Artikel

Penerapan “E-Goverment’ dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Mohamad Sukarno*

 

Electronic goverment (e-goverment) merupakan salah satu sistem baru yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem ini mulai muncul ketika era globalisasi dunia telah memasuki zaman yang serba canggih dan serba digital. Proses pelayanan pemerintah di era kontemporer wajib dituntut untuk melaksanakan pelayanan secara cepat dan efektif kepada masyarakat luas. Hal ini juga dalam rangka transaksi administratif dari masyarakat kepada pemeritah dan begitu pula sebaliknya.

Mengapa pelayanan e-goverment ini menjadi sangat penting di era kontemporer? Hal tersebut dikarenakan perlunya adanya reformasi-reformasi dibidang pelayanan publik khususnya wilayah administratif pemerintah. Zaman dahulu misalnya ketika seseorang atau sekelompok masyarakat ingin memperoleh pelayanan administratif oleh pemerintah setempat, maka hal yang dapat dilakukannya adalah dengan mendatangi kantor-kantor tertentu agar supaya permasalahan dapat terselesaikan dan mendapat pelayanan secara maksimal. Hal ini sangat bernegasi dengan perencanaan pelayanan publik yang berbasis electronic, dengan sistem yang baru tersebut masyarakat tidak perlu khawatir untuk datang ke instansi-instansi terkait, karena pelayanan tersebut dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan bermodalkan akses jaringan internet.

Pelayanan yang berbasis digital (electronic) tidak hanya diperuntuhkan kepada masyarakat-masyarakat luas, akan tetapi juga menitikberatkan kepada pihak-pihak terkait dalam rangka pelasanaan good governance, seperti instansi privat (swasta) dan juga stakeholder lainnya. Dengan adanya pelayanan pemerintah yang sudah canggih dan digital, maka para pihak-pihak stakeholder dapat dengan akan mudah mendapat pelayanan yang efektif serta efisien didalamnya. Misalnya, ada suatu perusahaan disuatu wilayah yang ingin memperoleh izin dari pemerintah setempat atas yang belum menjadi kewenangannya, maka dalam hal ini pihak tetkait tersebut dapat mengajukan proses perizinanya melalui sistem electronic saja  tidak perlu datang ke instansi terkait. Sehingga kecepatan dan juga pekayanan yang memadai dapat dirasakan oleh semua pihak tak terkecuali stakeholder pemerintah

Baca juga :  Merdeka Dari Belenggu Jahiliyah

Dalam perjalanan sejarahnya e-goverment direalisasikan dikarenakan adanya perubahan mendasar dari sistem pelayanan dari yang bersifat sentralistik dan otoritarian menjadi sistem yang otonom dan demokratis. Di era kontemporer proses pelayanan publik dituntut dan wajib dalam memberikan best servicing dengan prinsip akuntabel, proporsional, profesional, efisien, efektif, dan keterbukaan. Sehingga dari beberapa prinsip good governance itulah parameter pelayanan publik akan meningkat.

Elektronisasi Komunikasi

            Dalam penerapan e-goverment diperlukan adanya inovasi dan terobosan yang baru dalam menciptakan pelayanan publik dengan didasarkan pada prospek efisien dan efektif. Pemanfaatan teknologi informasi dan  komunikasi merupakan hal yang bersifat absolute guna mempercepat pelayanan didalamnya. Sistem pelayanan publik yang berbasis elektonik atau digital juga merupakan upaya mendiskreditkan pelayanan publik yang bersifat face to face, artinya para masyarakat maupun warga negara akan mendapat pelayanan administratif tanpa harus datang langsung ke instansi terkait, akan tetapi cukup dengan mengakses dan terhubung ke server setempat.

Implementasi sistem pemerintah berbasis digital atau elektronik juga dapat mempercepat akses transaksi antar instansi maupun lembaga di pemerintahan. Hal ini juga sangat membantu pemerintah terkait dalam menyelesaikan urusan-urusan yang menjadi kewenenangannya. Senada dengan hal tersebut, sistem pemerintah berbasis elektronik juga mempermudah dan mempercepat koordinasi dengan pemerintah diluar instansinya, misalanya permusyawaratan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA), yang selama ini dilakukan secara face to face saja dan memakan waktu yang lama dikarenakan banyak hal, tetapi dengan adanya e-goverment  tersebut dapat dengan efektif dan efisien dalam meningkatkan koordinasi serta singkronisasi antar wilayah baik daerah maupun pusat.

Baca juga :  Negeri Auto-Pilot

Hal lainnya yang patut di cermati adalah bagaimana pemerintah baik di pusat maupun di daerah mampu dan mencermati prinsip pengelolaan good governance secara benar. Pada dasarnya prinsip good governance memiliki integrasi yang kuat dengan masyarakat serta pihak-pihak swasta atau privat. Dengan jaminan adanya sistem digitalisasi elektronik maka, dapat diharapkan membantu usaha percepatan akses kepada pemerintah dan jaminan efisiensi serta estimasi waktu yang dibutuhkan. Misalnya, suatu perusahaan swasta ingin memperoleh izin secara legal kepada instansi pemerintah terdekat. Dalam hal ini, untuk mempermudah transaksi izin serta berbagai macam mekanisme strukturalnya  perusahan swasta tersebut cukup hanya memanfaatkan akses digital kepada instansi terkait serta melakukan transaksi-transaksi administratif di dalamnya, sehingga pemerintah juga dapat merespon dengan cepat apa-apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut untuk dapat memperoleh izin secara legal.

Hal lain yang dapat ditemukan dalam penyelenggaraan e-goverment adalah adanya proses transparansi (keterbukaan), transparansi dimaksudkan agar seluruh kegiatan pemerintahan dapat diakses penuh oleh seluruh masyarakat umum. Harapan dari adanya sistem tersebut adalah pertanggungjawaban serta proyeksi-proyeksi pemerintah dalam hal mengeluarkan kebijakan. Selain kepada kebijakan, didalam e-goverment juga perlu adanya transparansi di sektor hukum (produk hukum), RAPBN/RAPBD, APBN/APBD, aspek pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RESTRA OPD, RENJA OPD) dan memuat seluruh kegiatan pemerintah yang bersangkutan.

Baca juga :  Our Brand Is Crisis

Cyberspace

            Selain pemusatan kepada elektronikasi komunikasi, e-goverment juga menghadirkan inovasi baru dalam menghilangkan atau menghapus struktur birokrasi klasik. Seperti yang banyak diketahui banyak masyarakat umum, bahwa struktur birokrasi yang lama masih menghendaki adanya praktek nepotisme. Hal ini bisa terjadi karena adanya proses serta pelayanan yang bersifat face to face saja dan masyarakat cenderung jenuh terhadap pelayanan yang kurang optilmal, sehingga mereka lebih menyukai praktek-praktek nepotisme dalam menyelesaikan segala keperluannya.

Pengunaan sistem pemerintaha yang berbasis digital atau elektronik juga memberikan tantangan tersendiri bagi kedua belah pihak. Institusi pemerintah sebagai birokrasi yang melayani masyarakat harus mampu menerapkan e-goverment secara maksimal dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Masyarakat juga demikian, bahwasanya pemerintah juga harus mampu meningkatkan angka melek teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak tersebut dapat dengan singkron antara penerima layanan (masyarakat) dan juga pemberi layanan ke pada masyarakat (pemerintah).

 

Mohamad Sukarno. Departement of Goverment Studies Faculty of Social and Political Science Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Email: [email protected]

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com