Literasi

Mewaspadai Wacana Yasona Laoly

Fathullah Syahrul

Oleh: Fathullah Syahrul*

 

OPINI, EDUNEWS.ID-Publik hari ini dibuat resah dengan usulan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, pasalnya ia mengusulkan akan membebaskan para tahanan narapidana dengan dalih pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 melalui kebijakan asimilasi. Ironisnya, ia juga mengusulkan akan membebaskan para tahanan narapidana korupsi.

Hal tersebut ditanggapi langsung oleh wartawan senior, Najwa Shihab. Najwa menyatakan bahwa dari hampir 250 ribu narapidana di seluruh Indonesia, narapidana korupsi jumlahnya hampir 4500-an jadi sekitar 1,8 % dari total narapida. Pembebasan narapidana korupsi dengan tujuan menghambat penyebaran covid-19 menjadi tidak relevan, karena angkanya sangat kecil dibanding narapidana lain (Najwa, Narasi TV: 2020).

Baca juga :  Pilkada DKI, Pertaruhan Nasib Bangsa

Kekhawatiran Najwa telah mewakili kekhawatiran publik pada umumnya, sebab terkesan bahwa wacana tersebut mengisyaratkan kalau ada sekelompok orang tertentu di lembaga pemerintah yang pro terhadap para koruptor. Meskipun, masih sebatas usulan, namun Yasonna Laoly harus bertanggungjawab karena telah membuat polemik diranah publik, ditambah publik hari ini tengah fokus untuk melawan virus corona.

Dalam perspektif hukum, yang diungkapkan Yasonna Laoly tentu memiliki landasan hukum, landasan hukum tersebut merujuk pada tindak pidana umum yaitu tindakan-tindakan yang tertera pada KUHP dan tidak ada Undang-undang khusus yang mengaturnya selaian KUHP. Artinya, landasan hukum yang dipakai oleh Yasonna Laoly hanya berkutat pada landasan hukum tindak pidana umum.

Baca juga :  Guru, Memilih Jalan Mulia

Tetapi penulis tidak akan fokus membedah persoalan tersebut, kefokusan penulis justru mempertanyakan ada apa dibalik usulan Yasonna Laoly? Banyak publik bergeming bahwa Yasonna Laoly menjadikan isu covid-19 untuk membebaskan para narapidana. Kembali ke pertanyaan ada apa? untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis akan mengungkapkan seperti apa yang diungkapkan oleh ahli politik terkemuka Juan Linz.

Juan Lins adalah seorang profesor di Yale berkebangsaan Jerman, ia telah mengabdikan sebagian besar kariernya untuk mencoba mengerti bagaimana demokrasi mati. Dalam bukunya yang berjudul The Breakdown of Democratic Regimes yang terbit tahun 1978 itu menyoroti peran politikus.

Linz berusaha menunjukkan bagaimana para perilaku politikus bisa memperkuat dan mengancam demokrasi. Berdasarkan karyanya, Linz membagi empat tipologi terkait perilaku otoriter (Levitsky dan Ziblatt, 2018: 10). Kita sebaiknya khawatir apabila seorang politikus ; (1) Menolak aturan main demokrasi, dengan kata-kata atau perbuatan; (2) Menyangkal legitimasi lawan; (3) Menoleransi atau menyerukan kekerasan; dan (4) Menunjukkan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media.

Baca juga :  Memaknai Pemisahan Kemendikbud dan Kemenristekdikti

Dilihat secara sepintas, empat tipologi tersebut tidak terkait dengan apa yang hari ini dilakukan oleh Yosanna Laoly, namun hal tersebut patut diwaspadai sebab, terasa di kalangan pemerintahan di masa kepemimpinan Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin terkesan pecah kongsi.

Advertisement

Fenemona-fenomena seperti ini yang terjadi di Argentina pada pertengahan abad ke-20, Juan Peron turut memimpin kudeta sukses, dua setengah tahun sebelum ikut pemilihan presiden. Namun politikus tak selalu mengungkap keseluruhan kadar otoritarianisme mereka sebelum meraih kekuasaan. Beberapa menganut norma-norma demokrasi pada awal karir, kemudian mencapakkannya (Levitsky dan Ziblatt, 2018: 10).

Fenomena seperti itu memang jauh dari Indonesia tetapi patut untuk diwaspadai, sebab penulis menganggap bahwa tingkah laku para politikus bisa saja menjadikan virus corona sebagai pintu masuk sehingga agenda-agenda politik dibalik itu akan terealisasi. Setiap kejadian-kejadian besar yang terjadi di Indonesia memang sering dijadikan sebagai sebuah jembatan untuk agenda politik, inilah iklim politik di Indonesia.

Di level pemerintahan, publik tentu dapat menilai kinerja pemerintah dengan adanya virus corona atau covid-19 ini. Hal tersebut memunculkan fenomena diskomunikasi sesama pejabat pemerintahan. Terlalu sempit kita berpikir jika apa yang diwacanakan oleh Yasonna Laoly hanya berlaku saat masa-masa virus corona terjadi di Indonesia. Tetapi yang paling substansi yang harus kita baca ialah setelah masa virus corona selesai apa yang terjadi terhadap efektivitas berbangsa dan bernegara?

Tesis sementara penulis dengan membaca wajah pemerintah dalam menangani virus corona ialah. Pertama, lembaga pemerintahan tidak solid. Kedua, agenda politik tahun 2024. Secara kasat mata kedua wajah pemerintah tersebut memang tak terlihat, tetapi tanpa kita sadari hal itu sedang berjalan dan beroperasi.

Terkahir, bagaimana dengan partai politik? sampai detik ini belum ada satu pun partai politik yang ikut merespon secara serius pernyataan dari Yosanna Laoly, selain di ruang-ruang DPR. Ini patut untuk dipertanyakan lagi atau hari ini partai-partai politik baik yang strukturalnya di daerah maupun di nasional sedang menjahg jarak (social distancing).

Jika begitu, hal ini berbanding terbalik dengan penyatataan salah seorang ahli politik, Nancy Bermeo terkait soal jaga jarak (distancing). Nancy menyebut bahwa bila ingin berhasil menjaga pintu demokrasi, partai-partai arus utama harus mengisolasi dan mengalahkan kekuatan-kekuatan ekstrimis.

Tetapi hari ini, terkesan partai-partai politik menjaga jarak (sosial distancing) dengan tidak merespon wacana-wacana Yosanna Laoly. Mungkin begitu, karena bisa saja partai-partai politik hari masih fokus memutus mata rantai penyebaran virus corona atau covid-19.

 

Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran Bandung

 

 

 

 

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com