Literasi

Komunis Paham Terlarang Dalam Demokrasi Indonesia

Oleh: Muh Jusrianto*

Komunisme bukan lagi sesuatu yang tabu di kalangan masyarakat Indonesia karena dipengaruhi kekuatan variabel sejarah. Paham inimasuk dalam catatan penting perjalanan bangsa Indonesia. Dimana, sejarah mencatat bahwa para komunis Indonesia terlibat aktif mengambil peran penting dalam perjuangan mengantarkan Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan.

Disisi lain, komunis telah menyisahkan peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan terjadi tragedi kemanusiaan di Indonesia. Dibuktikan dengan Pemberontakan Madium pada 1948 dan terindikasi besar terlibat dalam pembunuhan 7 (tujuh) petinggi militer,peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia (G-30-S/PKI).Tindakan-tindakan ekstrim yang diambil dan dijalankan para penganut komunisme yang digerakkan PKI, telah mengkonstruk masyarakat mengenal komunis dalam konotasi yang sangat negatif.

Pasca G-30-S/PKI, komunisme bukan lagi dikenal sebagai pembela golongan proletar tetapi mendapat hujatan negatif seperti pembunuh dan penghancur keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI). Pasca meletusnya G-30-S/PKI, PKI dan orang-orang yang terindikasi ada hubungannya dengan PKI serta yang menganutpaham komunistelah dibunuh, dipenjara, disikriminasi dan diusir dari bumi pertiwi.

Baca juga :  KULIAH ONLINE, SOLUSI ATAU MASALAH ?

Pasca gerakan G-30-S/PKI, telah ditetapkan dan diberlakukan TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang “pembubaran PKI dan larangan penyebaran paham komunisme, marxisme dan leninisme”. Selama orde baru berjalan yang dikomandoi Soeharto dan berpegang teguh pada aturan tersebut, komunisme telah mati dan ruang-ruang geraknya ditutup secara total.

Demokrasi: Pintu Kembalinya Komunisme

Gerakan reformasi pada Mei 1998 telah berhasil memaksa mundur Soeharto dari kursi presiden. Soeharto yang dikenal sebagai pemimpin “otoriter dan diktator”, masanya telah usai tanpa melupakan jasa-jasanya, keram-keram demokrasi-pun terbuka lebar. Kebebasan politik dan kebebasan ekonomi telah kembali mewarnai dinamika negara Indonesia dengan menganut sistem demokrasi.

Kebebasan bersuara, kebebasan berkumpul dan kebebasan mempelajari dan memperdalam berbagai macam ideologi termasuk komunisme yang terakomodir kembali. Sistem demokrasi yang terbangun kembalitelah mengembalikan negara Indonesia untuk komitmen dan konsisten menjalankan muatan Pasal 27 dan 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai demokrasi secara utuh yang dibingkai dalam sistem demokrasi telah dianut kembali Indonesia paska reformasi.

Baca juga :  Revolusi Politik 4.0, Ajang Caleg Milenial cari Penghasilan Lima Tahunan ?

Dalam bingkai demokrasi, kebebasan dalam berbagai hal telah membawa pemikiran-pemikiran komunis mulai hidup kembali diberbagai kalangan. Paham komunis-pun baik yang beraliran Marx, Lenin, Stalin dan Mao Zedong mendapat ruang kebebasan untuk dipelajari di kampus-kampus. Buku-buku yang memabahas secara mendalam tentang komunisme telah bebas dipasaran tanpa pemboikotan.

Ruang-ruang diskusi yang dikenal sebagai Public Spheredan salah satu kajiannya adalah pemikiran-pemikiran kiri seperti komunis, kembali hidup. Film-film tentang kekejaman terhadap komunis dibuat dan diproduksi untuk khalayak umum seperti film Gie dan Senyap.

Film G-30-S/ PKI yang menceritakan tentang kekejaman dan kesadisan PKI, yang diputar setiap 30 September dilarang untuk dipublikasikan. Orang-orang yang terindikasi komunis dan keturunannya bisa kembali ke Tanah Air. Artinya, dalam bingkai demokrasi, tidak ada lagi ketakutan di masyarakat untuk mempelajari dan memperdalam serta mendiskusikan lebih lanjut ideologi kiri seperti komunis.

Baca juga :  Ada Aliran Larang Hormat Bendera, DPR : Itu Bukan Anti Pancasila
Advertisement

Pemikiran-pemikiran Komunis telah mencuak kembali dengan kebebasan mempelajarinya melalui berbagai instrument. Juga muncul berbagai gerakan pembela orang-orang komunis yang pernah menjadi korban orde baru pasca G-30-S/PKI. Gerakan-gerakan tersebut menganggap perlakuan orde baru terhadap komunis masuk dalam Pelanggaran HAM Berat. P

emikiran-pemikiran komunis yang tersebar secara bebas di tanah air dan gerakan-gerakan pembela komunis menimbulkan keresahan dan kegelisahan tersendiri di berbagai golongan. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang anti atau benci komunis. Sudah tertancap kuat dalam pikiran mereka bahwa “komunisme itu negatif” dan secara legalitas hukum masih dilarang sesuai yang termuat dalam TAP MPRS No. XXV Tahun 1966. Contohnya saja, pemboikotan pemutaran Film Senyap dan diskusi yang telah dilakukan di TMI pada 12 Maret 2016.

Sebuh Titik Kompromi

Lantas, mengapa TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 masih belum dicabut atau diganti dengan undang-undang baru tentang komunis?. Adanya peraturan tersebut telah menjadikan komunisme dan gerakannya masih dalam status terlarang.

Memang sulit menghapus atau menggantinya dengan undang-undang baru karena tetap ada kekhawatiran dan ketakutan karena dalam sejarah, komunis telah menyisahkan tragedi kemanusian yang tidak kecil. Hal ini-pun menjadi dosa turunan bagi komunis baru dan pembela-pembelanya.

Apalagi masih hidupnya pemikiran-pemikiran komunis yang dianggap sesat, seperti “revolusi proletariat” yang konsekwensinya yaitu harus mengorbankan nyawa dalam jumlah besar serta komunis menganggap “agama itu candu”. Memang dibutuhkan perubahan-perubahan dalam pemikiran komunis sebagai wujud komunisme mengikuti perkembangan jaman. Semisal, Rusia dan China yang dikenal sebagai penganut komunisme terbesar di dunia, akhirnya gagal juga mempertahankan ajaran komunis secara utuh.

Oleh karena itu, dibutuhkan titik kompromi antara penganut komunisme dan pemerintah yang berkiblat pada kebaikan bangsa Indonesia. Sudah sepatutnya para pecinta dan pembela komunis di Indonesia harus melakukan perubahan dan pembaharuan pemikiran komunisme.

Dalam proses pembaharuan pemikiran pastinya melihat kondisi realiatas dunia, dan dalam konteks Indonesia yaitu melihat secara mendalam objektivitas kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia.  Selain itu, komunis generasi millenium harus belajar dari sejarah sebagaimana Gothe mengatakan “Guru terbesar adalah pengalaman”.

Ketika hasil pembaharuan pemikiran komunis relevan dengan kondisi kekinian dan tidak mengancam keamanan dan keutuhanNKRI, maka pemerintah harus mempertimbangkan dengan bijak untuk mencabut TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 dan mengagantinya dengan undang-undang baru.

Muh Jusrianto, Alumnus Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com