Dunia Islam

Islam di Prancis

Oleh: Prof. Dr. Ahmad M. Sewang, M.A.

KHASANAH, EDUNEWS.ID – Sungguh banyak pengalaman berharga yang belum pernah dialami sebelumnya. Inilah perjalanan paling jauh lewat darat yang pernah dilakukan. Lebih 2 ribu km dengan driver berumur 60 tahun, tetapi tidak pernah mengeluh.

Kami melintasi 7 negara dari Barcelona sampai Paris yang diantar guide yang ramah: Yasin dan Raja. Di sini pula pengalaman pertama naik cable car di Swiss. Kami juga mendapati dua negara besar yang dilalui tanpa memiliki bahasa persatuan, yaitu Swiss dan Belgia.

Di Hotel Lodge In dan Paris Airport kami melihat toiletnya yang serba censor system, buka-tutp pintu toilet otomatis lampu menyala atau padam. Sepantasnya, kami menyampaikan terima kasih pada Meida dan Ujas Tour atas fasilitas primanya.

Dalam tulisan ini, kami akan mengulas secara khusus perjalanan Islam di Prancis. Awalnya uraian tentang Prancis hanya dua seri, lagi-lagi karena halamannya panjang sehingga ditambah lagi satu seri sebagai seri terakhir.

Prancis memiliki persentase dan jumlah umat muslim terbesar di Eropa dewasa ini. Jumlah kaum muslim di negara itu hampir empat juta orang atau 7% dari total penduduk sekitar 57 juta jiwa. Islam menjadi agama kedua setelah Roma Katolik yang mayoritas.

Baca juga :  Penjelasan Al-Qur'an tentang Manfaat Puasa untuk Kesehatan

Kaum muslim Prancis pada umumnya berasal dari wilayah Magribi: Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Sisanya berasal dari wilayah Afrika sub-Sahara, wilayah Laut Hitam, dan berbagai wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah. Pada tahun 1912, tercatat sudah sekitar 5.000 orang Aljazair bermukim di Prancis. Tahun 1926 masjid pertama dibangun di Paris, Mosquee de Paris.

Sejak tahun 1981, pemerintah Prancis menerapkan undang-undang yang memberikan hak kepada orang asing berserikat. Tahun 1992, telah tercatat 1.300 organisasi muslim di seluruh Prancis. Organisasi itu ada yang berorientasi pada keagamaan, seperti Jamaah Tablig wa Dawah yang berpusat di Pakistan, dan ada yang berorientasi pada politik, seperti gerakan yang diilhami Ikhwan al-Muslimin yang berpusat di Mesir.

Organisasi tarekat juga cukup kuat di Prancis, seperti Qadiriah yang banyak diikuti orang Senegal, Tijaniah, Naksabandiah, dan Bektasyi diikuti orang Turki, Tarekat Alawiyah dan Zawiah diikuti oleh orang-orang Magribi.

Selain itu, kelompok sufi dari tradisi Syiah Jafariah dan Ismailiah banyak diikuti keturunan Iran dan Lebanon.

Baca juga :  Menteri Tatarstan Saksikan Pernikahan WNI di Masjid Kul Sharif

Sebagai negara sekuler menarapkan prinsip pemisahan agama dan negara sejak tahun 1905. Berbagai insiden telah ikut mewarnai diangkatnya perdebatan panas mengenai ketentuan keagamaan versus ketentuan pemakaian jilbab bagi siswa muslim di sekolah negeri pada musim gugur 1981, yang berlanjut dengan demonstrasi berkepanjangan pada tahun 1993 hingga 2004.

Pemerintah Prancis menghimbau untuk memahami UU Laicite atau sekularisme yang melarang pemakaian simbol agama secara menyolok termasuk jilbab. “Laicite merupakan sikap netralitas negara terhadap semua warga negara.” UU Laicete telah disahkan 3 Maret 2004.

Latar belakang UU Laisite, menurut Soheib Bencheik, Mufti Besar Masjid Marseille dan anggota Dewan Muslim Prancis, berawal dari upaya pemerintah Prancis untuk membebaskan masyarakat dari cengkeraman gereja Katolik pada abad ke-19.

Aslam Timol, Sekjen Dewan Muslim Prancis (The French Council of Moslem), meminta umat Islam di seluruh dunia memahami latar belakang keluarnya UU tersebut hingga tidak serta-merta memvonis Prancis sebagai negara anti-Islam. “UU itu bukan hanya untuk Islam melainkan seluruh agama, yaitu larangan bagi siswa-siswa SD sampai SLTA memakai jilbab, larangan pemakaian kalung salib bagi siswa Katolik maupun Protestan, dan Kifah bagi siswa beragama Yahudi.”

Baca juga :  Ustaz: Bersabar di Rumah saat Ada Wabah, Pahalanya Besar

Timol, bahkan lebih jauh mengemukakan historical background keluarnya UU anti simbol-simbol agama tersebut, lebih didasarkan kekhawatiran masyarakat Prancis antara tahun 1500 sampai 1905. “Selama empat abad Prancis terus-menerus diguncang konflik antaragama baik Katolik, Protestan, maupun Yahudi. Sedangkan Islam pada saat itu memang belum berpengaruh di Prancis. Warga Prancis sampai saat ini masih trauma tentang peristiwa tersebut”.

“Pada tahun 1905 terjadi konsensus antara tiga agama besar tersebut dengan pemerintah Prancis untuk meredam konflik, mereka bersepakat memilih jalan sebagai negara sekuler. Pemerintah Prancis tidak berhak untuk mengatur masalah-masalah agama. Prancis membebaskan warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan agama menjadi masalah pribadi masing-masing ,” kata Timo.

Menurut Garachon, UU ini tidak berlaku di sekolah swasta dan di perguruan tinggi. “Di sana boleh saja memakai simbol agama yang menyolok”, katanya. Itulah yang melatari UU Laicite yang memisahkan agama dan negara.

Qatarairways, Paris-Doha, 28 Maret 2017

Prof. Dr. Ahmad M. Sewang, M.A. Pembantu Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com