EDUNEWS

Sekolah Demokrasi oleh Dosen HIPM UMY  

YOGYAKARTA, EDUNEWS.ID-Demokratisasi di Indonesia mulai bergulir sejak jatuhnya rezim Orde Baru (Orba) Soeharto pada 1998. Indonesia kemudian dikenal dan diakui dunia sebagai salah satu negara Muslim terbesar di dunia yang berhasil menyandingkan antara Islam dan Demokrasi. Demokrasi Indonesia pun jika dibaca dengan teori demokrasi dari Jack Snyder sudah dapat dikategorikan sebagai negara yang demokrasinya telah matang (Matured Democracy).

Namun demikian, belakangan ini perkembangan demokrasi Indonesia banyak disorot, terutama soal rendahnya kualitas demokrasi itu sendiri.

Terbelahnya masyarakat dalam ‘kotak-kotak’ setelah pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2014 dan 2019 menjadi bukti akan hal itu.

Bahkan perjalanan demokrasi Indonesia berada di ujung tanduk ketika salah satu pihak menolak menerima hasil pilpres 2019 dan menggerakkan massa yang bisa saja berujung pada kerusuhan. Fenomena ini dapat dilihat sebagai bentuk masih lemahnya fondasi demokrasi Indonesia.

Baca juga :  Dilantik, Nahkoda Baru Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Barat (IKMSB) Kota Malang

Rendahnya fondasi demokrasi Indonesia inilah yang direspons oleh dosen Hubungan Internasional Program Magister (HIPM) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan melaksanakan Sekolah Demokrasi bekerja sama dengan Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta yang berlangsung pada Rabu 24 Maret 2021 di Kafe BEJO, di jalan Anggrek Tegalrejo.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Dr. Ahmad Sahide, S.IP., M.A., Dosen HIPM UMY, Rezki Satris, S.IP., M.A., dosen ilmu Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta, dan Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.H, dosen Fakultas Hukum UMY.

Adapun peserta yang hadir sebanyak 20 orang. Mereka diajak berdiskusi untuk memahami dan membaca kritis demokrasi Indonesia.

Ahmad Sahide  dalam paparannya mengatakan bahwa kualitas demokrasi Indonesia dirusak oleh dua hal, paling tidak, yaitu laku politik elite yang justru merusak proses berdemokrasi itu sendiri.

Baca juga :  Pro-Kontra, Muncul Petisi Tolak Full Day School

“Salah satu contohnya adalah pengerahan massa bagi pihak yang tidak menerima hasil pilpres 2019 dan yang terbaru adalah kudeta politik yang dilakukan oleh Moeldoko bagi kepemimpinan Agus Harimurti Yudoyono (AHY) di Demokrat,” papar Ahmad Sahide.

Faktor yang kedua, lanjut Ahmad Sahide yang merusak kualitas demokrasi Indonesia adalah maraknya berita-berita hoaks (berita tidak benar) yang beredar di masyarakat melalui media sosial.

Rezki Satris yang diminta menjadi pemateri kedua mengajak para peserta untuk mengenali dan memahami berita-berita hoaks yang seringkali masyarakat tidak mampu menyaringnya.

Sementara, Ahdiana Yuni Lestari berbagi kepada peserta terkait dengan penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi salah satu jawaban dari persoalan rendahnya fondasi dan kualitas demokrasi di Indonesia. Bagian dari upaya membangun civil society yang kuat. Dari civil society yang kuat itulah, fondasi demokrasi akan berdiri tegak kokoh.

Baca juga :  Kemendikbud Bakal Ubah Skema Akreditasi Sekolah

 

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com