Regulasi

Pengalihan Kewenangan SMA/SMK, DPR Nilai Perlu Ada Terobosan Pelaksanaan UU Pemda

 

 

BOJONEGORO, EDUNEWS.ID – Anggota Komisi X DPR Ridwan Hisjam menekankan, perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Khususnya, pada pengaturan terkait pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi.

Pasalnya, regulasi yang mulai diberlakukan tahun 2016 lalu, dinilai menimbulkan sejumlah permasalahan. Dari temuan Ridwan di lapangan, ada kekhatiran dengan pengalihan kewenangan itu menyebabkan kualitas anak didik menjadi turun. Mengingat, minimnya anggaran yang dimiliki provinsi, menyebabkan pembiayaan kepada pendidikan menengah menjadi tidak maksimal.

“Kami sudah mendapatkan masukan dari Bupati Bojonegoro, terobosan itu adalah kabupaten atau kota tetap dapat menggunakan anggarannya untuk menyejahterakan warganya dan meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan menengah. Jadi bantuan diberikan bukan untuk sekolahnya, tapi untuk anak didiknya,” kata Ridwan baru-baru ini.

Baca juga :  Menristekdikti : Kami tidak Pernah Toleran Ijazah Bodong

Politisi Golkar itu menilai, terobosan ini perlu mendapat regulasi atau kesepakatan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Dalam Negeri, agar diterapkan di seluruh Indonesia.

“Mekanisme seperti ini tidak menyalahi regulasi di UU nomor 23 tahun 2014. Terobosan ini cukup baik, dan akan kita sampaikan kepada Mendikbud,” imbuh politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com