EDUNEWS

UNESCO : Kesenjangan Pendidikan Di Indonesia Masih Tinggi

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO) menyoroti tingginya kesenjangan akses pendidikan antara siswa kaya dan miskin di Indonesia.

Berdasarkan Laporan Pemantauan Pendidikan Global, atau Global Education Monitoring (GEM) UNESCO 2016, hanya ada dua negara dari 90 negara berpenghasilan rendah yang anak usia sekolahnya dapat mengakses pendidikan sampai ke jenjang SMA. Selebihnya, jenjang pendidikan SMA hanya dapat diakses oleh anak usia sekolah yang rata-rata berasal dari kalangan ekonomi atas.

“Kedua negara itu adalah Khazastan dan Ukraina,” ungkap Asisten Direktur Jenderal untuk Pendidikan UNESCO, Qian Tang, di Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Indonesia masuk ke dalam golongan yang kesenjangan pendidikannya cukup tinggi. Anak usia sekolah yang berasal dari kalangan ekonomi bawah rata-rata hanya dapat mengakses pendidikan sampai SD atau tidak sampai lulus jenjang SMP.

Baca juga :  Lulusan SMK Farmasi Jabar Belum Dapatkan STRTTK

Untuk diketahui, Indonesia (Jakarta) menjadi salah satu dari empat kota di dunia selain London (Inggris), Kigali (Rwanda), dan Medellin (Kolumbia) yang menjadi tuan rumah peluncuran resmi Laporan Pemantauan Pendidikan Global, atau Global Education Moniroring (GEM) UNESCO 2016.

Laporan GEM tersebut menyoroti adanya kebutuhan mendesak dalam peningkatan layanan pendidikan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Qian mengatakan, bahwa tren pendidikan dasar secara universal yang terjadi di dunia hanya akan dicapai tahun 2042.

Sementara SMP baru dapat tercapai di 2059. Sedangkan SMA diperkirakan baru tercapai di 2084. “Ini artinya dunia terlambat setengah abad dari tenggat waktu pencapaian SDG 2030,” tegas Qian.

Advertisement

Laporan GEM ini kemudian akan menjadi pengingat bahwa perlu adanya upaya lebih dalam memajukan pendidikan global agar dapat lepas dari tren yang lambat tersebut. “Kini pendidikan harus bertindak sebagai agen perubahan agar dapat mencapai agenda 2030,” tegas Qian.

Analis Kebijakan Senior Laporan GEM, Manos Antoninis menambahkan, berdasarkan hasil laporan tersebut juga terungkap, kurangnya pembiayaan untuk pendidikan secara kronis menghambat kemajuan pendidikan. Bantuan pendidikan harus meningkat enam kali untuk mengisi kesenjangan pembiayaan agar dapat mencapai pendidikan dasar dan menengah bermutu di 2030. “Tapi kenyataannya pendanaan pendidikan di tahun 2014 justru berada tujuh persen di bawah tingkat puncaknya ketika 2010,” sesal Manos.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kemdikbud, Ananto Seta mengakui, bahwa angka partisipasi kasar jenjang pendidikan menengah di Indonesia baru mencapai 76 persen. “Berarti kita punya PR (pekerjaan rumah) untuk angkat mereka ke lulusan SMP, SMA atau SMK,” ujarnya.

Ia mengapresiasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun dan kartu indonesia pintar yang diterapkan Presiden Jokowi. Karena menurutnya, program tersebut memiliki daya dongkrak yang cukup signifikan untuk memperkecil kesenjangan tersebut.

Sementara itu Mendikbud, Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah Indonesia telah menyusun 9 agenda strategis melalui Nawa Cita. Salah satu targetnya meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Indonesia melalui program Indonesia Pintar dan wajar 12 tahun.

“Bahkan pemerintah Indonesia juga berkomitmen merevolusi karakter bangsa melalui kebijakan restrukturisasi kurikulum,” ungkap Mendikbud.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com