Literasi

Omnibus Law dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Krisna Rettob Pegiat Komunitas Belajar Menulis (KBM)

Oleh : Krisna Rettob*

Sebelum beranjak terlalu jauh untuk membaca pasal demi pasal pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), terdapat persoalan lain yang harus disoroti secara cermat yaitu perihal keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam agenda setting pembentukan hingga pengesahan RUU Ciptaker menjadi UU Ciptaker. Sebab, keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat pada agenda setting pengambilan sebuah kebijakan adalah keharusan dalam negara demokrasi. Sejak awal pembahasan RUU Omnibus Law telah mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, hal ini terbukti lewat banyaknya guncangan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh serta beberapa organisasi masyarakat di fase awal pembahasan (Cnnindonesia, 03/03/2020). Kendati demikian, DPR dan Pemerintah tetap semangat untuk membahas dan menetapkan RUU Ciptaker menjadi UU Ciptaker pada 5 Oktober 2020 tanpa menghiraukan berbagai kritikan dan tuntutan dari masyarakat (Kompas, 05/10/2020).

Situasi seperti ini menunjukkan bahwa terdapat kecacatan moral demokrasi dalam agenda setting pembentukan UU Ciptaker karena tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip negara demokrasi. Padahal pada sebuah negara demokrasi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang berarti bahwa segala keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat. David Beetham (2003) sebagai salah satu pemikir demokrasi substansial bahkan menempatkan kedaulatan rakyat atau yang ia sebut sebagai populer control sebagai sebuah hak asasi. Artinya, melawan kedaulatan rakyat merupakan perilaku yang tidak berprikemanusiaan karena telah melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain, tindakan DPR dan Pemerintah yang “ngotot” membahas hingga menetapkan UU Omnibus Law sudah menabrak prinsip-prinsip negara demokrasi sekaligus merampas hak asasi masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi.

Baca juga :  Ahok, Kanker NKRI

Jika dilihat, semangat yang melatarbelakangi lahirnya inisiatif pemerintah untuk membahas kembali UU yang mengatur tentang ketenagakerjaan dan perizinan adalah adanya anggapan pemerintah bahwa terdapat banyak proses administrasi untuk mendirikan sebuah perusahaan. “Ruwetnya” proses administrasi tersebut berimplikasi pada keterlambatan pembangunan yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran karena minimnya lapangan pekerjaan. Besarnya anggapan ini, sampai-sampai pemerintah tidak memikirkan bagaimana dampak pembangunan terhadap pencemaran lingkungan sehingga beberapa pasal yang mengatur tentang pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan justru dihapuskan dengan dalih mempermudah investasi. Kepala Departemen Advokasi Ekstekutif Walhi Nasional, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan beberapa organisasi lingkungan seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah berupaya menolak RUU ini karena mereka menganggap bahwa pemberlakuan RUU Omnibus Law akan menghilangkan hak atas tanah adat, serta dapat merusak keberlanjutan lingkungan (Cnnindonesia, 03/03/2020). Tapi, lagi-lagi DPR dan Pemerintah tidak menghiraukan berbagai kritikan dan tuntutan yang datang dari masyarakat yang tergabung dalam organisasi lingkungan maupun organisasi masyarakat adat. Tidak hanya itu, bentuk penolakan terhadap RUU Omnibus Law juga telah disampaikan oleh beberapa akademisi. Misalnya, pengakuan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) kepada media massa bahwa segala masukan berbentuk kertas kerja maupun secara lisan telah diberikan oleh beberapa akademisi tapi tidak terakomodasi bahkan dikesampingkan (Kompas, 06/10/20). Sekali-lagi kondisi ini memperlihatkan betapa “kebalnya’ DPR dan Pemerintah menepis prinsip-prinsip partisipatif dalam perumusan sebuah kebijakan publik.

Baca juga :  Mengapa Ujian Nasional Perlu dan Harus ?

Judicial Review, Demonstrasi, dan Permainan Demokrasi

Bersamaan dengan disahkannya UU Ciptaker pada 5 Oktober 2020, gelombang protes datang dari berbagai lapisan masyarakat seperti kelas pekerja (buruh), masyarakat adat, kelompok mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, serta organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) (Kompas, 09/10/2020). Meskipun kelompok-kelompok yang melakukan protes terhadap disahkannya UU Ciptaker masih berdiri secara terpisah (sendiri-sendiri) dalam menunjukkan keberatanya. Namun kelompok-kelompok ini berangkat dari prinsip dasar yang sama yakni, UU Ciptaker lebih menguntungkan para pengusaha dan merugikan para buruh. Misalnya, beberapa jenis uang pesongan yang semestinya diterima oleh buruh dihapuskan padahal pada UU Ketenagakerjaan pasal 161 menyebutkan bahwa pekerja/buruh yang di PHK karena mendapat surat peringatan masih memiliki hak mendapatkan pesongan. Contoh lain seperti penentuan upah minimum, pada UU Omnibus Law cluster cipta kerja mengatur bahwa upah minimum ditentukan oleh Pemerintah Provinsi sedangkan upah minimum di kabupaten dan kota ditiadakan. Logika semacam ini akan mengakibatkan upah minimum Kota Bekasi sebesar Rp. 4.589.708 dan Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 4.498.961 harus berkurang mengikuti Upah Minimum Provinsi (UPM) Jawa Barat yang hanya berkisar Rp. 1.810.350 (Surat Edaran No 561/75/Yanbangsos, Jawa Barat 2020).

Baca juga :  Model Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas dan Solusi Praktek Demokrasi Kita

Setiap kelompok masyarakat dan kelompok mahasiswa memiliki intrumen sendiri untuk menyalurkan pendapatnya terhadap UU Omnibus Law. Organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah memilih jalan yang lebih “soft” dengan mengutarkan keberatan-keberatannya melalui media massa, begitu juga dengan kalangan akademisi. Akan tetapi, perbedaan justru terlihat pada kelompok kelas pekerja (buruh) yang memilih melakukan aksi mogok kerja (Detik, 06/10/2020). Sedangkan kelompok mahasiswa memilih melakukan demonstrasi secara besar-besaran dan bersifat terus-menerus, demonstrasi tersebut dilakukan pada 8 Oktober 2020 di beberapa wilayah seperti Tanggerang, Jakarta, Bekasi, Riau, Medan, Yogyakarta, Makassar dan lain sebagainya. Bahkan, mahasiswa dan buruh diperkirakan akan terus melakukan aksi demonstrasi apabila UU Ciptakerja belum dibatalkan (Cnnindonesia,13/10/2020).

Kendati merespons substansi dari tuntutan masa aksi yang melakukan demonstrasi, DPR dan Pemerintah justru meminta agar gerakan-gerakan demostrasi serta semua pihak yang tidak sepakat dengan disahkannya UU Ciptaker sebaiknya menempu jalur konstitusional dengan cara mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) (Sindonews, 07/10/2020). Kenyataan ini, secara tersirat dapat menunjukkan dua hal yaitu pertama,

Advertisement
DPR dan Pemerintah seakan-akan menganggap bahwa jalan demonstrasi bukan bagian dari prinsip-prinsip negara hukum. Padahal, dalam konstitusi Negara Republik Indonesia pasal 28 telah mengatur dengan jelas tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum baik secara lisan maupun tulisan. Artinya demonstrasi juga merupakan bagian dari instrumen penting yang diakui secara konstitusional.

Kedua, DPR dan Pemerintah sedang mempermainkan demokrasi. Hal ini terlihat dari sikap DPR dan Pemerintah, di satu sisi DPR dan Pemerintah tidak melarang adanya demonstrasi sebagai sebuah kontrol publik terhadap negara. Namun, pada sisi yang lain DPR dan Pemerintah juga tidak mendengarkan substansi dari tuntutan massa yang melakukan demonstrasi. Padahal, jika dilihat dari kajian demokrasi dalam Russel (1964) mulai dari zaman klasik seperti Plato dan Aristoteles, abad pencerahan seperti Locke, Rousseau, Hobbes, hingga demokrasi prosedural yang diprakarsai oleh kaum Schumpeterian, sampai pada era demokrasi substansial yang dipelopori oleh orang-orang seperti Beetham, Habermas, Klesen dan lain-lain. Semuanya sependapat bahwa yang menjadi fondasi utama dari nilai-nilai demokrasi adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sehingga segala kebijakan yang diambil harus berdasarkan tuntutan dan aspirasi rakyat. Dengan demikian, respons atas tuntutan publik tidak selama-lamanya dijawab dengan jalan judicial review sebab langkah tersebut hanya memenuhi prosedural dari sistem hukum tapi tidak mencerminkan negara demokrasi.

Membaca Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Tidak hanya pada kasus UU Omnibus Law, DPR dan Pemerintah sudah sering menunjukkan sikap antipati terhadap kritikan yang disampaikan oleh masyarakat. Misalnya pada kasus RUU KPK pada tahun 2019, pada saat itu gelombang demonstrasi yang dilancarkan oleh kelompok mahasiswa bersama kelompok akademisi anti korupsi tidak mendapatkan respons dari DPR dan Pemerintah (Kompas, 28/10/2020). DPR dan Pemerintah tetap mengesahkan RUU KPK sebagai UU KPK. Untuk menjawab aksi demonstrasi, sikap DPR dan Pemerintah tetap sama seperti kejadian yang terjadi pada UU Ciptaker yaitu mempersilahkan mahasiswa dan pihak-pihak yang keberatan dengan UU KPK untuk menempuh jalur konstitusi dengan cara mengajukan judicial review kepada MK (Liputan6, 19/09/2019).

Cara berpikir semacam ini menjadi bukti bahwa ruang partisipatif yang dijamin oleh demokrasi agar masyarakat terlibat dalam perumusan sebuah kebijakan telah disematkan oleh DPR dan Pemerintah. Bahkan, secara konseptual DPR dan Pemerintah tidak lagi menjalankan prinsip-prinsip demokrasi deliberative yang merupakan salah satu nilai demokrasi substansial seperti dikemukakan oleh Habermas (1996), di mana DPR dan Pemerintah semestinya mengedepankan ruang-ruang dialektika dengan semua pihak terutama masyarakat pada saat proses pengambilan sebuah kebijakan. Nalar berpikir yang digunakan DPR dan Pemerintah dalam merespons tuntutan publik saat ini lebih ditekankan pada proses hukum secara prosedural yakni DPR dan Pemerintah menganggap bahwa tugas mereka hanya sebatas merumuskan kebijakan, apabila terdapat masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan yang diambil maka dipersilahkan mengajukan judicial review. Padahal bukan itu cita-cita pembangunan demokrasi yang diperjuangkan pada tahun 1998. Semangat meruntuhkan rezim Orde Baru dipicu oleh watak rezim yang selalu bersifat satu arah pada setiap kebijakan yang diambil “alias” tidak ada keterlibatan masyarakat pada setiap pengambilan kebijakan. Sehingga, apabila cara berpikir DPR dan Pemerintah yang hanya merespons tuntutan masyarakat dengan cara mempersilahkan masyarakat untuk mengajukan judicial review tanpa membuka ruang-ruang partisipasi pada tahap awal agenda setting kebijakan maka arah masa depan demokrasi Indonesia akan kembali pada masa pemerintahan Orde Baru atau bisa lebih buruk dari zaman itu.

Lagipula dinamika lembaga negara yang sarat akan kepentingan politik, tidak memberikan jaminan kemenangan akan diperoleh oleh  masyarakat ketika mengajukan judicial review. Meminjam pendapat seorang aktivis hukum dan ham, Haris Azhar yang mengatakan bahwa judicial review adalah proses hukum yang dilakukan pada level elite, penentuan kemenangannya tidak lepas dari domain dinamika kepentingan politik. Hari Azhar bahkan tidak segan-segan menyampaikan bahwa bagaimana bisa rakyat akan menang pada judicial review sementara hakim MK sendiri dipilih oleh DPR dan Presiden.

Selain persoalan di atas, hal lain yang dapat mematikan prinsip-prinisp demokrasi di Indonesia adalah melemahnya daya kontrol lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif pada jalannya siklus pemerintahan. Terbukti melalui kebijakan pemerintah sejak terpilih pada periode kedua tahun 2019, lembaga legislatif selalu menyetujui kebijakan pemerintah meskipun ditentang oleh masyarakat. Fakta ini memperlihatkan bahwa prinsip check and balances yang dikemukakan oleh Montesquieu (1977) sebagai elemen penting dalam demokrasi tidak berjalan pada praktik pemerintahan di Indonesia saat ini. Apabila tidak diantisipasi, lemahnya kontrol legislatif berpotensi menciptakan pemerintahan yang kartel. Akibatnya, pemerintahan yang kartel akan menciptakan demokrasi yang tumpul sekaligus menjauhkan Indonesia dari cita-cita untuk mencapai demokrasi yang substansial.

 

Krisna Rettob, Pegiat Komunitas Belajar Menulis (KBM)


REFERENSI

Beetham, David (1999). “Democracy and Human Rights”. Polity Press with Blackwell Publishers LTD. Malde, USA.

Habermas, Jurgen (1996). “Between Facts and Norms: Contribution to a Discource Theory of Law and Democracy”. The Massachusetts Institute, New York.

Montesquieu (1977). “The Spirit of Law”. University of California Press, USA.

Nyabul Ouma Patrick and Muhenda Jhon (2018). “Habermasian Deliberative Democracy Naunce: An Enquiry”. Internasional Journal of Scientific Research, Vol 3, Issue 5. September.

Russel, Bertrand. (1946). “History of Western Philosophy”. George Allen & UNWIN LTD. London.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Draft Rancanan Undang-Undang Cipta Kerja 2020

Surat Edaran No 561/75/Yanbangsos, Jawa Barat 2020

Cnnindonesia.com (03/03/2020).

Kompas.com (06/10/20).

Sindonews.com (07/10/2020).

Surat Edaran No 561/75/Yanbangsos, Jawa Barat 2020.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com