ABDULLAH HEHAMAHUA

Integritas Terapan (34)

 

 

 

Oleh : Dr Abdullah Hehamahua SH MH*

INTEGRITAS, EDUNEWS.ID – Pada pertemuan yang lalu, dikomunikasikan tiga integritas dalam terapan sehari-hari, baik di rumah, di kantor, di kebun, di pasar, bahkan dalam pengurusan pemerintahan dan kenegaraan. Edisi kedua terakhir kali ini, dikomunikasikan tiga bentuk operasional lainnya dari integritas itu sendiri.

1. Bersikap Objektif

Pribadi yang jujur, melahirkan sikap konsisten dan komitmen terhadap perjuangan. Ketiga sikap itu akan melahirkan sikap objektif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi, baik yang menimpa diri sendiri, keluarga, sahabat, bawahan, maupun atasan. Sikap objetif melahirkan perilaku adil dan lapang dada.

Adil adalah perilaku menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai dengan arti kata adil itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab, ‘adala yang bermakna: proporsional. Jadi, kalau Kades yang adil, dia konsisten mengakui orang lain yang benar sekalipun orang itu adalah lawan politiknya.

Konsekuensi lebih jauh, jika dirinya atau anggota keluarganya melanggar peraturan perundang-undangan, harus ditindak tanpa pandang bulu. Hal ini pernah dilakukan Raja Gowa, ratusan tahun silam. Ketika itu, dilaporkan, anak lelaki kesayangan raja melakukan suatu tindak pidana.

Tindakan mana, menurut hukum di Kerajaan Gowa waktu itu (hukum Islam), sang anak harus dijatuhi hukuman mati. Raja memutuskan, hukuman mati harus dilakukan terhadap anak sendiri. Mendengar putusan Raja, rakyat memohon agar putusan itu dibatalkan. Rakyat mencintai putera mahkota sebagaimana mereka mencitai raja yang terkenal adil. Raja konsisten dengan putusannya.

Rakyat pun beralih ke sang permaisuri. Mereka merayu agar permaisuri membujuk raja supaya tidak menghukum mati putera mahkota. Justru jawaban permaisuri mengagetkan rakyat: “Jika kalian mencintai kami, bantulah kami untuk tegar menjalankan hukum-hukum Allah.” Masya-Allah, luar biasa sikap objektif yang dimiliki, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh Raja dan Permaisuri Gowa, ratusan tahun lalu.

Sikap adil, melahirkan rasa lapang di dada setiap orang, apalagi pemimpin. Setelah mengeksekusi putera sendiri, Raja dan Permaisuri merasa lapang dada, plong hati mereka. Tak ubahnya, orang yang dihimpit utang bertahun-tahun dan berhasil melunasinya dengan usaha sendiri. Sikap lapang dada ini yang kurang dipahami, dihayati, apalagi diamalkan para pemimpin, pejabat, PNS, karyawan, politisi, pengusaha, bahkan akademisi dan agamawan.

Perhatikan bagaimana episode demi episode yang terjadi di kalangan orpol dan ormas yang saling menjatuhkan, baik di internal maupun eksternal orpol dan ormas. Tragisnya, kalah dalam kongres, mereka membentuk partai, ormas, atau LSM sendiri. Hal ini disebabkan, orang tidak lapang dada atas ketidakberuntungan yang dialami dan ikhlas menerima keberuntungan orang lain. Akibatnya, seseorang tidak objektif sehingga melahirkan pemikiran, kebijakan, dan tindakan yang tidak adil.

2. Berani Ambil Putusan dan Siap Menerima Risiko

Sikap objetif, dengan sendirinya mendorong orang untuk berani ambil putusan, dalam keadaan apa pun. Apa yang dilakukan raja Gowa ratusan tahun lalu merupakan hasil dari sikap objektif untuk mengatakan, apa yang benar adalah benar dan apa yang salah adalah salah.

Sebagaimana peribahasa yang mengatakan: “tangan mencencang, bahu memikul,” maka raja dan permaisuri siap merima risiko berupa hilangnya nyawa anak kandung sendiri. Tercatat dalam sejarah Indonesia, pencetus NKRI (Mohammad Natsir, Ketua Fraksi Masyumi) sebagai PM pertama NKRI, memutuskan, tidak akan menyerang rakyat Aceh ketika mereka menyatakan akan keluar dari Indonesia pada waktu itu.

Menurutnya, sebagai PM, beliau memiliki TNI dan Kepolisian dan sewaktu-waktu dapat mengerahkannya untuk memertahankan keutuhan NKRI. Tetapi hal itu, tidak dilakukannya. Sebab, yang diperangi adalah saudara sesama muslim dan sesama rakyat Indonesia. Sikap Mohammad Natsir berbeda dengan apa yang dilakukan Soekarno ketika membombardir Sumatera Barat karena ada gerakan koreksi total yang menginginkan otonomisasi daerah sebagai reaksi atas penyimpangan UUD 45 yang dilakukan Presiden waktu itu.

Sikap Mohammad Natsir terhadap kasus Aceh membuat Soekarno dan koalisinya tidak suka. Bahkan, sidang-sidang parlemen, cenderung diboikot sehingga program kerja. Ketika saya konfirmasikan hal ini ke Jenderal A.H. Nasution (1980) di rumah beliau di jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, jawaban beliau kurang lebih begini: “waktu itu, tumpukan surat di atas meja saya yang harus ditanda-tangani dalam kedudukan sebagai Panglima ABRI (sekarang TNI – red).

Saya tidak sadar kalau di antara surat-surat yang ditanda-tangani itu, ada surat perintah penyerangan Sumatera Barat.” Dalam hati saya waktu itu, apa iya, peristiwa sepenting itu, tidak diteliti asal usul dan pelaksanaan di lapangan.

Pemerintah terganggu. Menyadari hal itu, sebagai konsekwensi atas kebijakannya tidak memerangi masyarakat Aceh, Muhammad Natsir mengundurkan diri dari jabatan sebagai PM NKRI, bentuk Negara yang beliau perjuangkan di parlemen yang terkenal dengan istilah: Mosi Integral.

3. Disiplin dan Bertanggung Jawab

Mungkinkah seseorang berperilaku disiplin jika dia tidak bisa berani mengambil putusan dan siap menerima risiko? Apakah disiplin dan siap menerima risiko seperti yang dilakukan Mohammad Natsir di atas, dapat berlangsung jika beliau tidak komit terhadap visi dan misi NKRI?

Bisakah hal itu dilakukan beliau kalau tidak memiliki sikap konsisten? Dapatkah beliau konsisten, komitmen, berani ambil putusan dan siap menerima risiko jika beliau tidak jujur. Mustahil! Sebab, fakta di lapangan, Finlandia termasuk negara yang sistem pendidikannya terbaik di dunia, penyebabnya, perilaku jujur warga masyarakatnya.

Perilaku jujur yang menghasilkan sikap-sikap konsisten, komitmen, berani ambil putusan dan siap menerima risiko itulah yang membuat seseorang disiplin dan bertanggung jawab. Andaikata, matahari, bumi, dan bulan, tidak disiplin berputar mengelilingi orbit masing-masing, maka selain manusia, hewan, dan tumbuhan lumpuh, juga terjadi malapetaka besar akibat tabrakan di antara ketiganya.

Semua kecelakaan lalulintas terjadi karena manusia tidak menaati peraturan dan rambu-rambu yang ada. Padahal, kedisplinan itulah yang melahirkan rasa tanggung jawab dalam diri setiap orang, mulai dari OB sampai dengan presiden. Disebabkan ketidak-disiplinan presiden, terjadi pelbagai penyalahgunaan wewenang dan kesempatan, baik berupa proyek reklamasi, kereta api cepat, utang luar negeri membengkak, tergadainya BUMN, penyalahgunaan uang haji, bahkan pembubaran ormas-ormas tanpa proses pengadilan sebagaimana diatur undang-undang.

Simpulannya, sesiapa yang mau anggota keluarga, karyawan, rakyat dan diri sendiri, berintegritas, tetaplah objektif terhadap setiap permasalahan, berani ambil putusan dan siap menerima risiko, serta disiplin dan bertanggung jawab. Namun, jangan lupa untuk senantiasa tersenyum, di hati.

Dr Abdullah Hehamahua SH MH, Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2005-2013

Facebook Comments

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2017 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Close