Regulasi

Masyarakat Pemantau Film Kritik Rancangan Peraturan Mendikbud

MAKASSAR, EDUNEWS.id – Masyarakat Pemantau Film (MPF) Makassar menyikapi rancangan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI tentang pengutamaan dan perlindungan terhadap film Indonesia dan insan film.

Mencermati rancangan yang dibuat, ada beberapa poin penting yang perlu dievaluasi. MPF menilai ada sejumlah poin yang bukannya memberi perlindungan terhadap film Indonesia, sebaliknya bisa membunuh film nasional itu sendiri.

Ketua MPF Makassar, Iwan Azis, di Pizza Ria Cafe Makassar, Minggu (26/6/2016) mengatakan, poin fatal yang dimaksud MPF, antara lain adalah pasal 7 poin 3 a sampai e.

Dengan bunyi poin di dalamnya, yaitu pertama, film yang mencapai perolehan penonton sekurang-kurangnya 35 persen dari total kapasitas kursi penonton per pertunjukan di sebuah bioskop wajib dilanjutkan penayangannya.

Kedua, film yang mendapat perolehan penonton antara 15 persen dan 35 persen dapat dikurangi jam pertunjukannya. ketiga, film yang mendapat perolehan penonton lebih dari 15 persen pada hari pertama dilanjutkan pada penayangan hari kedua. Keempat, batas perolehan penonton pada hari kedua mengikuti ketentuan seperti yang dimaksud pada poin 1 dan 2. Kelima, film yang peroleh penontonnya tidak mencapai 15 persen penayangan hari pertama, maka dapat langsung diturunkan.

Baca juga :  Mendikbud Resmikan Museum Tubuh di Kota Batu

Iwan mengatakan, menurut kajian MPF poin tersebut sangat berbahaya karena dapat merugikan Production House (PH) dan Insan Film. Dengan hitungan sebuah layar dengan 200 kursi dikali lima show sehari berarti total 1.000 kursi. Jika aturan minimal 35 persen berarti harus terpenuhi 350 penonton per hari.

“Poin ini jelas diusulkan pihak-pihak yang tidak menginginkan film nasional bertahan dilayar lebar. MPF melihat ada gaya-gaya jaman dahulu dimana pemerintah telah membuat peraturan yang fatal, sehingga banyak bioskop konvensional gulung tikar dan susah untuk berkembang kembali,” terangnya.

Untuk itu, MPF meminta Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan jajaran terkait untuk melakukan evaluasi pada rancangan UU.

Baca juga :  Banyak yang Mengundurkan Diri, Kemendikbud : Mereka Gagal Paham

Adapun, tuntutan MPF, yaitu meminta kepada pemerintah untuk membentuk satu wadah dibawah naungan perintah seperti PT Perfin di tahun 90-an. Dimana badan ini menjamin dan mendukung permintaan pemerintah untuki produksi film nasional sehingga ada jaminan wajib tayang kepada pemilik gedung (bioskop).

PH dan produser juga tak perlu lagi meminta jadwal kepada pemilik bioskop karena sudah diatur oleh PT Perfin.
Kedua, MPF meninta menambah poin bahwa film nasional harus wajib putar minimum empat hari menembus weekends (sabtu dan minggu) dan setelah itu baru bisa di evaluasi perolehan penontonnya.
MPF menyampaikan saat ini produksi film nasional terancam bangkrut dengan tidak adanya perlindungan tata edar film Indonesia.

Baca juga :  Satgas AMP : Menteri Muhajir Salah Prioritas!

Sebagaimana kejadian runtuhnya bioskop-bioskop konvensional akibat tidak adanya campur tangan pemerintah. Belajar dari pengalaman tersebut pemerintah jangan mengulangi lagi kesalahan yang sama.

“Untuk itu, MPF dengan tegas menolak angka minimum 35 persen. Angka tersebut terlalu tinggi untuk penonton Indonesia saat ini. Usulan jumlah penonton yang ideal adalah per hari minimum 80 orang dan setiap film wajib tayang empat hari berturut-turut,” ujarnya.

Iwan mengungkapkan, permintaannya kepada pemerintah untuk mengevaluasi bioskop- bioskop yang bertindak atau memiliki mata rantai sebagai distributor Film impor.

[RakSul]

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!