Regulasi

Pemerintah Refomulasi Dana Riset

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti ) M Nasir

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mereformulasi skema pendanaan penelitian di perguruan tinggi. Hal tersebut dilakukan agar peneliti fokus pada hasil penelitian, bukan sibuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

Menristekdikti M Nasir menuturkan, reformulasi skema pendanaan bersandar pada beberapa kebijakan baru terkait penyelenggaraan pendanaan penelitian. Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/ 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017, Permenristekdikti Nomor 42/ 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

“Permenristekdikti Nomor 69/2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran dan Keputusan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 42/E/KPT/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi,” jelasnya, Senin (1/3/2017).

Baca juga :  Pemerintah Siapkan Aturan Kuliah Jarak jauh

Ia mengatakan, reformulasi menjadi sangat penting karena pemerintah ingin meningkatkan produktivitas penelitian, meningkatkan efektivitas pengelolaan penelitian, dan meningkatkan kinerja penelitian.

“Hal ini guna mendorong riset yang berorientasi inovasi dan invensi. Selama ini riset memang berbasis pada aktifitas, banyak peneliti di perguruan tinggi yang menggugat tentang kesulitan mempertanggungjawabkan keuangan. Lalu saya meminta pada Menteri Keuangan supaya riset jangan berbasis pada aktivitas namun pada hasil atau out put. Berapa total cost yang harus pemerintah keluarkan untuk penelitian, lalu di mana impact-nya untuk masyarakat? Itu harus dilihat. Ternyata banyak perguruan tinggi yang punya invensi dan inovasi yang cukup baik dan ini akan kita dorong terus,” ujar Nasir.

Baca juga :  Nasir Minta Perguruan Tinggi Berinovasi
Advertisement

Ia menjelaskan, reformulasi juga ditujukan untuk meningkatkan pencapaian kekayaan intelektual atau paten, dan purwarupa. Menurut dia, perguruan tinggi akan diberikan kewenangan lebih luas dalam pengelolaan penelitian. Dengan skema penelitian tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya daya saing dan meningkatkan angka partisipasi dosen dalam penelitian.

“Syarat penelitian yang diusulkan harus berbasis Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian di masing-masing Perguruan Tinggi. Skema yang didesentralisasikan terdiri dari beberapa kategori, yaitu Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT), Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT); dan Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT),” ujarnya.

Nasir menyatakan, tahun ini merupakan tahun pertama riset berbasis hasil. Menurut dia, tema-tema dalam skema riset dan pengabdian kepada masyarakat juga harus berbasis kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang merupakan arah kebijakan riset pada tingkat nasional dan menjadi prioritas dalam program pemerintah.

“Jika dalam skema ini terdapat beberapa ketidaksempurnaan maka akan terus menerus diperbaiki,” katanya.

PR | EDUNEWS.ID

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com