Pendidikan

Di Sumut Ada SMP Negeri Bangunannya Rusak, Pemerintah ‘Tutup Mata’

SUMUT, EDUNEWS.id–Sungguh ironis, di tengah besarnya anggaran negara untuk sektor pendidikan, di Sumatera Utara (Sumut) sebuah gedung sekolah milik pemerintah hancur dan tidak layak digunakan.

Sekolah tersebut adalah SMP Negeri 2 Simangambat Desa Mananti Kabupaten Padang Lawas Utara. Saat penulis mengunjungi SMPN tersebut, terlihat gedung yang rusak di sana-sini.

Selain jendela yang rusak, juga plafon yang hancur. Jika tidak diperbaiki, dapat membahayakan murid-murid yang sekolah di tempat itu.

Penulis mencari tahu riwayat SMPN tersebut kepada penjaga sekolah yang tinggal di salah satu ruangan kelas yang diubah menjadi tempat tinggal. Tentu saja tempat tinggal tersebut jauh dari layak.

imagePenjaga sekolah bernama Wahyu tersebut mengungkapkan kepada penulis bahwa gedung SMPN tersebut dibangun pada 2007. Memiliki 45 murid, guru 14 orang, PNS 3 orang dan CPNS 3 orang. Kepala sekolahnya bernama Khairul Anwar, S.Ag.

Baca juga :  Imbas Pilkada Guru Honorer Dipecat, Warga Marah Sekolah pun Disegel

Saat ditanya dimana Kepala Sekolah berada, dia menyatakan tengah ke Jakarta mengupayakan adanya bantuan untuk SMPN tersebut.

Tentu saja muncul keraguan pada penulis, mengapa harus kepala sekolah yang bertindak mengupayakan adanya pendanaan bagi perbaikan gedung sekolah tersebut? Bukankah SMPN bukan milik swasta? Dan buat apa harus ke Jakarta? Kemana Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara yang harusnya lebih masuk akal untuk mengurusi masalah gedung rusak semacam itu?

SMP Negeri Simangambat adalah satu contoh riil permasalahan infrastruktur pendidikan di tempat-tempat terpencil yang jauh dari sorotan media. Tentu masih banyak sekolah-sekolah negeri lainnya dengan nasib yang sama.

Di Sapilpil, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tempat di mana penulis tumbuh, saya masih menyaksikan SD Negeri tempat saya menimba ilmu, masih dengan wujud gedung 30 tahun yang lalu. Rumah-rumah guru belum tersentuh oleh renovasi. Padahal jumlah muridnya semakin lama semakin membludak.

Baca juga :  Menristekdikti : Era Jokowi, Jumlah Riset Indonesia Meningkat Ranking 2 ASEAN

Apakah radar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat menjangkau persoalan klasik tersebut, kita tidak tahu. Tampaknya, pusat lebih gemar mengurusi urusan-urusan sepele yang heboh ketimbang persoalan yang fundamental bagi lancarnya proses belajar mengajar.

imageMaraluat, guru saya di SD tersebut yang mengabdi sebagai guru hingga hari ini mengeluhkan betapa kebijakan pendidikan sangat bias Jakarta dan Perkotaan.

Dia menyatakan, pelaksananaan Kurikulum 2013 atau Kurtilas mengalami kesulitan untuk diterapkan bagi sekolah-sekolah yang berada di pedalaman dengan tingkat sosial budaya yang masih sederhana. Sedangkan Kurtilas menuntut standard yang sangat tinggi dengan daya dukung lingkungan sekolah seperti adanya partisipasi orang tua murid dan ketersediaan fasilitas yang memerlukan syarat yang memadai.

Baca juga :  Pemerintah Sediakan 7.000 Kursi untuk Subsidi Guru

“Di kampung seperti kita ini, mana cocok kurtilas. Saya saja sulit menangkap maksud kurtilas itu. Bagaimana pula menerapkannya?” akunya.

Di akhir perbincangan, dia menghimbau supaya pejabat pendidikan di pusat harus lebih peka menyadari problem-problem khusus di berbagai tempat dan wilayah dengan kultur yang juga berbeda.

Sayangnya, praktik selama ini jarang sekali mengindahkan suara-suara lokal seperti yang diungkapkan oleh Maraluat tersebut, seorang guru yang sudah mengabdi lebih dari 30 tahun.

[SyahrulEhsiRibi]

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!