Pendidikan

PGRI : Guru Terlalu Dibebani Tugas Administratif

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) memprotes penghapusan tunjangan fungsional bagi tak kurang dari 100.000 guru yang belum lulus sertifikasi.

Tunjangan sebesar Rp 250.000 per bulan itu dihapus karena pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 74 tahun 2008 tentang Guru menjadi PP nomor 19 tahun 2017.

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, setidaknya ada tiga pasal, yakni pasal 19, 20, 21 pada PP 74/2008 yang dihapus dalam PP 19/2017. Ketiga pasal tersebut membahas tentang Tunjangan Progfesi Guru (TPG), yang di dalamnya termasuk tunjangan fungsional.

Advertisement

Selain penghapusan tunjangan fungsional, Unifah juga menilai selama ini guru terlalu dibebani oleh tugas administratif seperti mengikuti ujian untuk mendapatkan TPG. Menurut dia, program penguatan pendidikan karakter (PPK) yang digulirkan Kemendikbud akan berjalan lancar selama hak-hak guru tak ada yang terserabut.

“PGRI terus berusaha membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru,” ucapnya, Jum’at (14/7/2017).

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com