EDUNEWS

Rehab Ruang Kelas, Lisbon Siahaan : Kepsek Harus Membuat SK Panitia!

SIMALUNGUN, EDUNEWS.ID – Realisasi kegiatan rehabilitasi tiga ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) 091656 Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, tanpa bestek atau gambar serta sumber dananya.

Akibatnya, kegiatan secara swakelola sekolah itu terjadi penyimpangan spek dan diyakini tak berkualitas.

Seperti halnya pengurangan volume besi sebagai material penulangan tiang slasar, kolom struktur, sloof bangunan, ring balk serta kolom praktis yang diduga volumenya dikorupsi. Dan kayu yang digunakan sebagai kosen jendela maupun pintu bukan kayu kelas alias kayu sembarang.

Terkait keberadaan proyek itu, Susilo warga Pematang Bandar yang ditemui di lokasi kegiatan, kemarin, menuturkan bestek dari kegiatan yang dikerjakan serta sumber dana kegiatan sebesar Rp 263.617.000 dan ada pada pihak Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 091656, Rosmaida Sinaga.

Baca juga :  Pendidikan Indonesia Tertinggal 128 tahun

“Kami hanya pekerja. Kalau bestek ditanya, maupun sumber dana kegiatan ini yang tau hanya Kepsek Rosmaida Sinaga,” kata Susilo menambahkan.

Ruang Kelas Yang Direhabilitasi

Ruang Kelas Yang Direhabilitasi

Pengamat Pembangunan Simalungun, Lisbon Siahaan mengatakan, dalam petunjuk teknis (juknis) rehabilitasi gedung, kepsek harus membuat menyusun dan membuat Surat Keputusan (SK) Panitia.

Di mana kepsek sebagai penanggungjawab, ketua bidang rehab dari unsus masyarakat, bendahara (unsure sekolah) dan anggota (unsur masyarakat).

Selain unsur kepanitiaan di atas, kepsek harusnya membuat plank gambar atau siteplan berupa gambar gedung yang akan direhabilitasi.

Akibat tidak adanya keseluruhan di atas, kegiatan tersebut bukan swakelola melainkan swapaksa. Ini terjadi dikarenakan adanya intervensi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Bidang Sarana Prasarana.

Baca juga :  PGRI : Angkat Saja Guru Honorer jadi PNS, Asal...

Dengan tidak adanya bestek pada tukang, itu jelas menyalahi. Sebab, praktek yang demikian sudah bertentangan dan mengkangkangi dengan juklak maupun juknis yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sehingga layak diduga menyimpang. Dan dalam hal ini, instansi terkait diharapkan untuk melakukan pemanggilan guna memintai keterangan.

[Heta]

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com