JABODETABEK

Warga Minta BPN Koreksi Sertifikat Lahan Pulau Pari

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, terus berupaya mempertahankan haknya atas lahan yang sudah ditempati turun-temurun. Ombudsman menyatakan, terjadi maladministrasi dalam penerbitan 62 lembar Surat Hak Milik (SHM) dan 14 lembar Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas lahan di Kelurahan Pulau Pari yang diterbitkan BPN pada tahun 2014-2015.

Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Rehwinda Naibaho membeberkan, pada 9 April 2018, Ombudsman telah mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang menyebutkan ada maladministrasi dalam penerbitan sekitar 76 sertipikat lahan di Kelurahan Pulau Pari.

Antara lain, penyim­pangan prosedur, penyalahgunaan wewenangan, dan pengabaian kewajiban hukum. “Ombudsman memberikan waktu dua bulan untuk BPN (Badan Pertanahan Negara) melakukan tindakan korekrif. Namun BPN tetap menyatakan, sertipikat yang mereka terbitkan tidak maladministrasi,” katanya, di Jakarta.

Baca juga :  Pemprov DKI Terus Berupaya Bersihkan Teluk Jakarta

Rehwinda mengatakan, sam­pai saat ini Ombudsman belum mencabut dugaan maladministrasi tersebut. Bahkan, kata dia, Ombudsman berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Sayangnya, BPN tidak mengindahkan perintah Ombudsman hingga jauh melebihi batas yang ditentukan. “Harusnya hasil korektif telah diserahkan Juni yang lalu,” ujarnya.

Kata Rehwinda, masyarakat sekitar meminta tindakan korektif adalah pembatalan penerbitan sertipikat. Warga akan menolak jika yang akan dilakukan BPN adalah tindakan perbaikan.

“Sertipikat yang diterbitkan juga dinilai ada unsur monopoli lahan dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang melarang monopoli swasta atas lahan,” imbuhnya.

Perwakilan warga Pulau Pari, Buyung menyebutkan, selama ini tidak pernah ada pengukuran lahan di Pulau Pari. Selain itu, semua nama yang tercantum dalam sertipikat yang diterbitkan BPN tidak satupun yang tinggal di Pulau Pari.

Baca juga :  Warga DKI Pesimis Trotoar Sudirman akan Selesai Akhir Juli

“Hal ini semakin menguatkan adanya dugaan penyelendupan hukum dan peyalahgunaan wewenang dalam proses terbitnya sertipikat di Pulau Pari,” katanya. Perwakilan warga lainnya, Egison mengatakan, warga Pulau Pari memiliki bukti yang sah terkait kepemilikan tanah.

Namun segala urusan surat kepemilikan lahan telah diambil oleh makelar tanah dengan alasan pemutihan. “Dulu warga megang girik. Sekitar tahun 1980 girik diambil sama Haji Amir, katanya mau dibuat pemutihan. Tapi sampai sekarang itu girik nggak dikembalikan,” ungkapnya.

Sejak bergulirnya dugaan maladministrasi terkait penerbitan sertipikat tanah di Pulau Pari, warga terus berusaha mencari bantuan mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.

Bahkan warga yang berusaha melakukan perlawanan, justru harus berurusan dengan pengadilan. “Seperti nasib Pak Sulaiman yang juga Ketua RW, beliau menjadi terdakwa akibat mem­bantu warga Pulau Pari mempertahankan hak-haknya,” tandas Egison.

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!