Opini

50 Tahun Tambang Freeport dalam Kendali Asing

Oleh : Harianto Minda, SH*

OPINI, EDUNEWS.ID – Indonesia adalah negeri surganya dunia. Didalamnya terdapat kekayaan alam yang melimpah ruah. Salah satu diantaranya adalah kandungan kekayaan di tanah Papua yang memberikan nilai tambah kepada perusahaan-perusahaan pertambangan disana untuk memberikan konstribusi besar terhadap negara asalnya. Adapun proses penambangan di Papua diawali sejak tahun 1960 dimana Direktur Utama Freeport Sulphur saat itu Forbebs Wilson kebingungan mencari solusi atas hal yang menimpah perusahaannya semenjak Fidel Castro menasionalisasi semua aset kekayaan negara Kuba.

Akhirnya Freeport Sulphur (FS) yang terancam bangkrut mencari solusi lokasi pertambangan baru yang lebih menjanjikan. Team FS menemukan lokasi itu di Indonesia tepatnya di Wilayah Gunung Grasberg Papua. FS pun membangun kesepakatan dengan East Borneo Company dan Freeport Sulphur pada tanggal 1 Februari 1960. Kesepakatan itu tidak berjalan mulus, karena Ir Soekarno bersikukuh dalam penguasaan saham.

Baca juga :  PB HMI Daftar Sebagai Lembaga Pemantau Independen Pemilu

Dimana Indonesia yang diwakili pemerintah ingin memiliki saham sebesar 60 persen dari jumlah total saham yang ada. Pihak FS keberataan atas saham mayoritas yang diinginkan pemerintah Indonesia. Akhirnya pengelolaan pun tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Ferbebs Wilson. Pihak FS tidak putus asa, Ia tahu hubungan baik antara John F Kennedy dengan Ir Soekarno.

Ia berharap dapat memanfaatkan hubungan itu agar pemerintah Indonesia dapat melunak dalam urusan pembagian saham tambang Grasberg. Sayangnya hal itu juga tidak terwujud seperti yang di harapkannya. Seiring dengan waktu, John F Kennedy dibunuh secara misterius tanggal 22 November 1963. Tidak berselang lama, Ir Soekarno juga mengalami nasib yang sama. Bedanya, Soekarno hanya lengser dari posisinya sebagai orang nomor satu di Indonesia pada tahun 1966.

Peristiwa yang menimpah kedua tokoh tersebut membuat peta dunia berubah seketika itu. Amerika serikat dengan segala kekuatannya memantapkan pengaruhnya terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia. Saat itu, Soeharto yang berlatar belakang militer melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Ir Soekarno. Soeharto menyadari bahwa Indonesia belum memiliki kemampuan yang memadai dalam melawan pengaruh dan kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya.

Baca juga :  Bom Meledak di Depan Gereja Surabaya, Berikut Pernyataan Ketum PB HMI

Akhirnya pada tahun 1967, Soeharto menyepakati untuk melanjutkan eksperimen pengelolaan tambang Grasberg. Pada tahun 1971, eksploitasi pun terealisasi dengan baik dengan masa kontrak sampai 2003. Lima tahun sebelum masa kontrak Freeport berakhir, Soeharto mundurkan diri dari jabatannya setelah mendapatkan desakan masif dari publik yang menginginkan reformasi. Pada reformasi, masyarakat memiliki harapan agar terjadi perubahan yang lebih baik. Akan tetapi, hal itu tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap keberadaan PT. Freeport Indonesia, justru kontrak karya (KK) pun dilanjutkan sampai 2021.

Adapun pembahasan renegoisasi akan berlangsung dua tahun sebelum masa berakhir KK tepatnya pada tahun 2019. Sedangkan polemik yang terjadi baru-baru ini antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport menyisakan tanda tanya. Disatu sisi KK belum jatuh tempo atas apa yang disepakati pada era Megawati Soekarno Putri. Tapi disisi lain, ada aturan yang mengikat khususnya UU Minerba sebagai syarat eksploitasi yang menjadi payung hukum.

Baca juga :  Saatnya Pendidikan Keperawatan Kembali Berbenah Diri

Sayangnya, aturan itu dibuat dan ditetapkan belakangan hari sehingga pemerintah pada posisi lemah dalam menghadapi pihak Freeprot apabila menempuh jalur Artibrase Internasional. Akan tetapi, posisi pemerintah pada dasarnya kuat apabila kita menarik benang merah bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada ideologi Pancasila dimana pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pondasi utama dalam menakar setiap hal yang yang berhubungan dengan Negara Republik Indonesia.

Advertisement

Tidak hanya itu, Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi sumber idil hukum Indonesia dan di pertegas pada konstitusi negara sebagai sumber materil hukum Indonesia. Dalam hal ini, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pancasila maupun UUD 1945 keduanya merupakan sumber tertib hukum yang bersifat staats foundamental norms.

Oleh karena itu, UU Minerba nomor 4 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah lainnya yang bersandar pada hukum staats foundamental norms menjadi pijakan yang kuat dalam mengambil kebijakan sehingga pemerintah tidak perlu takut menghadapi ancaman dari PT Freeport apabila membawa persoalan tambang Grasberg ke Artibrase Internasional. Persoalan KK yang jatuh tempo pada tahun 2021 lebih banyak menguntungkan pihak PT Freeport. Selama 50 tahun seharusnya memberikan keuntungan yang signifikan kepada rakyat dan Negara Republik Indonesia.

Adapun keinginan pemerintah merubah KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan langkah yang tepat dan dapat menambah pendapatan negara pada sektor pajak. Tidak hanya itu, langkah tersebut juga menaikkan posisi tawar lemerintah dalam kepemilikan saham minimal 51 persen sehingga pemerintah memiliki nilai lebih dan bersifat strategis dalam menentukan kebijakan pengelolaan tambang Grasberg yang akan datang. Pada umumnya, kita sejalan dan mendukung kebijakan strategis yang ingin ditempuh oleh pemerintah Indonesia.

Akan tetapi, pemerintah juga harus berhitung matang sebelum mengambil kebijakan yang tegas. Pertama, pemerintah harus mempertimbangkan keberadaan tenaga kerja yang yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang yang berpotensi berstatus ‘dirumahkan’ dengan waktu yang tidak terbatas. Kedua, pemerintah harus siap siaga, mempersiapkan pertahanan yang kuat khususnya diwilayah perbatasan Papua dengan negara tetangga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas dalam negeri serta dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiga, menghitung secara matang ketersediaan cadangan pangan dan energi yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat apabila terjadi embargo multisektoral.

Keempat, pemerintah harus menghitung secara matang dan memastikan pendapatan negara agar dapat mencukupi belanja negara, baik pada tingkat nasional sampai pada tingkat desa. Kelima, pemerintah bisa bersabar sampai pada tahun 2019 membahas KK yang berakhir tahun 2021 agar dapat menghindari polemik yang dapat menyeret pemerintah masuk dalam Artibrase Internasional dan berpotensi merugikan negara. Akan tetapi, apabila hal itu sudah diperhitungkan secara tepat dan matang, maka apapun langkah pemerintah kita dukung sepenuhnya sebagai lerwujudan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta pengamalan UU Minerba dan Peraturan Pemerintah lainnya.

Kita Siap Bela Hak Rakyat,

Kita Siap Bela Hak Negara,

Kita Siap Bela dan Menjaga NKRI

Wassalam

Harianto Minda, SH, Ketua PSDA PB HMI Periode 2016-2018

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com