Regulasi

Permendikbud Komite Sekolah Dinilai Belum Mampu Berantas Pungli

ILUSTRASI

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 75 tahun2016 tentang Komite Sekolah dianggap belum cukup untuk memberantas praktik pungutan liar di sekolah. Aturan yang ditetapkan pada 30 Desember 2016 itu juga kontradiktif dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) menilai Permendikbud nomor 75 tahun 2016 masih perlu direvisi. Salah satu alasannya, aturan tersebut hanya menggeser perilaku pungutan yang biasanya dilakukan Komite Sekolah menjadi oleh sekolah, terutama untuk jenjang SMA/SMK. Pasalnya, dalam PP nomor 48 tahun 2008 komite sekolah masih diperbolehkan melakukan pungutan.

“Besar kemungkinan pungutan ini akan diambil alih oleh pihak sekolah (kepala sekolah, guru dan bendahara). Hal ini terjadi karena selama ini sekolah terutama pada jenjang menengah mengandalkan dana pungutan Komite Sekolah untuk membiayai berbagai program dan kegiatannya,” ucap Koordinator KMSTP Febri Hendri.

Baca juga :  SMA/SMK Dikelola Pemprov, Tunjangan Profesi Guru di Jabar Jadi Rp 600 ribu per bulan

Menurut dia, jika Komite Sekolah dilarang menarik pungutan maka pihak sekolah yang akan menarik pungutan tersebut dari peserta didik atau orang tua murid. Pasalnya, hingga saat ini belum ada aturan perundang-undangan yang melarang pihak sekolah dijenjang pendidikan menengah menarik pungutan dari orang tua murid.

Advertisement

“Aturan pelarangan pungutan hanya ada bagi jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dimana pihak sekolah dan Komite Sekolah dilarang melakukan hal tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, KMSTP merekomendasikan delapan saran agar Mendikbud merevisi aturannya. Di antaranya yakni revitalisasi Komite Sekolah difokuskan pada penguatan kewenangan Komite Sekolah dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan kinerja serta anggaran sekolah. Sekolah juga perlu membuat perencanaan detail apa yang akan dilakukan sekolah selama satu tahun ke depan.

“Detail sampai kegiatan dan barang/jasa apa yang mau dibeli. berdasarkan rencana itu, baru ditetapkan besarnya bantuan dan sumbangan. Perencanaan ini, selain dibuat bersama Komite Sekolah, hasilnya harus diumumkan lewat website yang dibangun oleh pemda, atau minimal oleh sekolah di mana orang tua bisa mengaksesnya,” katanya.

 

Sumber : Pikiran Rakyat

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com