Opini

Ada Apa dengan PSBB ?

M Yunasri Ridhoh, Ketua Umum Maperwa UNM 2017-2018

Oleh : M Yunasri Ridhoh*

PSBB itu gampangnya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar. Bukan Pembagian Sembako Berdasarkan Bekingan. Apalagi Pelebaran Seluruh Bagian Badan. (Hahah, ini intermezo saja coy).

***

Siapa sangka long distance relationship (LDR) menemukan alasan pembenarannya, saat ini karena pandemik, ada banyak pasangan harus terpisah jarak. Jadi berhentilah mengolok-olok mereka yang LDR-an wkwkwk. Siapa sangka #rebahan dan menjadi #anakrumahan yang dulu dikutuk dan diolok-olok habishabisan kini secara berjamaah kita lakukan. Siapa sangka kita akan menghabiskan ramadhan tanpa kemeriahan bukber sebagaimana biasanya. Siapa sangka masjidmasjid yang dulunya ramai bahkan sesak oleh jemaah tarawih tiba-tiba sepi bahkan ditutup. Siapa yang menyangka kita akan berlebaran tanpa jabat tangan dan pelukan hangat. Semua terjadi begitu cepat dan barangkali tidak ada yang menyangka. Tapi itulah yang terjadi. Kini semua dirumahkan dan dionlinekan.

Barangkali tidak ada yang menduga secara persis bahwa akhir 2019 akan ada serangan yang begitu mendadak dan mematikan oleh sekelompok pasukan berukuran mini dan tak kasat mata, para saintis menyebutnya virus. Manusia di seluruh dunia dibikin khawatir, geger dan dipaksa hidup dengan cara yang berbeda dari biasanya. Miskin kaya, berpangkat ataupun tidak, beragama atau tidak beragama, apapun rasnya, sukunya, gendernya, usianya, profesinya, semuanya setara di hadapan virus. Semua sama saja, sama-sama potensial ditulari dan dibunuhnya.

Di level negarapun demikian. Tidak peduli apa merek ideologinya, seraksasa apapun perekonomiannya, sekuat apapun persenjataan dan pasukan tempurnya, semua terpapar. Tercatat lebih dari 200 negara telah mengonfirmasi warganya positif covid-19. Beberapa diantaranya mampu bertahan dan bernafas lega setelah menuruni kurva epidemi. Tetapi banyak pula yang masih ngos-ngosan, kelabakan, panik bahkan terancam ambruk.

Di Indonesia pertanggal 9 mei kemarin tercatat ada penambahan jumlah pasien positif Covid-19 sebanyak 533 orang sehingga totalnya menjadi 13.645 orang. Demikian pula jumlah pasien yang meninggal dunia, juga mengalami penambahan sebanyak 16 orang sehingga totalnya menjadi 959 orang. Sementara pasien yang sembuh juga mengalami penambahan sebanyak 113 sehingga totalnya menjadi 2.607 orang.

Sekalipun jumlah pasien sembuh lebih besar daripada pasien meninggal, tetapi tetap saja secara statistik itu mengkhawatirkan, mengingat jumlah yang positif juga terus meningkat secara signifikan. Padahal prinsip dasar kesehatan adalah ‘mencegah selalu lebih baik daripada mengobati’. Kenyataan itu memberikan sinyal kalau penularan covid-19 belum sampai di puncaknya, trendnya malah terus meningkat.

Baca juga :  Melawan Macet; Belajar dari Malaysia

Klaim pemerintah bahwa penularan covid-19 mulai mendatar atau melambat sebagai efek dari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) rasa-rasanya perlu dipertanyakan. Sebab, Indonesia sampai saat ini belum memiliki kurva epidemiologis (kurva epidemi), sebuah alat visualisasi standar, sekaligus paling popular digunakan untuk menjelaskan situasi pandemik. Kurva ini biasanya digunakan untuk menjelaskan perjalanan pandemi, menentukan sumber dan kapan terjadinya penularan, menentukan puncak pandemi, memperkirakan akhir pandemi, serta mengevaluasi efektivitas tindakan pengendalian.

Yang jadi masalah, sudah berbulan-bulan setelah kasus pertama Covid-19 diumumkan, Indonesia belum juga menampilkan kurva epidemi Covid-19 yang sesuai dengan standar ilmu epidemiologi. Karena itu, adanya klaim terjadinya penurunan atau pelambatan kasus baru Covid-19 cukup meragukan.

***

Nah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan PSBB ? berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, PSBB itu adalah salahsatu dari dua kebijakan yang bisa ditempuh pemerintah bila terjadi darurat kesehatan nasional. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan ada dua langkah kebijakan. Pertama, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemudian kedua adalah karantina wilayah (rumah, rumah sakit, daerah dll). Karantina wilayah inilah yang seringkali orang sebut lockdown. Mengenai teknis PSBB akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka penanganan corona virus diseases 2019 (Covid-19).

Dalam Permenkes tersebut, dijelaskan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona. Tujuannya, untuk meminimalisir penularan atau mencegah adanya penyebaran virus corona yang lebih luas lagi.

Lalu apa perbedaan PSBB dan Karantina Wilayah atau lockdown ? Dalam PSBB dikenal tiga istilah; hal yang dibolehkan, hal yang dibatasi dan hal yang dilarang. Apa saja yang dibolehkan, dibatasi dan dilarang selama PSBB ? itu akan diatur secara teknis dalam peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota di masingmasing daerah setelah mendapatkan izin dari kemenkes. Sementara karantina wilayah adalah kebijakan yang tidak membolehkan sama sekali ada aktivitas di luar rumah.

Intinya, PSBB tidak melarang orang keluar rumah. Berbeda dengan karantina wilayah/lockdown seperti yang diterapkan di beberapa negara, misalnya Italia, China, atau India yang secara total melarang aktivitas di luar rumah. Dibandingkan ketiga negara tersebut, Indonesia memiliki aturan yang boleh dibilang sangat longgar dan toleran. Orang masih boleh berseliweran dengan bebas. Sepanjang mengikuti protokol kesehatan. Misal jaga jarak, rutin cuci tangan, memakai masker, penyemprotan disinfektan dan seterusnya.

Baca juga :  Refleksi Kebangkitan Nasional : 'New Normal' dan Anomali Pendidikan Nasional

Sementara dalam karantina wilayah atau _lockdown,_ sekadar _physical distancing,_ memakai masker, cuci tangan dan segala macam protokol kesehatan tidaklah cukup. Apapun alasannya semua masyarakat tidak lagi dibolehkan untuk keluar rumah sama sekali.

Perbedaan lainnya adalah dalam karantina wilayah pemerintah bertanggungjawab menyediakan logistik atau kebutuhan dasar masyarakat selama masa pandemik, termasuk pangan ternak. Sementara dalam PSBB pemerintah tidak berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar tersebut.

***

Pertanyaannya, seberapa signifikan PSBB mengurangi persebaran Covid-19 ?

Jawaban dari pertanyaan ini macam-macam, sangat variatif. Bergantung daerah mana dan persfektif apa yang digunakan. Di artikel ini saya memakai data temuan LSI Denny JA, mereka melakukan riset terkait penerapan PSBB di sejumlah wilayah di Indonesia. Hasilnya, PSBB di 18 daerah dinilai belum maksimal. Secara umum belum ada yang masuk kategori A, sebuah kategori sangat bagus, yang efeknya secara grafik menunjukkan penurunan sangat drastis jumlah kasus barunya.

Riset yang dilakukan LSI Denny JA tersebut menggunakan metode kualitatif dengan kajian data sekunder dari tiga lembaga, yakni Gugus Tugas Nasional COVID-19, Worldmeter, dan WHO. Dalam penjabarannya, efek PSBB disusun dalam empat kategori dengan melihat kasus baru harian antara sebelum dan sesudah diterapkannya PSBB.

Pertama, tipologi A atau kategori istimewa. Wilayah yang masuk dalam tipologi ini adalah wilayah yang penambahan kasus barunya setelah PSBB menurun secara drastis.

Lalu tipologi B, kategori baik. Wilayah yang masuk tipologi ini adalah wilayah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual/konsisten tapi tidak drastis setelah penerapan PSBB.

Kemudian tipologi C, kategori cukup. Wilayah yang masuk tipologi ini adalah wilayah yang penambahan kasusnya cenderung turun tapi belum konsisten. Masih terjadi kenaikan di waktuwaktu tertentu.

Terakhir tipologi D, kategori kurang. Wilayah yang masuk tipologi ini adalah wilayah yang jumlah penambahan kasus barunya tidak mengalami perubahan seperti masa sebelum PSBB, bahkan cenderung mengalami kenaikan di sejumlah waktu tertentu.

Dari empat kategori tersebut, belum ada satu pun wilayah yang saat ini menerapkan PSBB masuk ke dalam tipologi A, istimewa. Seperti grafik di empat negara, yaitu, Jerman, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Australia, yang mengalami penurunan drastis, di Indonesia tidak ada satu pun wilayah yang datanya menunjukkan penurunan kasus secara drastis pasca penerapan PSBB di beberapa wilayah.

Baca juga :  Paradoks Janji Pemerintah atas Pendidikan Berkualitas

Pertanyaannya mengapa PSBB tidak mencapai hasil yang maksimal ?

Hemat saya, ketidakmaksilan itu didorong oleh banyak alasan, tiga diantaranya adalah Pertama, PSBB ini sangat bergantung kepada kesadaran masyarakat. Tanpa kesadaran masyarakat untuk mematuhi seluruh protokol kesehatan, sulit rasanya PSBB ini mencapai hasil. Kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang masih terjadi. Juga kegiatan di tempat umum berupa berdesak-desaknya ibu rumah tangga belanja di pasar/pertokoan, dan anak muda berkumpul di kafe/resto setelah buka puasa. Mereka berkumpul tanpa memperhatikan social and physicl distancing. Kesasaran ini mensyaratkan edukasi dan literasi mitigasi yang baik. Karena itu pemerintah dan kelompok masyarakat terdisik mesti mengambil peran untuk melakukan pencerahan publik.

Kedua, PSBB membutuhkan sikap tegas dan konsisten pemerintah. Tanpa tindakan tegas dan konsisten bisa dipastikan PSBB gagal. Di banyak daerah kerumunan-kerumanan orang masih banyak kita jumpai. Banyak perusahaan juga belum meliburkan pekerjanya. Jalan-jalan masih ramai lalu lalang kendaraan. Dan masih banyak pelanggaran lainnya. Situasi itu membutuhkan kehadiran pemerintah untuk memberikan edukasi dan tindakan tegas, agar tidak terus terjadi.

Ketiga, sulit rasanya mengharapkan masyarakat untuk #stayathome sementara mereka bergantung pada pendapatan harian. Mereka tidak memiliki pilihan akternatif. Tinggal di rumah, sama halnya memilih mati kelaparan. Mangkanya, PSBB ini sekalipun secara regulatif cukup bisa diandalkan untuk menghambat bahkan memutus rantai penularan covid-19, tetapi bila tidak diikuti dengan penyediaan jaring pengaman sosial (terutama kebutuhan dasar masyarakat) maka jangan harapkan masyarakat akan patuh terhadap protokol kesehatan.

Jangankan membeli masker, dan handsanitizer bertahan hidup saja sudah kewalahan. Dalam situasi normal saja sebelum pandemik, mereka sudah menderita. Lebih-lebih di masa pandemik.

Keempat, karena pemerintah belum juga melakukan tes massal. Sementara tes massal menurut saya sangat mendesak untuk dilakukan. Ini untuk mencegah penularan dan juga hasilnya dapat menjadi bahan pemetaan situasi  sebagai dasar dalam menyusun rencana strategis penanganan covid-19.

Terakhir, sekalipun pandemic coronavirus disease 2019 (covid-19) belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Namun, sudah banyak ahli atau pakar yang memberikan analisis dan prediksi  kemungkinan meredanya pandemic tersebut. Dengan catatan semua pihak mau berperan, bersinergi dan bekerjasama untuk mengatasinya.

 

M Yunasri Ridhoh, Ketua Umum Maperwa UNM 2017-2018

 

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com