Regulasi

Pemprov Punya Kewenangan Lakukan Pembinaan Pendidikan Dasar

PADANG, EDUNEWS.ID – Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Hubungan Pusat dan Daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), James Modouw mengatakan pemerintah provinsi dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tegas membagi kewenangan penyelenggaraan pendidikan di daerah, di mana pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pendidikan menengah. Namun ketentuan itu tidak berarti menghilangkan campur tangan Pemerintah Provinsi terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar,” kata James Modouw, di Padang, Selasa (28/2/2017).

James Modouw menambahkan, berdasarkan pasal 7 UU nomor 23 tahun 2014, yang menyatakan pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah oleh daerah. Sedangkan pemerintah provinsi adalah wakil dari pemerintah pusat di daerah dalam menjalankan dan mengontrol kebijakan-kebijakan.. Dengan demikian, pemerintah provinsi berhak campur tangan dalam penyelenggaraan urusan di daerah dalam bentuk ugas pembantuan.

Baca juga :  Jokowi Belum Perintahkan Muhadjir Cabut Kebijakan Sekolah Lima Hari

Terkait pembagian kewenangan, James menjelaskan pendidikan dasar memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, karena pendidikan dasar adalah komponen paling dasar dalam rangka penguatan kapasitas manusia, terutama pada aspek moral dan literasi dasar. Sedangkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi bertujuan meningkatkan kualitas daya saing manusia dalam masyarakat global yang menjadi urusan pemerintah pusat.

EDUNEWS.ID

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com