Regulasi

Perda Tentang Pendidikan Dicabut, Komisi II Panggil Mendagri

JAKARTA, EDUNEWS.id – Terkait dengan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan, Komisi II DPR RI berencana akan memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II dari fraksi PKS, Al Muzammil Yusuf. Ia mempertanyakan alasan Mendagri melakukan Perda bidang pendidikan.

“Raker dengan Mendagri kira-kira tanggal 17 Juli yang akan datang, pembahasan tentang pencabutan perda di bidang pendidikan,” tutur Al Muzzamil, Ahad (26/6/2016).

Ia menambahkan, DPR RI sudah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan ‘perlawanan’ secara hukum atas pencabutan Perda dibidang pendidikan.

“Kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melawan Pemerintah Pusat atas pencabutan Perda pendidikan tersebut. Selain itu, kami DPR akan ikut mengkaji dan memantau proses yang dilakukan oleh Pemda.Komisi II akan mempertanyakan langsung pada Mendagri atas kebijakan tersebut pada rapat kerja nanti,” tegas Al Muzammil.

Baca juga :  DPR Sambut baik Rencana Dana Abadi Pendidikan

Ia juga menuturkan bahwa Mendagri sudah menyanggupi untuk memberi jawaban soal pencabutan Perda-perda tersebut.

DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi atas kebijakan yang dilakukan Mendagri. Sebab fungsi DPR itu dijamin oleh Konstitusi. Perda termasuk dalam tata urutan Perundang-undangan. Jadi, pembatalan Perda yang dilakukan pemerintah pusat ini menjadi alasan DPR melakukan dua kewenangan tersebut.

“Pemerintah Daerah dan DPRD silakan jalankan tugas, hak dan kewenangan mereka dijamin UU dan Konstitusi,” tutup Al Muzammil

Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa Mendagri mencabut sejumlah Perda yang dinilai menghambat investasi, retribusi dan birokrasi.

Perda pendidikan yang ikut dihapus Mendagri Tjahjo Kumolo antara lain, Perda Nomor 14 tahun 2003 Kabupaten Nias Sumatera Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Nomor 4 tahun 2010 Kepulauan Riau tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam, Perda Nomor 5 tahun 2014 Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat tentang Pendidikan Gratis.

Baca juga :  Dirjen Belmawa : Kualitas Perguruan Tinggi Meningkat Karena Program Bidikmisi

[IndraAbdilla]

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!