tidak ubahnya seperti pedagang orang tetapi berlogo Garuda. Karenanya saat itu Ia berkomitmen agar keburukan yang telah mapan puluhan tahun itu harus dirombak total.

Jumhur mengatakan, sejarah kelembagaan pemerintah dalam urusan TKI, pada awal 80-an hingga awal tahun 90-an ketika urusan TKI masih sedikit dan masalahnya sederhana dirasa cukup digawangi oleh pejabat Eselon IV di Departemen Tenaga Kerja. Kemudian pada tahun 1993 saat jumlah TKI semakin meningkat dibentuklah Direktorat Ekspor Jasa setingkat Eselon II di Departemen Tenaga Kerja dan Eselon III di daerah-daerah.

Baca juga :  Maraknya Radikalisme di Kampus, Pemerintah Harap Permenristekdikti 55/2018 Terealisasi Tahun ini

“Selanjutnya, ketika masalah TKI semakin banyak baik karena jumlahnya semakin melimpah dan kasusnya semakin beragam, maka pada tahun 2001 dibentuklah Ditjend Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri setingkat Eselon I di Departemen Tenaga Kerja,” beber  Jumhur dalam siaran persnya, Rabu (29/3/2017).

Ternyata, kata Jumhur, kelembagaan Ditjend ini masih kewalahan mengurus jumlah TKI yang semakin meningkat. Jumlah negara tujuan semakin banyak dan tingkat permasalahan semakin kompleks di sertai dengan semakin maraknya kejahatan perdagangan dan penyelundupan manusia.

“Karenanya saat Megawati menjadi Presiden membentuk UU No. 39 tahun 2004 yang isinya antara lain bahwa urusan TKI dikelola oleh Badan khusus di bawah Presiden dengan nama BNP2TKI di mana para pejabatnya terdiri dari berbagai unsur Kementerian lain seperti wakil dari Keimigrasian, Kemenkes, Kemenlu, Kemendagri dan sebagainya termasuk unsur Kepolisian agar koordinasinya semakin kokoh dan menghilangkan ego sektoral,” kata Jumhur.

Baca juga :  BNP2TKI Mengaku All Out Tangani Kasus TKI Zaini Mirsin

Bila sekarang Pemerintah akan menjadikan Badan yang mengurus TKI dikembalikan di bawah Menteri Tenaga Kerja, Jumhur menuturkan bahwa hal tersebut merupakan penyangkalan terhadap realitas dan sejarah.

“Ini berbahasya karena daya dukung manajemen yang pasti tidak sebanding dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat dipastikan TKI akan menjadi korban,” katanya.

Jumhur mengatakan, menyederhanakan manajemen, bukan berarti menghilangkan aturan-aturan yang bisa jadi sangat penting bagi perlindungan TKI. Bila kebijakan perlindungan tidak diikat dalam suatu undang-undang tetapi diserahkan ‘semau’ pemerintah, maka ini akan menjadi tahap awal dari maraknya perdagangan manusia.

“Dengan alasan-alasan itulah, maka usulan pemerintah menjadikan badan yang mengurus TKI cukup di bawah Menteri Tenaga Kerja. Jelas sebagai suatu kemunduran dan karenanya harus ditolak DPR. Sebaliknya, DPR justru harus memperkuat peran Badan yang mengurus TKI seperti apa yang pernah menjadi wacana luas agar Badan tersebut seperti yang ada di Filipina POEA (Philippines Overseas Employment Administration) yang memiliki wewenang penuh dalam menyelenggarakan tenaga kerja luar negeri,” kata Jumhur yang juga mantan Kepala BNP2TKI ini.

Baca juga :  Sebanyak 167 TKI Terancam Hukuman Mati

EDUNEWS.ID

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com