Opini

Ahok, HT, dan James Riady

 

 

Oleh : Don Zakiyamani*

OPINI, EDUNEWS.ID – Saat Indonesia sedang mengalami krisi multidimensi bahkan kehilangan pegangan hidup. Pancasila yang harusnya dijadikan rujukan berbangsa dan bernegara hanya simbolistik belaka.

Realitas itu kita dapati disemua sektor kehidupan bernegara maupun personal. Pemerintah tidak lagi berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Warga negara kehilangan rasa percaya pada pemerintah walaupun masih ada yang fanatik pada pemerintah.

Bukti pemerintah melanggar Pancasila dan UUD 45 kita dapati dalam setiap regulasi yang dibuat. Pemerintah selalu memprioritaskan kepentingan Asing dan pengusaha turunan dalam menetapkan sebuah regulasi. Dalih iklim investasi selalu dijadikan pertimbangan utama, rakyat hanya boleh ikut.

Sejak lama hal itu berlangsung dan 3 tahun belakangan ini mencapai klimaks. Kelangkaan garam, beras, serta kebutuhan pokok lainnya seolah hal biasa bagi pemerintah. Belum juga mampu menyadarkan pemerintah, hanya dianggap rotasi kehidupan. Uang memang mengalahkan Pancasila dan UUD 45 seolah uang yang memerdekakan bangsa ini.

Reklamasi dipuja dan dipuji karena para donatur politisi yang mengambil keuntungan. Itulah mengapa Ahok bersikuku reklamasi itu untuk kebaikan serta dalih pembenaran lainnya. Hanya saja Allah SWT masih melindungi negeri dari niat jahat. Ahok dipenjara oleh lidahnya sendiri.

Ahok memang sangat fasih mengaplikasi teori politik Machevialli. Baginya yang terpenting menang, tak peduli gonta-ganti partai maupun teman serta lawan politik. Hobinya bermigrasi parpol ternyata diikuti pengusaha terkenal Hary Tanoe. Sosok pengusaha yang belakangan terjun kedunia politik serta memiliki hobi yang nyaris sama dengan Ahok.

Berbeda dengan Ahok, Hary Tanoe agak kalem ketika tampil dipublik. Hal itu terkait perannya dalam politik yang menjadi pendukung finansial dan media massa. Setelah memutuskan mendirikan parpol ia mulai bersikap layaknya Ahok. Pesan singkatnya kepada staff kejagung dianggap mengancam.

Kasus yang berujung pada dukungannya pada Jokowi baru-baru ini. Keduanya merupakan WNI keturunan China yang telah menancapkan diri didunia politik dan bisnis di Indonesia. Selain mereka ada seorang lagi yang lebih dari keduanya. James Riyady yang selalu dibalik layar namun tak tersentuh hukum Indonesia bahkan Amerika Serikat.

Sepak terjangnya lebih soft dibandingkan Hary Tanoe, dia selalu mendanai capres yang dianggap bakal menang. Kekuatan uang dan jaringan bisnisnya menyebar didalam serta luar negeri. Setelah Hillary Clinton ia butuh jaringan di Amerika Serikat, mulailah ia gunakan Hary Tanoe yang terjerat kasus.

Kedekatan Hary Tanoe dan Donald Trumph dimanfaatkan James Riyady. Tangan dinginnya dalam mengurus bisnis dan politik dipastikan dapat menyelamatkan Hary Tanoe. Kadernya Surya Paloh memiliki jaringan di Kejaksaan Agung. Bisnis dan politik memang tak bisa dipisahkan diera kapitalisme.

Politik harus patuh pada uang atau bakal digilas dalam politik. Kepemilikan saham di media-media yang dipimpin Surya Paloh membuat James Riyady dengan mudah mengatur Surya Paloh. Sudah jadi rahasia umum Jaksa Agung merupakan kader Partai Nasdem yang patuh pada Surya Paloh. Kedekatan itulah yang membuat Hary Tanoe harus patuh dan mendukung Jokowi demi bisnis serta karir politiknya.

Ketiga WNI keturunan (Ahok, Hary Tanoe, James Riyady) hari ini merupakan tiga serangkai, setali tiga uang. Setelah Ahok dipenjara James Riyady masih memiliki Hary Tanoe, dibantu Jokowi serta kekuatan pengusaha keturunan China lainnya James Riyady masih berkuasa. Sulit meramalkan nasib Indonesia selanjutnya namun indikasi bangsa ini diatur etnis China sangat jelas.

Masa depan Indonesiapun tergantung syahwat mereka kecuali anak bangsa ini menyadarinya. Tulisan ini bukan SARA ataupun provokasi namun apa adanya serta bisa dirasakan sendiri. Munculnya politik identitas merupakan bentuk perlawanan atas hegemoni etnis China di Indonesia.

Tentu kita tak ingin konflik horizontal terjadi karena segelintir orang yang merasa sangat berkuasa. Kepemimpinan Nasional yang kuat, bukan boneka Asing merupakan kebutuhan. Melalui pemilu yang konstitusional dirasa terlalu riskan mengingat budaya konsumtif para politisi kita.

Gerakan rakyat yang terencana dan terukur melawan Asing harus segera dilaksanakan. Gerakan perlawanan tak bisa lagi menunggu 2019, sebelum kanker kapitalisme terus menjalar, amputasi kepemimpinan harus segera dilaksanakan.

Don Zakiyamani, Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam

Facebook Comments

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2017 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Close