Opini

Anggaran KPU dan Bawaslu Sumsel Menggunung, Larinya Kemana?

 

 

Oleh : Febri Walanda*

OPINI, EDUNEWS.ID – Sumatera Selatan, negeri yang kaya akan sumber daya alam dan pangan. Bukan isapan jempol belaka jika muncul slogan yang mengatakan bahwa Sumsel lumbung energi, mengingat sejak beberapa tahun terakhir Sumsel menjadi pemasok gas, minyak bumi dan batubara ke sejumlah daerah di Indonesia.

Perihal pangan juga tidak perlu dipertanyakan. BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) Sumatera Selatan optimis memantapkan bahwa panen musim tahun 2018 ini sebagai lumbung pangan nasional (sentra padi). Setidaknya tahun 2018 ini adalah tahun yang luar biasa bagi Sumatera Selatan. Terutama dalam hal pendayagunaan anggaran.

Mulai dari event Internasional sampai kepada pemilihan kepala daerah serentak di Sumatera Selatan. Seperti yang kita ketahui bersama, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumsel tahun 2018 turun cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 lalu, sekitar 23,12%.

Jika tahun 2017 Sumsel mendapat alokasi APBD sebesar Rp8,9 triliun, maka 2018 Sumsel kini hanya mendapatkan Rp6,9 triliun alokasi dana. Hanya tinggal hitungan bulan menunggu Sumatera Selatan menggelar perhelatan besar. Perhelatan 5 tahunan yang sudah barang tentu semua orang sudah dengar.

Baca juga :  Gelombang Ketiga Peradaban Islam

27 Juni 2018 mendatang rakyat sumsel akan disuguhkan dengan penampilan dari sembilan kabupaten/kota yang siap memeriahkan perhelatan 5 tahunan ini, disamping perhelatan utama yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Semua elemen termasuk masyarakat mau tidak mau harus siap menyambut, memeriahkan dan mengawal jalannya itu perhelatan.

Alokasi Anggaran yang Fantastis

Ada satu hal yang harusnya menarik perhatian kita dalam perhelatan akbar pilkada serentak Sumsel kali ini, yaitu alokasi anggaran yang luar biasa besarnya. Menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan, Sudarso, Pilkada Serentak di sembilan kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan serta pemilihan Gubernur Sumsel 2018 ini akan menghabiskan anggaran dana sebesar Rp 1,4 triliun.

Jumlah yang fantastis bukan? 20,2% dari total alokasi APBD Sumsel 2018 yang bernilai Rp6,9 triliun. Dari Rp1,4 triliun anggaran keseluruhan untuk Pilkada serentak ini, ternyata alokasi yang cukup besar ditemukan di KPU dan Bawaslu Sumsel.

Setidaknya kurang lebih ditaksir ada alokasi anggaran sebesar Rp200 miliar untuk KPU Sumsel dan Rp200 miliar lagi untuk Bawaslu Sumsel. Sedangkan khusus untuk perhelatan pilgub Sumsel menurut ketua KPU Sumsel, Aspahani, alokasinya mencapai Rp358 miliar.

Baca juga :  Cak Imin Tak Bisa Klaim Representasi NU Jika Gus Ipul Keok di Pilgub Jatim

Penulis menilai bahwa ada hal yang cukup janggal melihat anggaran sebesar itu untuk pilgub Sumsel, mengingat di beberapa daerah lain di Indonesia dengan jumlah mata pilih penduduk yang lebih banyak daripada Sumsel anggaran pilgubnya tidak mencapai sebesar itu.

Misalnya Provinsi Banten dengan total 8 juta mata pilih penduduk, anggaran pilgubnya hanya sebesar Rp270 miliar. Sedangkan Sumsel dengan target mata pilih 2018 hanya sebesar 6 juta penduduk menembus angka Rp300 miliar. Bukan hanya itu kejanggalan-kejanggalan yang muncul.

Salah satu kejanggalan lainnya diantara banyak kejanggalan lainnya adalah tidak adanya keterlibatan Komisi 1 DPRD Sumsel dalam penentuan anggaran penyelenggaran Pilkada Sumsel. Padahal seharusnya Komisi 1 merupakan keterwakilan suara rakyat yang membidangi masalah pemilu dan pemilukada.

Anggota Komisi I DPRD Sumsel, Elianuddin HB dalam satu sesi wawancaranya dengan pihak media mengungkapkan bahwa Komisi I tidak pernah terlibat dalam rapat penentuan anggaran penyelenggaraan Pilkada oleh KPU Sumsel. Selanjutnya kejadian yang paling janggal lagi adalah KPU terkesan seolah-olah menghamburkan uang penyelenggaraan pilkada Sumsel dengan agenda-agenda yang tidak terlalu penting dan berlebihan.

Baca juga :  ASN tak Boleh Dilibatkan dalam Pendaftaran Calon

Misalnya dalam agenda jalan santai dan bagi-bagi hadiah tempo lalu, lalu dilanjutkan kepada agenda pengundian nomor urut calon kepala daerah yang terkesan dimewah-mewahkan dengan dilakukan di hotel bintang 4. Padahal penyelenggaraan bisa dilakukan di kantor atau di gedung/aula milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah barang tentu jauh lebih menghemat anggaran.

KPU dan Bawaslu Harus Transparan

Sudah sewajarnya ditengah era demokrasi ini keterbukaan dan transparansi menjadi salah satu hal yang utama. Termasuklah dalam hal penyelenggaraan pemilukada. Termasuklah dalam perihal Pilkada Sumsel, sudah barang tentu harus mengedepankan semangat keterbukaan dan transparansi agar terselenggaranya pilkada yang bersih dan berkualitas.

Untuk itu maka pihak pemerintah Sumsel, KPU dan Bawaslu serta pihak-pihak terkait harus membuka seterang-terangnya kemana larinya anggaran Pilkada yang menelan dana Rp1,4 triliun ini kehadapan masyarakan Sumatera Selatan. Jangan sampai terjadi penyelewangan yang akhirnya akan menggerakan rakyat untuk menuntut keadilan!

Febri Walanda, Ketua Umum HMI (MPO) Cabang Palembang

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com