Regulasi

Pemerintah Kembangkan Sistem Perkuliahan Jarak Jauh Berbasis IT

Ilustrasi

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemerintah tengah mengembangkan sistem perkuliahan jarak jauh berbasis teknologi informasi. Secara teknis, kuliah dapat dilakukan secara online, minim jumlah tatap muka di kelas.

Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir mengatakan, kebutuhan akan kuliah berbasis teknologi tidak dapat lagi dihindari. Seiring dengan berkembangya kemajuan teknologi, membuat batasan antar negara pun semakin tidak menjadi kendala.

Untuk itu, Kemristekdikti tengah merancang sebuah sistem perkuliahan yang memungkinkam mahasiswa Indonesia dapat kuliah di kampus-kampus ternama di luar negeri 3tanpa harus datang ke negara asal kampus tersebut berada.

“Kita sudah mendapatkan sejumlah tawaran, salah satunya dari University of California, Los Angeles (UCLA). Dengan sistem perkuliahan mereka itu, kita tidak harus datang ke Amerika,” kata mantan Rektor Universitas Diponegoro ini.

Baca juga :  Ketidaksiapan Orang Tua Siswa Menerima Pola Pendidikan Di Sekolah

Sistem serupa, kata Nasir, sudah dikembangkan di Amerika. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang mengaji dan membuka kemungkinan agar sistem kuliah online tersebut bisa diakui juga di Indonesia.

“Maka akan kita siapkan payung hukumnya juga, agar sistem perkuliahan seperti ini dapat diakui,” ungkapnya.

Nasir mengatakan, sampai hari ini Universitas Terbuka menjadi salah satu penyelenggara kuliah jarak jauh berbasis teknologi informasi di Indonesia. Meski nantinya sistem tersebut diberlakukan, namun belum tentu semua kampus dapat menggelar kuliah jarak jauh.

“Syarat-syaratnya harus dipenuhi, tidak bisa sembarangan menggelar kuliah jarak jauh, izin tetap ada di Kementerian,” ungkapnya.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi, menurut Nasir, adalah kesiapan infrastruktur.

Baca juga :  Abdul Mu'ti: Akreditasi Sekolah Relevan dengan Moratorium Ujian Nasional

“Intinya dengan sistem kuliah berbasis teknologi informasi, maka pendidikan tinggi juga akan semakin mudah dijangkau, mulai dari Aceh sampai Papua,” tegas dia.

Pengamat pendidikan tinggi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Djoko Santoso mengatakan bahwa sistem pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya sudah lama dan juga diperbolehkan oleh Undang-undang. Namun dalam penyelenggaraannya memang harus memenuhi sejumlah persyaratan dan mendapat izin dari Kementerian.

“Sejak zaman saya menjadi Dirjen Pendidikan Tinggi juga sudah dimulai, namun memang tidak bisa sembarangan digelar, pemerintah harus hati-hati,” ungkapnya.

Metode perkuliahan yang bertumpu pada sistem teknologi informasi ini secara infrastruktur memang memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Namun kata mantan Rektor ITB ini, yang paling penting adalah menyiapkan sikap mental, dan etika peserta kuliah jarak jauh. Terlebih lagi jika pemerintah akan secara serius bekerjasama dengan kampus-kampus ternama di luar negeri.

Baca juga :  Seleksi Mandiri, Kemenristekdikti Minta PTN Gunakan Hasil SBMPTN

“Setahu saya di sana memang diperbolehkan ikut pelajaran jarak jauh, tapi syaratnya ketat sekali, butuh keseriusan kita sebagai peserta, mereka tidak main-main dalam menggelar kuliah jarak jauh. Apakah secara sikap dan etik kita sudah siap, itu pertanyaannya,” tegas Djoko.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!