Kampus

Sebanyak 234 PTS Masuk Kategori Tak Berkualitas

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti ) M Nasir

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Asosisasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) berharap pemerintah tidak menyamaratakan kualitas perguruan tinggi swasta. Pasalnya, dari sekitar 4.300 hanya sebanyak 243 PTS yang masuk dalam kategori tidak berkualitas. Sebanyak 243 perguruan tinggi swasta tersebut bermasalah karena menggelar kelas jarak jauh dengan proses perkuliahan yang tidak jelas.

Ketua Aptisi, Budi Djatmiko, menyatakan bahwa peran perguruan tinggi swasta (PTS) dan perguruan tinggi negeri (PTN) sama-sama strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Namun, selama ini, pemerintah memberikan perlakuan dan fasilitas berbeda antara PTS dan PTN. Ia mencontohkan, pemerintah jarang sekali memberi kesempatan dan bantuan kepada PTS untuk meningkatkan jumlah dan kualitas dosennya.

Baca juga :  Terlalu Banyak Wacana, Anang Minta Mendikbud Fokus Tuntaskan Persoalan Guru

“PTS yang bermasalah itu kan tidak ada 5 persen dari total jumlah PTS. Terus sekarang digeneralisasi seolah PTS itu (semua) bermasalah. Padahal, PTN yang bermasalah kan sudah tahu kan, banyak yang abal-abal juga tapi tidak dipermasalahkan. Artinya, kalau bicara kualitas PTS juga ingin berkualitas. tapi kami ini kan terbatas dengan anggaran dan sumber daya manusia,” ucap Budi usai mengikuti rapat kerja bersama Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti ) M Nasir di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Ia menyatakan, salah satu kendala untuk meningkatkan kualitas PTS adalah jumlah dosen yang sangat kurang. Menurut dia, rasio dosen dan mahasiswa PTS sekitar 1:70, komposisi itu sangat tidak ideal. Untuk beberapa PTS bahkan rasionya mencapai satu dosen harus mengajar sebanyak 100 mahasiswa. Rasio yang tidak ideal itu terjadi karena sektar 37.000 dari total 270.000 dosen PTS masih berstatus S1.

Baca juga :  Kemendikbud Soroti Pakta Integritas Mahasiswa UI
Advertisement

“Pada intinya, kami mendukung pemerintah agar perguruan tinggi ini berkualitas. Tapi tolong beri juga kami kesempatan untuk berkualias, hilangkan dikotomi PTN dan PTS. Kalau kami di PTS ini kekurangan dosen, misalnya untuk jurusan kebidanan dan teknik, itu kan dosennya masih ada yang S1, dosennya tidak semua bisa mengajar karena belum S2. Jadi tolong dong dipinjamkan dosen S2 dari PTS agar kami bisa mengajar,” ujarnya.

Ia mengatakan, Aptisi hingga saat ini masih memegang komitmen untuk memantau kinerja PTS yang bermasalah. Namun, ucap Budi, pemerintah juga harus bantu memberikan solusi atas masalah dan kendala yang dihadapi PTS. “Jangan hanya menuntuk kami berkualitas. Memang kami mengakui ada PTS yang nakal dengan membuka kelas jauh dan prosesnya gak jelas. Tadi pak menteri meminta kami untuk menutupnya, sesuai dengan pakta integritas dan kami akan lakukan itu. Aptisi akan mengusulkan PTS yang membuka kelas jauh dan prosesnya yang tidak jelas untuk ditutup karena kami bertanggungjawab kepada pemerintah,” ujarnya.

M Nasir mengatakan, pemerintah telah menyiapkan program untuk memenuhi kekurangan dosen PTS.

“Tadi ada rapat koordinasi dengan Aptisi, ada beberapa masalah seperti kekurangan dosen. Dosen yang ada di PTS ada kesulitan, kami akan bentuk pendidikan sumber daya untuk S2 nya. Kekurang dosen ini akan terjadi terus menerus. Soalnya, setiap tahun mahasiswa bertambah, bisa dua kali lipat tapi dosennya tidak. Oleh karena itu, idealnya nambah mahasiswa juga nambah dosen. Ini yang akan kami lakukan, memperbaiki kekurang dosen,” kata Nasir.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com